BORONG – Penegasan batas administratif Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyisakan persoalan bagi masyarakat adat Suku Raja Ndoe di wilayah Buntal, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar. Pergeseran sejumlah titik batas dikhawatirkan membuat wilayah ulayat, termasuk mata air adat Wae Barong, masuk ke dalam administrasi Kabupaten Ngada.
Bagi masyarakat adat Raja Ndoe, persoalan ini bukan sekadar perubahan garis pada peta pemerintahan. Wae Barong memiliki keterikatan historis, sosial, dan spiritual dengan kehidupan masyarakat Manggarai. Mata air tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ritual adat yang diwariskan secara turun-temurun.
Kekhawatiran itu mendorong perwakilan masyarakat adat mendatangi DPRD Manggarai Timur, Rabu (18/11/2026). Mereka meminta pemerintah memperhatikan dampak perubahan titik batas terhadap keberadaan wilayah adat dan sumber mata air yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat.
Tokoh adat Suku Raja Ndoe, Herman Husensi, mengatakan masyarakat tidak bermaksud menggugat penetapan tapal batas antara kedua kabupaten. Keberatan mereka terutama berkaitan dengan perubahan posisi titik batas dari Watu Tanah menuju lokasi pilar baru.
Menurut Herman, pergeseran tersebut diperkirakan mencapai sekitar 300 meter. Perubahan itu dinilai berpengaruh terhadap posisi sejumlah kawasan yang selama ini dikenal sebagai bagian dari wilayah adat masyarakat Raja Ndoe.
“Kami tidak sedang menggugat tapal batas tersebut, tetapi kami menyesalkan adanya perpindahan titik dari Watu Tanah ke tapal batas batu dengan jarak kurang lebih 300 meter,” kata Herman dalam pertemuan bersama DPRD Manggarai Timur.
Salah satu dampak yang paling dikhawatirkan ialah berubahnya posisi administratif Wae Barong. Jika mengikuti penempatan pilar baru, mata air yang memiliki nilai penting bagi masyarakat adat tersebut justru berada di wilayah Kabupaten Ngada.
Herman menjelaskan, Wae Barong bukan sumber air biasa. Dalam tradisi masyarakat Manggarai, mata air memiliki hubungan erat dengan pelaksanaan ritual adat. Keberadaannya menjadi bagian dari tata kehidupan budaya yang tidak bisa dilepaskan dari hubungan masyarakat dengan alam dan warisan leluhur.
“Setiap orang Manggarai ketika melaksanakan ritual adat selalu berawal dari mata air yang disebut Wae Barong. Dengan adanya perpindahan tapal batas baru, khususnya pada titik lima, mata air yang menjadi tempat ritual adat kami justru berada di wilayah Kabupaten Ngada,” ujarnya.
Selain persoalan batas administratif, masyarakat juga menyoroti kerusakan lingkungan di sekitar sumber mata air tersebut. Pepohonan di kawasan Wae Barong disebut telah ditebang. Kondisi itu diduga berkontribusi terhadap penurunan debit air hingga sumber mata air tersebut dilaporkan mengering.
Situasi ini menambah kekhawatiran masyarakat. Mereka menghadapi persoalan berlapis, yakni dugaan perubahan wilayah administratif dan ancaman terhadap kelestarian sumber air yang memiliki nilai ekologis sekaligus budaya.
Masyarakat adat Raja Ndoe meminta pemerintah tidak hanya berpatokan pada pemasangan pilar dalam menentukan batas wilayah. Penelusuran sejarah penguasaan tanah, keberadaan wilayah ulayat, serta situs-situs penting bagi masyarakat adat dinilai perlu menjadi bagian dari proses penyelesaian.
Mereka juga mempersoalkan posisi pilar kelima yang dianggap tidak mengikuti garis batas sebagaimana dipahami masyarakat setempat. Herman menyebut posisi pilar tersebut semestinya berada pada satu garis lurus dengan pilar kedua, ketiga, dan keempat.
Adapun persoalan awal yang dipersoalkan masyarakat diduga berasal dari pergeseran pilar pertama ke arah barat. Perubahan pada titik tersebut dinilai berpengaruh terhadap penentuan posisi pilar berikutnya.
Aspirasi masyarakat itu disampaikan langsung kepada pimpinan dan anggota DPRD Manggarai Timur dalam pertemuan di Ruang Sidang Paripurna. Mereka diterima Wakil Ketua DPRD Basilius Teto dan Agustinus Tangkur, serta anggota DPRD Palus Tamur, Rikardus Aleksius Persly, dan Yorit Poni.
Melalui DPRD, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti keberatan tersebut dengan melakukan peninjauan terhadap titik-titik pilar yang dipersoalkan, terutama lokasi yang berdampak terhadap keberadaan Wae Barong.
“Kami berharap mata air yang menjadi hak dan bagian dari wilayah adat kami dikembalikan kepada masyarakat Manggarai Timur,” tegas Herman.
Editor : Chellz


Tinggalkan Balasan