RUTENG – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Unit 5 di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus berjalan dengan membawa janji peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Namun, masyarakat adat masih meminta transparansi mengenai sejauh mana manfaat proyek tersebut benar-benar dirasakan warga yang hidup di sekitar kawasan pembangunan.

Persoalan yang disoroti tidak hanya menyangkut penyerapan tenaga kerja lokal, tetapi juga realisasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pemberian beasiswa, pemberdayaan ekonomi, hingga perlindungan sumber penghidupan masyarakat adat.

Moses, salah seorang perwakilan masyarakat adat, menilai keberhasilan pembangunan energi bersih tidak cukup diukur dari kapasitas listrik yang dihasilkan. Perusahaan juga harus membuktikan bahwa pembangunan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat yang wilayah kehidupannya bersinggungan langsung dengan proyek.

Masyarakat setempat, kata dia, memiliki hubungan historis dengan tanah, kebun, sumber air, dan lingkungan sekitar. Seluruhnya merupakan bagian dari ruang hidup yang diwariskan secara turun-temurun.

“Kami mau pembangunan, tetapi pembangunan yang adil. Jangan bangun listrik dengan merusak tanah kami, merusak air kami, dan membuang kami dari tanah kami sendiri,” ujarnya.

PLN Klaim Libatkan 67 Pekerja Lokal

Di tengah tuntutan masyarakat tersebut, PLN menyampaikan bahwa pelibatan tenaga kerja lokal menjadi bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi dalam pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5.

Kepala Teknis Panas Bumi Wilayah Kerja Panas Bumi Ulumbu sekaligus Assistant Manager Proyek PLTP Ulumbu, Roya Ginting, menyebutkan sebanyak 67 dari total 85 pekerja yang terlibat dalam pekerjaan infrastruktur merupakan tenaga kerja lokal. Sebanyak 18 pekerja lainnya berasal dari pihak kontraktor.

“Total pekerja saat ini 85 orang. Sebanyak 67 orang merupakan tenaga kerja lokal dan 18 lainnya dari kontraktor,” jelas Roya.

Ia menjelaskan, masyarakat dari sejumlah komunitas adat, antara lain Gendang Lale, Wewo, Gonggor, dan Umung, dilibatkan dalam pekerjaan konstruksi. Warga dari Gendang Nege, Naput, dan Goling juga memperoleh kesempatan bekerja sesuai kebutuhan proyek.

Perekrutan dilakukan melalui koordinasi dengan masing-masing gendang, kemudian pekerja dibagi ke dalam beberapa kelompok.

“Kami membuka kesempatan bagi masyarakat yang mau bekerja. Mereka dikoordinasikan melalui gendang masing-masing, kemudian dibagi ke dalam beberapa tim,” katanya.

PLN juga menerapkan sistem pekerjaan borongan untuk sejumlah pekerjaan konstruksi yang diserahkan kepada masyarakat. Salah satu skema pembayaran yang disebutkan mencapai Rp200 ribu per meter kubik, dengan material disediakan pihak proyek.

Menurut Roya, pembayaran dilakukan berdasarkan progres pekerjaan setiap pekan melalui kontraktor maupun subkontraktor.

“Setiap minggu kami hitung progres pekerjaan yang sudah diselesaikan masyarakat. Pada akhir pekan langsung dilakukan pencairan agar mereka memiliki pegangan,” ungkapnya.

Roya menambahkan, keterlibatan masyarakat lokal merupakan bagian dari persyaratan pendanaan proyek yang didukung lembaga keuangan Jerman, KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), sekaligus pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sesuai ketentuan sektor panas bumi.

Dalam kesempatan tersebut, PLN juga menjelaskan bahwa kendaraan pengangkut material yang digunakan dalam proyek merupakan milik masyarakat setempat.

Angka Penyerapan Pekerja Perlu Dibuka Secara Menyeluruh

Penyeluduran media ini mendapatkan sebanyak 47 dari total 63 pekerja atau sekitar 74,6 persen merupakan tenaga kerja lokal dalam pembangunan akses jalan Unit 5.

Salah seorang pekerja lokal, Reinaldis Avionita Esong, mengaku memperoleh kesempatan bekerja sebagai paramedis setelah mengikuti proses seleksi yang diinformasikan melalui sosialisasi proyek.

Ketua Gendang Wewo, Hendrikus Ampak, juga menyampaikan bahwa proses Free, Prior and Informed Consent (FPIC) menjadi ruang bagi masyarakat adat untuk memperoleh penjelasan mengenai proyek dan potensi dampaknya.

Sementara itu, data terbaru yang disampaikan Roya Ginting pada 19 November 2026 mencatat 67 pekerja lokal dari total 85 pekerja infrastruktur.

Kedua data tersebut memperlihatkan adanya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pekerjaan pembangunan. Namun, angka tersebut masih perlu dijelaskan berdasarkan tahapan dan cakupan pekerjaan masing-masing.

Sebab, jumlah pekerja konstruksi belum otomatis menggambarkan akses masyarakat lokal terhadap pekerjaan teknis, profesional, maupun kesempatan kerja berkelanjutan ketika pembangkit memasuki tahap operasional.

PLN perlu membuka data ketenagakerjaan secara lebih lengkap, termasuk jenis pekerjaan, tingkat keterampilan, besaran upah, masa kontrak, mekanisme perekrutan, serta komposisi pekerja lokal dan luar daerah.

Pertanyaan mendasarnya adalah sejauh mana masyarakat adat memperoleh kesempatan meningkatkan kapasitas dan kompetensi agar tidak hanya menjadi tenaga kerja sementara selama pembangunan berlangsung.

PLN Sebut Salurkan CSR dan Bantuan Air Bersih

Mengenai pemberdayaan masyarakat, PLN sebelumnya juga pernah memaparkan sejumlah program tanggung jawab sosial dan lingkungan di sekitar kawasan pengembangan PLTP Ulumbu.

Dalam pemberitaan ANTARA, 15 Maret 2024, General Manager PLN UIP Nusra saat itu, Abdul Nahwan, mengatakan program CSR dirumuskan melalui musyawarah bersama masyarakat dari berbagai suku di Desa Wewo, Desa Lungar, dan Desa Mocok.

Program tersebut dikembangkan melalui proses FPIC dengan mengumpulkan aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan pemberdayaan.

“Kami minta aspirasi masyarakat terkait program apa yang masyarakat butuhkan. Aspirasi ini kami kumpulkan dan susun dalam berita acara. Kami juga komunikasi dengan pemda terkait program apa yang baik untuk kami jalankan. Salah satu program yang tercetus ialah hortikultura,” kata Nahwan.

Dalam pemberitaan tersebut, PLN menyebut melibatkan 14 kelompok tani Poco Leok melalui program bantuan budi daya hortikultura.

Selain hortikultura, perusahaan juga menyampaikan sejumlah program lain, antara lain bantuan anak babi untuk kelompok ternak, pemasangan instalasi listrik gratis, bantuan bagi anak-anak stunting, serta pelatihan konversi motor listrik untuk siswa SMK setempat.

Nahwan menyatakan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menggerakkan perekonomian daerah.

Namun, informasi mengenai program yang pernah disampaikan perusahaan tersebut perlu dilengkapi dengan data perkembangan dan realisasi terbaru.

Masyarakat berhak mengetahui besaran anggaran yang telah digunakan, jumlah penerima manfaat, keberlanjutan program, serta dampak ekonomi yang dihasilkan.

RDW Manurung: Manfaat Proyek Harus Dirasakan Masyarakat

Pernyataan lain disampaikan General Manager PLN UIP Nusa Tenggara, RDW Manurung, sebagaimana diberitakan ANTARA pada 27 Oktober 2026.

Manurung menyebutkan pembangunan PLTP Ulumbu Unit 5 mulai menghadirkan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar, salah satunya melalui kesempatan membuka usaha di sekitar lokasi proyek.

Ia mencontohkan Margareta Fera, warga adat Dusun Tantong, yang memperoleh penghasilan tambahan dengan membuka warung bagi pekerja proyek.

Menurut Manurung, saat itu sekitar 74 persen tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan pengembangan PLTP Ulumbu berasal dari masyarakat lokal.

“Warung yang dibuka Ibu Margareta menjadi contoh bagaimana aktivitas pembangunan dapat menghadirkan peluang penghasilan bagi warga. Saat ini, sebanyak 74 persen tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan pengembangan PLTP Ulumbu berasal dari masyarakat lokal. Kami terus mendorong pelibatan tersebut sesuai kebutuhan pekerjaan, kompetensi, dan ketentuan keselamatan kerja,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya komunikasi dengan masyarakat agar program pemberdayaan dapat menjawab kebutuhan warga.

“Kami ingin manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat sejak prosesnya berlangsung, baik melalui kesempatan kerja, peluang usaha, maupun dukungan kebutuhan dasar seperti sarana air bersih. Pelaksanaannya harus disertai pengelolaan lingkungan dan komunikasi yang berkelanjutan dengan masyarakat,” ucap Manurung.

Dalam pemberitaan yang sama, Kepala Desa Wewo, Laurensius Langgut, menyebut PLN telah membantu perbaikan sarana air bersih. Menurut dia, sejumlah dusun yang sebelumnya belum memiliki akses air bersih kini telah mendapatkan fasilitas tersebut melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN.

Keterangan tersebut menjadi bagian dari penjelasan mengenai manfaat sosial yang diklaim telah diberikan perusahaan kepada masyarakat sekitar proyek.

Meski demikian, data mengenai lokasi penerima bantuan, jumlah rumah tangga yang terlayani, anggaran, dan keberlanjutan fasilitas air bersih tetap penting dibuka kepada publik.

Masyarakat Adat Minta Pemerintah Ikut Mengawasi

Bagi masyarakat adat Ulumbu, persoalan manfaat ekonomi tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak atas ruang hidup.

Mereka tidak hanya membutuhkan kesempatan bekerja selama pembangunan berlangsung, tetapi juga kepastian bahwa aktivitas proyek tidak menghilangkan akses terhadap tanah, kebun, sumber air, dan lingkungan yang menjadi tumpuan kehidupan.

Moses menegaskan masyarakat tidak menolak pembangunan. Namun, kepentingan publik tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak komunitas adat.

Ia meminta PLN membuka informasi mengenai seluruh program CSR, mekanisme perekrutan tenaga kerja, realisasi beasiswa, serta bentuk pemberdayaan ekonomi yang telah diberikan kepada masyarakat.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui berapa anggaran yang disediakan, siapa penerima manfaat, dan apa hasil nyata dari program yang selama ini disampaikan perusahaan.

Ia juga meminta pemerintah daerah mengambil peran lebih aktif untuk memastikan pembangunan tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat yang tinggal di sekitar proyek.

“Persoalan ini membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah sebagai pihak yang berkewajiban memastikan pembangunan di wilayahnya tidak mengabaikan kepentingan masyarakat,” tukasnya.**

 

Editor : Chellz