LABUAN BAJO – Di tengah gemerlap pembangunan pariwisata Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ( NTT), Pantai Pede menghadapi ironi yang sulit diabaikan. Kawasan pesisir yang selama bertahun-tahun menjadi ruang rekreasi masyarakat sekaligus tempat warga kecil menggantungkan hidup itu kini kembali berada dalam pusaran kepentingan korporasi.
Sebanyak 38 pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terancam kehilangan tempat usaha setelah diminta mengosongkan lapak mereka di kawasan Pantai Pede, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pengosongan tersebut berkaitan dengan rencana pengembalian pengelolaan kawasan Pantai Pede kepada PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM), perusahaan yang sebelumnya memperoleh hak pengelolaan melalui skema kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) dengan Pemerintah Provinsi NTT.
Bagi pemerintah, persoalan ini berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan dan pengelolaan aset daerah. Bagi perusahaan, pengembalian hak pengelolaan merupakan bagian dari kepastian hukum atas kerja sama investasi. Namun, bagi puluhan pedagang, persoalan ini menyangkut sesuatu yang jauh lebih mendasar: keberlanjutan hidup mereka.
Pantai Pede kini menjadi gambaran tentang bagaimana pertarungan kepentingan investasi dan pengelolaan aset dapat berujung pada ketidakpastian bagi masyarakat kecil.
Persoalannya bukan sekadar siapa yang berhak mengelola kawasan seluas sekitar 3,1 hektare tersebut. Lebih jauh, muncul pertanyaan mengenai siapa yang sesungguhnya mendapatkan manfaat dari pembangunan pariwisata Labuan Bajo dan bagaimana posisi masyarakat lokal di tengah ekspansi investasi.
38 Pedagang Terancam Kehilangan Penghidupan
Ancaman pengosongan lapak menjadi persoalan paling nyata yang kini dihadapi para pedagang Pantai Pede.
Selama bertahun-tahun, kawasan tersebut menjadi tempat warga menjalankan usaha makanan, minuman, dan berbagai kebutuhan pengunjung. Aktivitas ekonomi itu tumbuh seiring keberadaan Pantai Pede sebagai salah satu ruang rekreasi masyarakat Labuan Bajo.
Namun, situasi berubah ketika pemerintah mulai menyiapkan penertiban kawasan untuk pengembalian pengelolaan kepada PT SIM.
Pemberitahuan pengosongan disampaikan melalui aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Para pedagang diminta mengosongkan tempat usaha mereka.
Bagi sebagian pedagang, lapak yang berdiri di kawasan tersebut bukan sekadar bangunan sederhana. Di dalamnya terdapat modal yang dikumpulkan selama bertahun-tahun, pinjaman yang belum lunas, dan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Murni Mursalin, salah seorang pedagang, sempat menyampaikan keberatan ketika petugas Satpol PP meminta pembongkaran lapaknya pada 13 November 2026.
Ia mengungkapkan modal usahanya berasal dari pinjaman bank yang masih harus dicicil. Apabila lapaknya dibongkar, ia tidak mengetahui bagaimana melanjutkan usaha sekaligus memenuhi kewajiban keuangannya.
“Kalau seandainya bapak bongkar, terus bagaimana dengan kehidupan kami?” demikian keberatan Murni sebagaimana diberitakan Floresa.
Sementara itu, Suzanty Mesach menyampaikan bahwa para pedagang sepakat tetap bertahan di Pantai Pede apabila pemerintah belum menyediakan tempat pengganti.
Pada 14 November 2026, sebanyak 31 pedagang yang berkumpul sepakat membentuk Komunitas UMKM Pantai Pede sebagai wadah memperjuangkan keberlanjutan usaha mereka.
Mereka tidak hanya mempertanyakan alasan pengosongan, tetapi juga menuntut kejelasan mengenai nasib usaha yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga.
Pertanyaan yang mereka ajukan sederhana: jika pemerintah menertibkan lapak, ke mana mereka harus melanjutkan usaha?
Riwayat Panjang Penguasaan Pantai Pede
Persoalan Pantai Pede bukan konflik yang muncul dalam satu atau dua tahun terakhir. Riwayat penguasaan dan pengelolaannya telah berlangsung sejak akhir 1990-an.
Pantai Pede semula tercatat sebagai aset Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi melalui dua Sertifikat Hak Pakai, yakni SHP Nomor 10 Tahun 1985 seluas 17.286 meter persegi dan SHP Nomor 11 Tahun 1986 seluas 14.384 meter persegi.
Pada 22 Desember 1998, melalui Keputusan Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya Nomor KEP/388/M-PSB/1998, aset tersebut dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi NTT.
Pada 2012, ketika NTT dipimpin Gubernur Frans Lebu Raya, pemerintah provinsi menyerahkan pengelolaan kawasan itu kepada PT SIM melalui skema kerja sama Bangun Guna Serah selama 25 tahun. Perjanjian kerja sama kemudian ditandatangani pada 23 Mei 2014.
Melalui kerja sama tersebut, PT SIM memperoleh kesempatan membangun hotel dan fasilitas pendukung pariwisata di atas lahan milik pemerintah provinsi seluas sekitar 3,1 hektare.
Namun, keputusan pengelolaan oleh perusahaan swasta sejak awal menuai penolakan masyarakat.
Sejumlah elemen masyarakat sipil di Manggarai Barat menilai Pantai Pede harus dipertahankan sebagai ruang publik dan pengelolaannya seharusnya berada di tangan pemerintah daerah.
Gerakan Save Pede menjadi salah satu simbol perlawanan masyarakat terhadap upaya privatisasi kawasan pantai.
Bagi kelompok yang menolak, Pantai Pede bukan semata bidang tanah yang memiliki nilai ekonomi. Kawasan tersebut merupakan ruang bersama yang memiliki fungsi sosial, ekologis, dan rekreatif.
Pemutusan Kontrak Tidak Mengakhiri Sengketa
Pada April 2020, Pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Viktor Laiskodat memutuskan hubungan kerja sama dengan PT SIM.
Pemutusan tersebut dilatarbelakangi persoalan kewajiban perusahaan yang disebut tidak membayar kontribusi atau sewa lahan sebesar Rp250 juta per tahun.
Pemerintah provinsi kemudian mengambil alih pengelolaan kawasan tersebut.
Pengambilalihan itu sempat membuka harapan bahwa Pantai Pede dapat dikembalikan sebagai ruang publik yang dikelola pemerintah.
Namun, persoalan tidak berhenti di sana.
PT SIM kemudian menggugat Pemerintah Provinsi NTT dan PT Flobamor melalui Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara Nomor 302/Pdt.G/2022/PN Kpg.
Pada 14 November 2023, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan PT SIM.
Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan perjanjian kerja sama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Provinsi NTT dan PT SIM tertanggal 23 Mei 2014 sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.
Pengadilan juga memerintahkan pemerintah provinsi dan PT Flobamor mengembalikan PT SIM sebagai mitra kerja sama BGS.
Putusan tersebut menyatakan Pemerintah Provinsi NTT dan PT Flobamor melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PT SIM.
Putusan inilah yang menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan panjang sengketa pengelolaan Pantai Pede.
Namun, untuk memahami dasar pengembalian pengelolaan saat ini, publik juga perlu mendapatkan penjelasan mengenai putusan PTUN yang disebut oleh pemerintah provinsi.
Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Johny Ericson Ataupah, menyebut putusan PTUN mengembalikan pengelolaan aset kepada pihak ketiga.
Ia menyatakan kerja sama BGS selama 25 tahun akan dilanjutkan sesuai putusan tersebut.
Akan tetapi, hingga pemberitaan Floresa pada 17 November 2026, salinan putusan PTUN yang dimaksud belum diberikan kepada publik. Identitas perkara, pihak yang menggugat, dan isi lengkap putusan juga belum dijelaskan secara terbuka.
Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk membuka dokumen hukum yang menjadi dasar pengembalian pengelolaan Pantai Pede.
Sebab, kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan puluhan pedagang semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Ada Bayang-Bayang Perkara Dugaan Korupsi
Sengketa Pantai Pede juga memiliki dimensi lain, yakni penyelidikan dugaan korupsi dalam pemanfaatan aset pemerintah.
Kejaksaan Tinggi NTT pernah menangani perkara dugaan korupsi terkait pengelolaan aset Pantai Pede.
Dalam perkembangannya, empat orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka antara lain Thelma Debora Sonya Bana, mantan Kepala Bidang Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah NTT periode 2011–2014, Bahasili Papan, Lydia Chrisanty Sunaryo, dan Heri Pranyoto.
Perkara tersebut berkaitan dengan proses pemanfaatan aset daerah melalui kerja sama BGS.
Namun, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada 3 April 2024 menjatuhkan vonis bebas terhadap keempat terdakwa.
Karena itu, tidak tepat menyatakan keempat orang tersebut terbukti bersalah melakukan korupsi.
Meski demikian, rangkaian penyelidikan, sengketa perdata, dan persoalan administrasi aset menunjukkan bahwa pengelolaan Pantai Pede memiliki sejarah tata kelola yang panjang dan perlu dijelaskan secara transparan.
Ketika Pantai Menjadi Ruang Investasi
Persoalan Pantai Pede sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari arah pembangunan pariwisata Labuan Bajo.
Dalam beberapa tahun terakhir, Labuan Bajo berkembang menjadi destinasi pariwisata internasional. Investasi hotel, restoran, resort, dan fasilitas pariwisata tumbuh mengikuti peningkatan kunjungan wisatawan.
Namun, pertumbuhan tersebut juga menghadirkan pertanyaan tentang akses masyarakat terhadap ruang-ruang publik, terutama kawasan pesisir.
Pantai Pede menjadi salah satu contoh paling nyata dari tarik-menarik kepentingan tersebut.
Di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban mengelola aset daerah secara produktif dan memberikan kepastian hukum kepada mitra investasi.
Di sisi lain, pemerintah juga berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat, memastikan akses publik terhadap kawasan pantai, serta menjaga keberlanjutan ekonomi warga setempat.
Pengelolaan oleh perusahaan swasta tidak otomatis berarti pantai harus tertutup bagi masyarakat. Demikian pula, status sebagai aset pemerintah tidak berarti kawasan tersebut bebas dari pengaturan pemanfaatan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menempatkan pengelolaan wilayah pesisir dalam kerangka keberlanjutan, keseimbangan, dan kepentingan masyarakat.
Karena itu, setiap kebijakan pengelolaan Pantai Pede semestinya tidak hanya mempertimbangkan nilai investasi dan kepastian kontrak, tetapi juga fungsi sosial serta kepentingan masyarakat.
Siapa yang Menanggung Biaya Pembangunan Pariwisata?
Ancaman pengosongan terhadap 38 pedagang memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa antara pemerintah dan perusahaan dapat menghadirkan persoalan sosial baru.
Pedagang kecil tidak terlibat sebagai pihak dalam perjanjian BGS antara pemerintah provinsi dan PT SIM. Mereka juga bukan pihak yang menentukan bagaimana sengketa hukum tersebut berlangsung.
Namun, mereka justru menjadi kelompok yang langsung menghadapi konsekuensi dari perubahan pengelolaan kawasan.
Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan apakah tersedia lokasi relokasi, bagaimana nasib modal usaha para pedagang, dan apakah mereka masih memperoleh kesempatan menjalankan kegiatan ekonomi setelah pengelolaan kembali kepada PT SIM.
Perusahaan juga perlu menjelaskan bagaimana rencana pengelolaan kawasan ke depan, termasuk jaminan akses masyarakat terhadap pantai dan kemungkinan pelibatan UMKM lokal.
Hal-hal tersebut penting agar pengembalian pengelolaan tidak sekadar menyelesaikan persoalan hukum antara pemerintah dan perusahaan, tetapi juga memberikan kepastian bagi masyarakat yang selama ini hidup dari aktivitas ekonomi di Pantai Pede.
Pembangunan pariwisata tidak cukup diukur dari besarnya investasi, jumlah hotel, nilai transaksi, atau peningkatan kunjungan wisatawan.
Pembangunan juga harus diukur dari sejauh mana masyarakat lokal memperoleh manfaat dan tetap memiliki ruang hidup di tengah pertumbuhan industri pariwisata.
Jangan sampai sebuah destinasi semakin dikenal dunia, tetapi masyarakat yang hidup di sekitarnya justru semakin kehilangan akses terhadap ruang-ruang yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka.
Pantai Pede untuk Siapa?
Sengketa Pantai Pede akhirnya membawa persoalan ini pada pertanyaan yang lebih mendasar: untuk siapa sebenarnya pantai tersebut dikelola?
Bagi pemerintah, Pantai Pede merupakan aset daerah yang harus dikelola sesuai ketentuan hukum.
Bagi PT SIM, kawasan tersebut merupakan objek kerja sama investasi yang memiliki dasar perjanjian dan putusan pengadilan.
Namun, bagi masyarakat Labuan Bajo, Pantai Pede adalah ruang bersama. Tempat keluarga menikmati laut, anak-anak bermain di pasir, warga berkumpul, dan pedagang kecil mencari nafkah.
Ketiga kepentingan tersebut seharusnya tidak ditempatkan dalam posisi yang saling meniadakan.
Pemerintah memang harus menghormati putusan pengadilan dan memberikan kepastian hukum kepada investor. Namun, pemerintah juga tidak boleh mengabaikan dampak sosial dari pelaksanaan kebijakan tersebut.
Penyelesaian sengketa antara pemerintah dan PT SIM tidak semestinya menjadikan pedagang kecil sebagai pihak yang paling menanggung konsekuensinya.
Sebanyak 38 pedagang kini berada di persimpangan. Di satu sisi, mereka menghadapi ancaman kehilangan tempat usaha. Di sisi lain, belum ada kepastian mengenai bagaimana mereka dapat melanjutkan kehidupan ekonomi setelah pengosongan.
Pantai Pede mungkin kembali berada dalam lingkaran pengelolaan korporasi. Namun, pertanyaan mengenai hak masyarakat atas ruang publik dan masa depan ekonomi warga lokal belum selesai dijawab.
Sebab, ketika pantai kembali menjadi objek kepentingan investasi, yang dipertaruhkan bukan hanya penguasaan atas sebidang tanah. Ada ruang hidup, akses publik, dan nasib masyarakat kecil yang ikut terancam kehilangan tempat berpijak.**
Editor : Chellz


Tinggalkan Balasan