LABUAN BAJO – Kejaksaan Negeri Manggarai Barat melaksanakan eksekusi pengembalian barang bukti berupa tanah dan bangunan seluas 31.670 meter persegi di kawasan Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Rabu (18/11/2026).
Pengembalian aset yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut merupakan tindak lanjut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde.
Objek tanah yang menjadi bagian dari perkara korupsi kerja sama pembangunan dan pengelolaan Hotel Plago itu sebelumnya disita penyidik Kejaksaan Tinggi NTT pada 9 September 2023.
Eksekusi pengembalian barang bukti berlangsung sekitar pukul 11.00 WITA. Lima menit kemudian, dilakukan serah terima objek tanah secara simbolis antara Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Pemerintah Provinsi NTT, dan PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM).
Prosesi tersebut ditandai dengan pencabutan papan tanda penyitaan yang sebelumnya terpasang di lokasi.
Kegiatan itu dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Yoanes Kardinto, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Johny Ericson Ataupah, Kepala UPTD Pendapatan Daerah Manggarai Barat Anjasmara Pranda, serta Melkzon Beri selaku advokat perwakilan PT SIM.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
Pelaksanaan eksekusi didasarkan pada Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor PRINT-615/N.3.24/Fu.1/10/2026 tertanggal 13 Oktober 2026.
Surat perintah tersebut merujuk pada sejumlah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap.
Putusan tersebut meliputi Nomor 5876 K/Pid.Sus/2024 tanggal 2 Oktober 2024 atas nama Bahasili Papan, Nomor 5918 K/Pid.Sus/2024 tanggal 3 Oktober 2024 atas nama Thelma Debora Sonya Bana, Nomor 6056 K/Pid.Sus/2024 tanggal 16 Desember 2024 atas nama Lydia Chrisanty Sunaryo, serta Nomor 5878 K/Pid.Sus/2024 tanggal 19 September 2024 atas nama Heri Pranyoto.
Sebelumnya, objek tanah seluas 31.670 meter persegi tersebut disita penyidik Kejaksaan Tinggi NTT berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 77/Pen.Pid-Sus-TPK-SITA/2023/PN Kupang tertanggal 28 Agustus 2023.
Batas Pelaksanaan Eksekusi
Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Yoanes Kardinto, menjelaskan bahwa pengembalian barang bukti merupakan bagian dari tanggung jawab kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Menurut dia, pengembalian tersebut merupakan tindak lanjut penyelesaian perkara pidana yang harus dilaksanakan berdasarkan amar putusan pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yoanes juga menekankan pentingnya memahami pengembalian barang bukti dalam konteks penyelesaian status barang bukti pada perkara pidana.
Sementara itu, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan keperdataan, hak pengelolaan, maupun pemanfaatan objek tanah oleh para pihak tetap mengacu pada ketentuan hukum dan putusan pengadilan yang relevan.
Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi pengembalian barang bukti tidak serta-merta menjawab seluruh persoalan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Pantai Pede ke depan.
Persoalan mengenai siapa yang akan mengelola kawasan tersebut, bagaimana pemanfaatannya, serta bagaimana akses masyarakat terhadap kawasan pantai tetap menjadi hal yang membutuhkan kejelasan.
Nasib Pedagang Pantai Pede Masih Menjadi Pertanyaan
Di balik proses hukum dan pengembalian aset tersebut, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni nasib para pedagang kecil yang selama ini menggantungkan kehidupan ekonomi di kawasan Pantai Pede.
Bagi para pedagang, kawasan tersebut bukan sekadar hamparan tanah dan aset pemerintah. Pantai Pede merupakan ruang untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, membiayai pendidikan anak, hingga membayar kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
Mereka khawatir pengembalian aset dan kemungkinan perubahan pengelolaan kawasan akan berdampak terhadap keberlanjutan usaha.
Salah seorang pedagang, Murni Mursalin, sebelumnya mengungkapkan kegelisahannya terhadap kemungkinan pembongkaran tempat usaha mereka.
“Kalau seandainya bapak bongkar, terus bagaimana dengan kehidupan kami?” ujarnya.
Kekhawatiran itu berangkat dari ketergantungan mereka terhadap pendapatan harian dari aktivitas wisatawan dan pengunjung lokal.
Pedagang lainnya, Nur Ekawati, mengungkapkan bahwa pendapatannya dari berjualan di Pantai Pede berkisar Rp200 ribu hingga Rp500 ribu per hari.
Penghasilan tersebut menjadi salah satu penopang kebutuhan rumah tangganya.
“Semua kebutuhan pokoknya dari sini. Di rumah untuk penerangan, untuk bayar air juga dari sini,” katanya.
Ia juga mempertanyakan ke mana para pedagang harus mencari nafkah apabila tidak lagi diperbolehkan berjualan di kawasan tersebut.
“Kami mau cari makan di mana lagi kalau bukan di sini,” ungkapnya.
Keresahan serupa disampaikan Wilhelmus Misel. Ia mempertanyakan masa depan pedagang apabila suatu saat harus meninggalkan lokasi usaha yang selama ini menjadi sumber penghasilan.
“Bagaimana nasib kami kalau diusir?” ujarnya.
Sementara itu, Suzanty Mesach meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan penyelesaian persoalan aset, tetapi juga memikirkan keberlangsungan kehidupan masyarakat yang selama ini mencari nafkah di Pantai Pede.
“Kami minta satu saja, tolong perhatikan nasib kami dulu. Arahkan kami ke mana. Kami minta pemerintah juga bisa perhatikan masa depan kami,” katanya.
Bagi para pedagang, persoalan Pantai Pede bukan semata-mata tentang siapa yang berhak menguasai atau mengelola tanah tersebut. Mereka membutuhkan kepastian apakah masih bisa berjualan dan mempertahankan kehidupan keluarga di kawasan itu.
Karena itu, pengembalian aset Pantai Pede semestinya tidak hanya menjadi momentum penyelesaian administrasi dan hukum, tetapi juga kesempatan bagi pemerintah untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.
Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat perlu menjelaskan bagaimana nasib para pedagang, apakah mereka tetap dapat menjalankan usaha atau akan diarahkan ke lokasi lain.
Sebab, di balik setiap pembicaraan tentang aset, investasi, dan pengembangan pariwisata Pantai Pede, ada kehidupan masyarakat kecil yang tidak boleh hilang dari perhatian.
Editor : Chellz


Tinggalkan Balasan