KUBU RAYA – Sebanyak 11 warga Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), nyaris menjadi korban dugaan praktik penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia. Mereka diduga direkrut dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi sebagai buruh perkebunan kelapa sawit di Sarawak.

Rencana keberangkatan mereka digagalkan aparat Polres Kubu Raya di Jalan Arteri Supadio, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kalimantan Barat, Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 00.30 WIB.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial YS (32). Dia diduga berperan sebagai perekrut sekaligus mengatur penjemputan para calon pekerja migran sebelum diberangkatkan menuju kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Kasus ini kembali memperlihatkan kerentanan warga daerah terhadap praktik perekrutan tenaga kerja nonprosedural. Tawaran pekerjaan dengan penghasilan menjanjikan kerap menjadi pintu masuk bagi calon pekerja migran untuk menempuh jalur keberangkatan yang tidak sesuai ketentuan.

Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya Aiptu Ade mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan awal, 11 warga asal Kupang tersebut dijanjikan bekerja sebagai buruh panen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di sebuah perusahaan perkebunan di Kota Sibu, Sarawak, Malaysia.

“Rencananya, mereka akan masuk ke wilayah Sarawak, Malaysia, melalui jalur tikus di sekitar perbatasan Entikong,” kata Ade, Kamis (19/11/2026).

Direkrut dengan janji pekerjaan bergaji tinggi

Pengungkapan dugaan pengiriman PMI ilegal tersebut bermula ketika personel kepolisian mencurigai keberadaan 11 orang yang sedang berteduh di sebuah warung di pinggir Jalan Arteri Supadio.

Kecurigaan petugas semakin kuat setelah sebuah mobil Daihatsu Sigra berwarna hitam tiba di lokasi. Para calon pekerja migran kemudian terlihat memasukkan tas dan barang bawaan ke dalam kendaraan tersebut.

“Sebelas orang tersebut terlihat memasukkan tas dan barang bawaan ke dalam mobil,” ujar Ade.

Petugas kemudian mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang berada di sekitar kendaraan. Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan indikasi adanya rencana pemberangkatan calon PMI tanpa melalui mekanisme penempatan pekerja migran yang resmi.

YS diketahui berada di dalam mobil saat proses penjemputan berlangsung. Dia diduga menawarkan pekerjaan kepada para calon PMI dengan menjanjikan upah tinggi di perkebunan kelapa sawit Malaysia.

Namun, polisi belum mengungkap besaran upah yang dijanjikan, mekanisme perekrutan, maupun bagaimana para calon pekerja tersebut pertama kali dihubungkan dengan perekrut.

Identitas perusahaan perkebunan yang disebut menjadi tempat mereka bekerja juga belum disampaikan kepada publik.

Jalur tikus dan potensi jaringan perekrutan

Rencana keberangkatan melalui jalur tidak resmi di sekitar Entikong menjadi salah satu aspek penting yang kini didalami penyidik.

Penggunaan jalur perbatasan nonprosedural berpotensi membuat calon pekerja migran masuk ke negara tujuan tanpa melalui pemeriksaan keimigrasian dan mekanisme penempatan yang semestinya.

Kondisi tersebut dapat menempatkan pekerja dalam posisi rentan. Tanpa dokumen dan kontrak kerja yang jelas, pekerja berisiko menghadapi persoalan upah, jam kerja, perlindungan keselamatan, hingga kesulitan memperoleh bantuan ketika mengalami kekerasan atau eksploitasi.

Dalam kasus ini, polisi juga perlu menelusuri apakah perekrutan dilakukan secara individual atau melibatkan jaringan yang lebih luas, termasuk pihak yang mengatur tiket perjalanan, transportasi darat, penyeberangan perbatasan, hingga penempatan di perusahaan perkebunan.

Polisi telah menyita sejumlah barang bukti, antara lain tujuh lembar tiket pesawat Lion Air, dua lembar nota pembayaran tiket pesawat, satu unit Daihatsu Sigra hitam, serta satu paspor asli atas nama Yunri Y Benu.

Keberadaan tiket pesawat dan paspor tersebut menjadi bagian dari rangkaian bukti yang dapat membantu penyidik mengurai tahapan perjalanan yang telah dipersiapkan.

Seluruh calon PMI, YS, dan pengemudi kendaraan kemudian dibawa ke Mapolres Kubu Raya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Penyidik Satreskrim Polres Kubu Raya saat ini masih mendalami dugaan perekrutan dan rencana pengiriman 11 calon PMI tersebut. Penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan pemberangkatan melalui jalur perbatasan,” jelas Ade.

Perlindungan pekerja migran menjadi perhatian

Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan pekerja migran tidak berhenti pada keberangkatan dari daerah asal. Pengawasan terhadap proses perekrutan, kejelasan perusahaan pemberi kerja, legalitas penempatan, hingga jaminan perlindungan di negara tujuan merupakan bagian penting yang harus dipastikan.

Bagi calon pekerja migran, tawaran pekerjaan di luar negeri semestinya disertai informasi yang transparan mengenai perusahaan, jenis pekerjaan, besaran upah, kontrak kerja, serta dokumen penempatan.

Proses keberangkatan melalui jalur resmi juga menjadi salah satu instrumen perlindungan agar pekerja memiliki kepastian hukum ketika menghadapi persoalan selama bekerja di luar negeri.

Dalam perkara ini, penyidik masih harus mengungkap siapa yang pertama kali merekrut 11 warga Kupang tersebut, dari mana sumber informasi lowongan pekerjaan berasal, serta siapa pihak yang bertanggung jawab atas rencana penempatan mereka di Sarawak.

“Penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak untuk mengungkap keseluruhan proses perekrutan hingga rencana keberangkatan,” pungkas Ade.

Hingga kini, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai kemungkinan penetapan tersangka maupun dugaan keterlibatan pihak lain dalam rencana pengiriman 11 calon PMI tersebut.**

 

Editor : Chellz