LABUAN BAJO – Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) kembali meraih predikat Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pariwisata 2026. BPOLBF memperoleh nilai 95,89 sekaligus mempertahankan capaian tersebut selama tiga tahun berturut-turut.

Penghargaan itu diserahkan dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pariwisata 2026 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (19/11).

Capaian tersebut menempatkan BPOLBF sebagai salah satu unit pelaksana di lingkungan Kementerian Pariwisata yang konsisten mempertahankan kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik.

Predikat Informatif bukan sekadar pengakuan administratif. Capaian itu sekaligus menjadi tolok ukur kemampuan badan publik dalam menyediakan informasi yang transparan, mudah diakses, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan informasi publik merupakan hak dasar setiap warga negara. Karena itu, badan publik berkewajiban memastikan masyarakat memperoleh akses informasi yang transparan, interaktif, dan responsif.

“Sebagai badan publik, Kementerian Pariwisata memiliki kewajiban untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta membuka ruang partisipasi masyarakat. Kegiatan hari ini menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik sekaligus memperkuat peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID di lingkungan Kementerian Pariwisata,” ujarnya.

Widiyanti juga menekankan pentingnya konsistensi dan sinergi seluruh jajaran PPID, mulai dari PPID Utama, PPID Tingkat I, hingga PPID Pelaksana. Penguatan koordinasi diperlukan agar kualitas pelayanan informasi publik terus meningkat.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hafidhah Farwa turut mengapresiasi pelaksanaan forum tersebut. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji menjelaskan, proses Monev PPID 2026 dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni sosialisasi, pengisian kuesioner, penyampaian data dukung, visitasi, hingga presentasi.

Evaluasi tahun ini melibatkan lima PPID Tingkat I di lingkungan kedeputian dan sembilan PPID Pelaksana yang terdiri atas Politeknik Pariwisata serta Badan Pelaksana Otorita.

“Forum Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pariwisata Tahun 2026 menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan inklusif melalui penguatan strategi penyampaian konten informasi yang berdampak bagi masyarakat,” katanya.

Plt. Direktur Utama BPOLBF Andhy MT Marpaung mengatakan keberhasilan mempertahankan predikat Informatif selama tiga tahun berturut-turut merupakan hasil konsistensi lembaga dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik.

Menurut dia, capaian tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi BPOLBF untuk terus memperbaiki tata kelola informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Capaian ini tentu memberi tanggung jawab bagi kami untuk terus menjaga kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Predikat Informatif yang berhasil dipertahankan selama tiga tahun ini bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi juga menjadi dorongan bagi BPOLBF untuk semakin transparan, akuntabel, dan responsif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Andhy menambahkan, keterbukaan informasi memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, terutama dalam mendukung pengembangan pariwisata di wilayah Flores, Alor, Lembata, serta dua kecamatan di Kabupaten Bima atau Floratama.

BPOLBF, lanjutnya, akan memperkuat peran PPID dan meningkatkan penyebarluasan informasi yang akurat, mudah diakses, serta bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami berharap keterbukaan informasi ini tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan kewajiban sebagai badan publik, tetapi juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan,” katanya.

Dengan nilai 95,89, BPOLBF dituntut memastikan keterbukaan informasi tidak berhenti pada capaian penilaian tahunan. Transparansi juga perlu tercermin dalam praktik komunikasi publik, termasuk penyampaian informasi mengenai kebijakan, program, dan pelaksanaan pengembangan pariwisata di kawasan Floratama.

 

Editor : Chellz