KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena memberhentikan sementara Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi NTT berinisial YAK. Keputusan tersebut diambil menyusul dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi yang sedang menjalani program magang di lingkungan biro tersebut.

Pemberhentian sementara YAK dilakukan setelah Gubernur NTT menerima rekomendasi dari tim pemeriksa yang dibentuk Pemerintah Provinsi NTT untuk mendalami dugaan kasus tersebut.

Melalui keterangan kepada rakyatflores.com, Kamis (19/11/2026) malam, Melki mengatakan telah menerima laporan hasil pemeriksaan awal dari tim yang bekerja sejak akhir pekan lalu.

Tim pemeriksa dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) NTT sebagai penanggung jawab, dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai ketua. Pemeriksaan turut melibatkan Kepala Inspektorat, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Hukum, serta sejumlah unsur terkait lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tim merekomendasikan penonaktifan YAK dari jabatannya. Langkah administratif tersebut dinilai perlu untuk menjaga objektivitas pemeriksaan sekaligus mencegah kemungkinan intervensi selama proses pendalaman kasus berlangsung.

“Jadi malam hari ini saya sudah menandatangani penonaktifan sementara sebagai Kepala Biro Adpim Saudara YAK. Ini merupakan rekomendasi dari tim sebagai langkah administratif untuk memastikan hasil pemeriksaan berjalan dengan baik,” tegas Melki.

Ia memastikan penonaktifan tersebut berlaku sampai seluruh proses pemeriksaan selesai. Pemerintah Provinsi NTT selanjutnya akan menentukan langkah berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

YAK sendiri dijadwalkan menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan oleh tim pemeriksa pada Jumat (20/11/2026).

Pemprov NTT Siapkan Pendampingan untuk Korban

Di tengah proses pemeriksaan terhadap pejabat yang dilaporkan, Pemerintah Provinsi NTT juga memberikan perhatian terhadap kondisi siswi yang diduga menjadi korban pelecehan seksual.

Melki mengatakan pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan kepolisian dan sejumlah pihak terkait untuk memastikan korban memperoleh perlindungan serta pendampingan.

Dukungan psikologis juga disiapkan agar korban dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa tekanan akibat persoalan yang sedang ditangani.

Menurut Melki, perlindungan terhadap korban dan keluarganya menjadi salah satu prioritas pemerintah selama proses penanganan kasus berlangsung.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak memberikan stigma, penilaian, maupun justifikasi terhadap korban dan keluarganya sebelum seluruh proses pemeriksaan menghasilkan fakta yang jelas.

Penanganan perkara ini tidak hanya dilakukan melalui mekanisme internal pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan kepolisian.

Pemprov NTT, kata Melki, akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan melalui mekanisme penegakan disiplin aparatur sipil negara (ASN), kode etik pemerintahan, serta ketentuan hukum lainnya.

“Kami ingin memastikan pemeriksaan berlangsung apa adanya sehingga menghasilkan keadilan yang sesungguhnya bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat luas,” ujarnya.

Melki menegaskan akan terus memantau perkembangan penanganan dugaan pelecehan seksual tersebut hingga seluruh proses pemeriksaan tuntas.

Ia memastikan keputusan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran akan diambil sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena dugaan peristiwa tersebut melibatkan pejabat pemerintah dan seorang siswi yang sedang menjalani program magang di lingkungan instansi pemerintahan. Penanganannya diharapkan tidak hanya mengungkap fakta, tetapi juga memastikan perlindungan korban serta akuntabilitas institusi pemerintah.

 

Editor : Chellz