LABUAN BAJO – Umat Katolik Stasi Mikael, Paroki Golowelu, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, memilih memperbaiki jalan rusak secara swadaya. Aksi gotong royong itu menjadi bentuk kekecewaan terhadap janji pembangunan infrastruktur yang dinilai belum juga terealisasi.
Perbaikan jalan dimulai pada Sabtu (28/02/2026). Warga mengaku langkah tersebut bukan karena kelebihan materi, melainkan lahir dari rasa kecewa atas lambannya perhatian pemerintah terhadap akses dasar masyarakat di wilayah pedesaan.
Salah satu penggerak aksi, Irwan Sukur, melalui unggahan media sosial yang viral, menyentil slogan kampanye “Demi Kepentingan Rakyat” yang dinilai belum menyentuh kebutuhan riil warga.
“Sudahlah! Kita mulai saja dengan 20 ribu. Menanti realisasi pemerintah ternyata hanya halu di siang bolong,” tulis Irwan.
Patungan Rp20 Ribu
Warga sepakat mengumpulkan dana secara sederhana, masing-masing Rp20.000 per orang. Dari hasil urunan tersebut, mereka berhasil membeli dua ret batu untuk menambal badan jalan yang rusak dan membahayakan pengguna.
Langkah ini sekaligus menjadi kritik terbuka kepada pemerintah daerah. Infrastruktur jalan yang merupakan fasilitas publik justru harus diperbaiki menggunakan dana swadaya masyarakat.
“Ini aksi, bukan janji. Aksi kasih dari tangan-tangan yang punya hati,” tegas Irwan.
Sorotan Kritis Warga
Aksi gotong royong tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar.
Pertama, lemahnya pemeliharaan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan. Jalan yang menjadi urat nadi mobilitas warga dibiarkan rusak hingga masyarakat terpaksa turun tangan sendiri.
Kedua, krisis kepercayaan terhadap janji politik. Istilah “halu” yang digunakan warga mencerminkan mosi tidak percaya terhadap retorika yang belum dibarengi realisasi.
Ketiga, muncul tanda tanya mengenai prioritas dan alokasi anggaran pemeliharaan jalan daerah di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang terbatas.
Tamparan bagi Otoritas
Gerakan ini dilakukan dalam semangat gotong royong, bahkan di tengah suasana puasa. Namun di balik solidaritas tersebut, tersimpan pesan keras bagi pemangku kebijakan: masyarakat tidak bisa terus diberi harapan tanpa kepastian.
Ketika negara dianggap absen, rakyat memilih bergerak sendiri. Namun kondisi itu sekaligus menjadi alarm serius tentang fungsi pelayanan publik di tingkat daerah.
Hingga berita ini diturunkan, perbaikan jalan masih berlangsung secara partisipatif. Warga berharap aksi kecil tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan bukan sekadar janji politik, melainkan tanggung jawab yang harus ditepati.*
Tinggalkan Balasan