LABUAN BAJO – Program Fasilitasi Masyarakat Desa Wisata (Fasmadewi) mulai menunjukkan hasil dalam mendorong pengembangan desa wisata di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dari tujuh desa yang telah mendapatkan pendampingan melalui program tersebut, dua desa dinilai mengalami perkembangan yang cukup signifikan, yakni Desa Wisata Wae Lolos dan Desa Wisata Bukit Porong.
Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, Peter Antonius Rasyid, mengatakan perkembangan tersebut menjadi indikator bahwa pendampingan kepada masyarakat desa wisata mulai membuahkan hasil. Namun, ia mengingatkan bahwa pengembangan desa wisata merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen dan kolaborasi berbagai pihak.
“Saat ini kita memiliki sekitar 94 desa wisata. Dari jumlah itu, tujuh desa telah diintervensi melalui Program Fasmadewi. Dari tujuh desa tersebut, Wae Lolos dan Bukit Porong menunjukkan perkembangan yang cukup baik, sementara desa-desa lainnya masih dalam proses,” kata Peter.
Menurut Peter Antonius Rasyid, keberhasilan program tidak dapat diukur hanya dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dalam waktu singkat. Setelah pendampingan selesai, desa wisata masih memerlukan waktu untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas masyarakat, mengembangkan produk wisata, serta membangun sistem pengelolaan yang berkelanjutan.
Ia menegaskan, program pendampingan tidak serta-merta memberikan dampak langsung terhadap kunjungan wisata. Dibutuhkan proses, dinamika, dan pembelajaran agar desa wisata mampu berkembang menjadi destinasi yang memiliki daya saing.
Di sisi lain, Peter Antonius Rasyid menilai keberhasilan pengembangan desa wisata tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata. Menurutnya, diperlukan dukungan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah desa, pelaku usaha, akademisi, komunitas, hingga masyarakat agar pembangunan pariwisata berjalan secara terpadu.
Ia menegaskan pihaknya tidak ingin menjadi satu-satunya pihak yang bekerja dalam memajukan sektor pariwisata. Yang dibutuhkan saat ini bukan penambahan kewenangan, karena pembagian tugas telah diatur dalam regulasi, melainkan kesamaan visi, sinergi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.
“Kami berharap jangan sampai menjadi single fighter. Harus ada kesadaran bersama dari seluruh OPD maupun berbagai entitas lainnya untuk duduk bersama membangun kepariwisataan Manggarai Barat. Yang kita butuhkan bukan tambahan kewenangan, tetapi kesepahaman agar semua bergerak pada frekuensi yang sama,” ujarnya.
Menurut Peter Antonius Rasyid, kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting untuk memperkuat ekowisata berbasis masyarakat sehingga manfaat pariwisata dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat desa.##
Tinggalkan Balasan