MANGGARAI — Solidaritas terhadap penyintas gempa bumi Flores terus mengalir. Aliansi Bali Peduli Bencana Flores menerjunkan bantuan logistik langsung ke sejumlah wilayah terdampak di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sejak 2 hingga 5 September 2026.
Bantuan berupa sembako dan kebutuhan pokok tersebut disalurkan langsung kepada warga di sejumlah titik yang dinilai membutuhkan dukungan. Di Kabupaten Manggarai, distribusi menjangkau Kampung Lenteng, Kecamatan Rahong Utara; Kampung Nte’er dan Bola, Kecamatan Satarmese Utara; Kampung Goloworok, Kecamatan Ruteng; serta Kampung Kawong, Kecamatan Lelak. Sementara di Kabupaten Manggarai Barat, bantuan disalurkan kepada warga Desa Pota Wangka, Kecamatan Boleng.
Kehadiran mahasiswa dari Bali tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah yang mudah dijangkau. Mereka mendatangi langsung permukiman warga untuk melihat kondisi penyintas sekaligus menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak gempa.
Aliansi Bali Peduli Bencana Flores merupakan konsorsium 12 organisasi mahasiswa dan kepemudaan berbasis di Bali. Organisasi tersebut terdiri atas PMKRI Cabang Denpasar, KMK Warmadewa, LMND Bali, Himpunan Mahasiswa Kodi, Perhimpunan Mahasiswa NTT Warmadewa, Ikatan Mahasiswa Sumba Tengah, Himpunan Muda Mudi Lembata, KBMK PGRI Mahadewa Indonesia, KMK Mahasaraswati Denpasar, Ikatan Mahasiswa Flores Timur, Ikatan Muda Mudi Lelak, dan Keluarga Mahasiswa Lamboya.
Koordinator Aliansi Bali Peduli Bencana Flores sekaligus Presidium Pengembangan Organisasi PMKRI Cabang Denpasar, Fransisco Dehadi, mengatakan keterlibatan mahasiswa merupakan bentuk solidaritas kemanusiaan terhadap masyarakat Flores yang masih menghadapi dampak gempa.
“Bencana ini adalah duka kita bersama. Keterlibatan semua pihak, termasuk mahasiswa, sangat dibutuhkan untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Flores,” ujar Fransisco.
Menurut dia, distribusi bantuan diprioritaskan ke wilayah dengan tingkat kerusakan cukup parah serta lokasi yang masyarakatnya dinilai belum sepenuhnya terjangkau bantuan.
Fransisco mengakui bantuan yang dibawa aliansi mahasiswa tersebut tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi penyintas. Namun, menurut dia, bantuan tersebut setidaknya menjadi tanda bahwa masyarakat terdampak tidak sendirian menghadapi masa sulit setelah gempa.
“Jumlah bantuan yang kami bawa memang terbatas. Tetapi kami ingin memastikan masyarakat tahu bahwa mereka tidak sendiri. Ada solidaritas dari mahasiswa dan masyarakat di luar Flores yang ikut merasakan penderitaan mereka,” katanya.
Dalam penyaluran bantuan, mahasiswa juga menemukan kondisi rumah warga yang mengalami kerusakan berat hingga roboh total. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena persoalan yang dihadapi penyintas tidak akan selesai hanya dengan distribusi makanan dan kebutuhan pokok.
Aliansi mahasiswa pun mendesak pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten segera menyiapkan skema pemulihan hunian bagi warga yang kehilangan rumah.
Desakan itu semakin penting mengingat masa tanggap darurat pascagempa dijadwalkan berakhir pada 12 September 2026. Bagi warga yang rumahnya roboh atau tidak lagi layak dihuni, berakhirnya masa tanggap darurat tidak serta-merta berarti mereka telah memiliki tempat tinggal yang aman.
“Di beberapa titik lokasi penyerahan bantuan, kami menemukan rumah-rumah warga yang roboh total. Setelah masa tanggap darurat berakhir, pemerintah di semua tingkatan harus segera melakukan rekonstruksi dan pemulihan total hunian warga,” tegas Fransisco.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan berakhirnya status tanggap darurat sebagai batas berakhirnya tanggung jawab terhadap penyintas.
“Jangan sampai masyarakat kebingungan mencari tempat tinggal saat posko pengungsian ditutup,” ujarnya.
Menurut Fransisco, pemerintah harus memastikan adanya kesinambungan penanganan dari fase tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Warga yang kehilangan rumah membutuhkan kepastian mengenai tempat tinggal sementara, bantuan perbaikan rumah bagi bangunan yang masih dapat dipulihkan, serta pembangunan kembali hunian bagi rumah yang roboh total.
Ia juga meminta proses pendataan kerusakan rumah dilakukan secara transparan dan akurat. Data tersebut dinilai menjadi fondasi penting untuk memastikan bantuan pemulihan tidak salah sasaran dan warga yang benar-benar kehilangan tempat tinggal mendapatkan haknya.
“Jangan sampai ada warga yang rumahnya roboh tetapi justru tertinggal dalam proses pemulihan karena persoalan pendataan atau administrasi,” kata Fransisco.
Aliansi berharap pemerintah menjadikan kondisi penyintas di lapangan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pascabencana. Menurut mereka, ukuran keberhasilan penanganan gempa bukan hanya seberapa banyak bantuan yang telah dibagikan selama masa darurat, tetapi juga seberapa cepat warga dapat kembali memiliki rumah yang aman dan kehidupan yang normal.
Gempa Flores pada 15 Agustus 2026 telah berlalu, tetapi dampaknya masih dirasakan warga di berbagai wilayah. Ketika bantuan logistik mulai berkurang dan masa tanggap darurat mendekati akhir, persoalan baru justru muncul: bagaimana memastikan ribuan warga yang rumahnya rusak atau hancur tidak terjebak dalam ketidakpastian tempat tinggal.
Bagi Aliansi Bali Peduli Bencana Flores, persoalan tersebut harus menjadi agenda utama pemerintah setelah masa tanggap darurat berakhir. Solidaritas masyarakat dapat membantu meringankan beban penyintas, tetapi tanggung jawab utama untuk memastikan warga kembali memiliki hunian yang layak tetap berada di tangan negara.
Editor : Chellz
Tinggalkan Balasan