NAGEKEO — Yayasan Plan International Indonesia bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan program pembangunan dan perlindungan perempuan serta anak sepanjang tahun 2026 hingga Juni 2027.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Muga Sada, dan dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah di Aula Perpustakaan Daerah Kabupaten Nagekeo, Senin (10/8/2026).
Manager Yayasan Plan International Indonesia Area Nagekeo, Cosmas Damianus, mengatakan tahun anggaran baru Plan International telah dimulai sejak Juni 2026 dan akan berlangsung hingga Juni 2027. Berbeda dengan sebelumnya, proses persetujuan program tahun ini dilakukan langsung dari Inggris.
Menurut Cosmas, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran atau jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana setiap pihak mengambil peran dan terlibat secara nyata.
“Bukan seberapa besar program yang ada, tetapi yang penting adalah bagaimana peran dan keterlibatan kita dalam setiap program,” ujar Cosmas.
Ia mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk membangun pembagian peran antara lembaga masyarakat sipil dan pemerintah daerah. Kolaborasi dibutuhkan agar berbagai persoalan, khususnya terkait perempuan dan anak, tidak ditangani secara parsial oleh satu lembaga saja.
“Ini sebagai bentuk agar kita bisa berbagi peran, bukan berlindung di bawah efisiensi,” katanya.
Cosmas mencontohkan keberadaan satuan tugas perlindungan perempuan dan anak yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Menurut dia, perlindungan perempuan dan anak merupakan persoalan bersama yang membutuhkan kerja kolaboratif antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga layanan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Ia menilai kondisi tersebut sejalan dengan semangat gotong royong yang menjadi salah satu slogan pembangunan Pemerintah Kabupaten Nagekeo, yakni “To’o Jogho Waga Sama”.
“Kami melihat ini sebagai peluang bagaimana kerja kolaborasi kita sesuai dengan slogan gotong royong Pemerintah Kabupaten Nagekeo, To’o Jogho Waga Sama,” ujarnya.
Cosmas menyebut saat ini terdapat sekitar 20 negara donor yang mendukung berbagai program Plan International. Potensi dukungan tersebut, kata dia, perlu dipadukan dengan kekuatan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal agar program perlindungan perempuan dan anak dapat berkelanjutan.
Ia menegaskan, kegiatan Plan International di Nagekeo selama ini tidak hanya berupa peningkatan kapasitas masyarakat. Program juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pembangunan fasilitas air bersih di Kecamatan Keo Tengah dan sejumlah wilayah lainnya di Nagekeo.
Namun, keterbatasan sumber daya membuat tidak semua kebutuhan masyarakat dapat ditangani melalui program Plan International.
“Banyak kegiatan Plan yang mengalami keterbatasan. Karena itu, dengan kolaborasi ini kita bisa membuat pelayanan publik semakin berdampak,” katanya.
Efisiensi Jangan Jadi Tameng Untuk Tidak Berbuat
Sementara itu, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Muga Sada menegaskan pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang selama ini bekerja di Nagekeo.
Gonzalo menyebut terdapat sekitar 20 lembaga swadaya masyarakat yang beraktivitas di Kabupaten Nagekeo. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut dinilai sebagai potensi yang harus dikelola melalui kerja bersama.
Menurutnya, semangat To’o Jogho Waga Sama tidak boleh berhenti sebagai slogan atau retorika pembangunan.
“Efisiensi bukan menjadi tameng untuk kita tidak melakukan apa-apa,” tegas Gonzalo.
Ia mengatakan pola pikir dalam pembangunan tidak boleh semata-mata berorientasi pada ketersediaan uang. Menurut dia, banyak persoalan masyarakat dapat diatasi apabila pemerintah dan masyarakat mampu membangun kerja sama serta melahirkan gagasan yang konkret.
“Mindset kita bukan hanya soal uang. Kita perlu kerja sama, gotong royong. Lahirkan saja ide dan gagasan, urusan uang biarkan kami para pimpinan,” ujarnya.
Gonzalo menekankan, persoalan perempuan dan anak bukan hanya menjadi urusan pemerintah daerah. Karena itu, dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk memastikan kebijakan dan program benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ia mencontohkan persoalan anak perempuan yang menghadapi tekanan sosial setelah mengalami kehamilan. Dalam kondisi tertentu, persoalan tersebut bahkan dapat berkelindan dengan masalah akses air bersih dan stunting.
Gonzalo mengisahkan adanya kondisi di sebuah desa, ketika seorang anak yang hamil merasa takut mengambil air karena tekanan sosial dari lingkungan. Kondisi semacam itu, menurutnya, tidak boleh dibiarkan karena dapat memperpanjang rantai persoalan sosial dan kesehatan.
“Seharusnya kita mengambil peran untuk mengatasi masalah tersebut, bukan malah menyandera dan melahirkan masalah baru,” katanya.
Perubahan Cara Pandang Dinilai Penting
Selain persoalan perempuan dan anak, Gonzalo juga menyoroti cara pandang masyarakat terhadap anak dan pekerjaan.
Ia menemukan adanya anggapan di salah satu desa bahwa anak yang sudah bekerja dianggap sudah menjadi manusia, sementara anak yang belum bekerja dianggap belum menjadi manusia.
Menurutnya, pola pikir seperti itu perlu dilawan karena dapat memengaruhi cara keluarga memperlakukan anak dan menentukan masa depan mereka.
“Ini yang perlu kita perangi,” tegasnya.
Gonzalo juga menyinggung persoalan stunting. Sebagai Ketua Tim Penanggulangan Stunting Kabupaten Nagekeo, ia mengatakan evaluasi program harus mampu menunjukkan perubahan nyata, terutama terhadap angka stunting.
Menurut dia, keberadaan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) harus mampu memberikan dampak terhadap kelompok rentan, terutama ibu hamil dan anak yang mengalami stunting.
Jika angka stunting tidak mengalami penurunan, kata Gonzalo, pemerintah harus berani melakukan evaluasi dan mencari tahu bagian mana yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Kalau memang angkanya tidak menurun, maka perlu dicek apa yang salah,” ujarnya.
Kolaborasi Harus Berujung pada Aksi
Gonzalo mengatakan pertemuan antara pemerintah daerah dan lembaga-lembaga masyarakat sipil bukan sekadar forum untuk menyampaikan gagasan. Lebih dari itu, forum tersebut harus menghasilkan kesamaan persepsi dan cara pandang dalam menyelesaikan persoalan pembangunan.
Menurutnya, kesamaan cara pandang akan membentuk karakter dan prinsip yang pada akhirnya memengaruhi tindakan setiap pihak.
Karena itu, ia meminta agar setiap peluang kolaborasi dapat diidentifikasi secara jelas, termasuk peluang dukungan anggaran maupun sumber daya lainnya.
“Bisa teridentifikasi peluang apa saja yang bisa dikolaborasikan, baik anggaran maupun lainnya,” katanya.
Ia juga meminta agar pertemuan tersebut menghasilkan rencana tindak lanjut yang terukur. Kolaborasi, menurutnya, tidak boleh berhenti pada pembicaraan dan seremonial.
“Perlu ada rencana tindak lanjut sehingga bukan hanya omongan belaka. Perlu selalu ada evaluasi,” tegas Gonzalo.
Ia menambahkan, setiap gagasan yang muncul dalam forum harus diterjemahkan menjadi komitmen dan kesepakatan bersama agar tujuan pembangunan benar-benar dapat dicapai.
“Dari hasil pembicaraan perlu ada komitmen serta janji kesepakatan sehingga tujuan kita bisa tercapai,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan