LABUAN BAJO– Wacana pembatasan jumlah wisatawan yang masuk ke kawasan Taman Nasional Komodo mendapat sorotan tajam dari Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Manggarai Barat, Innocentius Peni.
Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menjadi celah bagi praktik mafia wisata yang berpotensi merugikan pelaku pariwisata lokal.
Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Inno Peni menegaskan bahwa pemerintah harus memiliki pemetaan yang jelas mengenai carrying capacity atau daya tampung di setiap titik wisata di kawasan Taman Nasional Komodo.
Menurutnya, kebijakan pembatasan tidak boleh diterapkan secara seragam tanpa dasar kajian yang kuat.
“Pemerintah harus punya pemetaan yang jelas terkait daya tampung di setiap spot wisata. Jangan sampai aturan pembatasan ini dipukul rata tanpa dasar yang jelas,” ujarnya.
Ancaman Praktik “Mafia Kuota”
Inno Peni juga menyoroti potensi munculnya praktik monopoli dalam pengaturan kuota pengunjung jika sistem tidak dibangun secara transparan. Ia khawatir ada oknum atau kelompok tertentu yang melakukan “booking” kuota secara masif sehingga menutup akses bagi pelaku wisata lainnya.
Menurutnya, ketidakjelasan mekanisme pengaturan kuota dapat membuka ruang bagi praktik mafia wisata yang menentukan siapa saja yang boleh masuk ke kawasan tersebut.
“Kalau pengaturan kuotanya tidak transparan, bisa saja ada pihak tertentu yang menguasai kuota dan akhirnya pelaku wisata lain tidak mendapatkan kesempatan yang sama,” katanya.
Minta Sistem Transparan dan Adil
Inno Peni menegaskan bahwa sektor pariwisata di Manggarai Barat harus memberikan manfaat bagi semua pihak, bukan hanya segelintir kelompok.
Ia pun mengingatkan pemerintah dan otoritas pengelola kawasan untuk memastikan beberapa prinsip penting dalam penerapan kebijakan pembatasan wisatawan.
Pertama, pemerintah wajib menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh pelaku pariwisata tanpa diskriminasi.
Kedua, sistem pengaturan kuota harus dilakukan secara transparan agar semua pihak memiliki akses yang sama.
Ketiga, kebijakan yang diambil tidak boleh menutup ruang kesempatan bagi pelaku wisata lokal yang selama ini bergantung pada sektor pariwisata.
“Pariwisata ini untuk semua orang. Jangan sampai kebijakan pembatasan justru menciptakan sistem tertutup yang menguntungkan pihak tertentu saja,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan agar wacana pembatasan wisatawan di kawasan Taman Nasional Komodo tetap mengedepankan prinsip keadilan sosial serta keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat di Manggarai Barat.
Editor : Chellz
Tinggalkan Balasan