LABUAN BAJO – Rencana pemerintah melalui Kementerian Kehutanan untuk membatasi kuota kunjungan wisatawan ke kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) terus memicu perdebatan di tengah masyarakat. Meski kebijakan tersebut masih berada pada tahap perencanaan dan kajian, sejumlah pihak mulai menyuarakan keberatan, termasuk kalangan mahasiswa.
Salah satu suara kritis datang dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Labuan Bajo. Organisasi mahasiswa ini menilai wacana pembatasan kuota wisatawan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap ekonomi masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor pariwisata.
Presidium Gerakan Kemasyarakatan (Germas) PMKRI Labuan Bajo, Nico Pinoteli, mengatakan kebijakan tersebut terkesan belum matang dan berisiko menimbulkan ketimpangan ekonomi di daerah tujuan wisata super prioritas itu.
Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat gencar mempromosikan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata kelas dunia. Namun di sisi lain, muncul wacana pembatasan wisatawan yang justru berpotensi bertolak belakang dengan upaya promosi tersebut.
“Promosi wisata dilakukan secara besar-besaran, tetapi pada saat yang sama regulasi di lapangan justru membatasi wisatawan untuk berkunjung. Kami menilai wacana ini masih prematur dan seolah mengabaikan praktik pariwisata yang inklusif di Labuan Bajo,” ujar Nico.
Ia menilai pihak pengelola kawasan seharusnya lebih fokus pada pembenahan sistem pengelolaan kawasan, infrastruktur pendukung, serta edukasi lingkungan bagi wisatawan, dibanding langsung mengambil langkah pembatasan kuota yang berpotensi berdampak luas pada ekonomi masyarakat.
“Balai Taman Nasional Komodo seharusnya memprioritaskan penguatan manajemen kawasan, peningkatan fasilitas konservasi, serta edukasi bagi wisatawan terkait pentingnya menjaga ekosistem,” tambahnya.
PMKRI juga mengingatkan bahwa kebijakan pembatasan kunjungan yang tidak dirancang secara komprehensif berpotensi memicu dampak domino terhadap sektor ekonomi lokal. Banyak pelaku usaha di Labuan Bajo, mulai dari pemilik kapal wisata, pemandu wisata, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sangat bergantung pada arus kunjungan wisatawan ke kawasan TN Komodo.
“Pembatasan kuota yang drastis tanpa sistem yang terintegrasi dan transparan sangat berisiko. Hal ini dapat mematikan usaha UMKM, operator kapal wisata, hingga pemandu wisata lokal yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pariwisata,” tegas Nico.
Selain berdampak ekonomi, PMKRI juga menilai kebijakan pembatasan kuota wisatawan harus didasarkan pada kajian ilmiah yang jelas terkait daya dukung lingkungan (carrying capacity). Tanpa kajian yang transparan dan partisipasi publik, kebijakan tersebut dikhawatirkan justru memunculkan spekulasi serta potensi praktik tidak sehat dalam pengelolaan kunjungan wisata.
PMKRI Labuan Bajo pun mendorong pemerintah agar membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat lokal, pelaku pariwisata, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil sebelum mengambil keputusan final terkait pembatasan kunjungan di kawasan TN Komodo.
Menurut mereka, pengelolaan pariwisata berkelanjutan tidak hanya berfokus pada aspek konservasi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan ekonomi masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari ekosistem pariwisata Labuan Bajo.
Editor : Chellz
Tinggalkan Balasan