DI TENGAH derasnya perubahan pariwisata dan pembangunan di Manggarai Barat, publik sebenarnya membutuhkan lembaga politik yang peka membaca arah persoalan sejak dini. Sebab banyak kebijakan yang lahir hari ini bukan hanya menentukan wajah daerah, tetapi juga nasib masyarakat kecil yang hidup dari sektor wisata. Sayangnya, harapan itu sering terasa jauh ketika para wakil rakyat lebih sibuk hadir setelah kegaduhan terjadi, bukan sebelum masalah membesar.
Ada pola yang terus berulang dalam wajah politik di DPRD Manggarai Barat. Mereka sering hadir bukan sebagai pembuka percakapan publik, melainkan penumpang dari isu yang sudah lebih dulu ramai dibicarakan masyarakat. Ketika publik gaduh, media mulai memberitakan, demonstrasi muncul, barulah para politisi datang membawa komentar, seolah mereka sejak awal berdiri di garis perjuangan.
Lihat saja soal pembatasan kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo. Kebijakan itu bukan rencana dadakan. Wacananya sudah lama bergulir, dibahas di tingkat pemerintah pusat, menjadi percakapan dalam dunia pariwisata, bahkan mulai menimbulkan keresahan pelaku wisata jauh sebelum meledak menjadi polemik besar. Namun saat rencana itu mulai disusun, DPRD nyaris tak terdengar. Tidak ada kajian terbuka, tidak ada forum serius yang memperlihatkan mereka sedang membaca dampaknya bagi masyarakat lokal, pekerja wisata, atau ekonomi daerah.
Setelah gelombang protes muncul setahun kemudian, setelah masyarakat mulai marah dan media nasional ikut menyorot, barulah ramai pernyataan keluar. Tiba-tiba banyak suara yang mengaku membela rakyat. Padahal publik butuh keberanian sejak awal, bukan keberanian setelah isu menjadi aman untuk ditunggangi.
Fenomena yang sama kembali terlihat dalam persoalan kapal wisata di Labuan Bajo. Persoalan tata kelola kapal, keselamatan wisatawan, izin usaha, hingga dugaan permainan kepentingan bukan cerita baru. Semua itu sudah lama menjadi bisik-bisik di pelabuhan, di kalangan pelaku wisata, dan di meja-meja diskusi masyarakat. Tapi DPRD memilih diam. Tidak ada investigasi serius, tidak ada inisiatif memanggil pihak terkait sebelum masalah membesar.
Ketika persoalan itu akhirnya viral, masuk media, menjadi konsumsi publik, barulah banyak anggota dewan muncul bergantian bicara. Kamera menyala, mikrofon dipasang, pernyataan keras keluar silih berganti. Seolah-olah mereka sedang memimpin perjuangan besar. Padahal masyarakat bisa membedakan mana sikap yang lahir dari kesadaran politik, dan mana yang sekadar mengejar panggung.
Ironisnya, sebagian besar berhenti pada level omongan. Pernyataan demi pernyataan dilontarkan dengan nada membela rakyat, tetapi publik jarang melihat perjuangan yang benar-benar serius untuk memastikan perubahan terjadi. Tidak ada dorongan kebijakan yang konsisten, tidak ada pengawasan berkelanjutan, tidak ada tekanan politik yang nyata agar persoalan selesai sampai akar. Politik akhirnya hanya menjadi seni berbicara di depan kamera.
Padahal fungsi dewan bukan sekadar komentator keadaan. Mereka dipilih untuk membaca masalah sebelum meledak, mengawasi kebijakan sejak tahap perencanaan, dan memproduksi gagasan yang lahir dari temuan mereka sendiri. DPRD seharusnya menjadi institusi yang mampu memimpin arah diskusi publik, bukan sekadar mengikuti arus pembicaraan yang sudah viral.
Kalau pola ini terus dipertahankan, maka rakyat hanya akan melihat lembaga politik yang sibuk mengejar momentum, bukan memperjuangkan perubahan. Dan politik yang terlalu sibuk mencari panggung, perlahan akan kehilangan kehormatan di mata masyarakatnya sendiri.
Tinggalkan Balasan