LABUAN BAJO— Surat terbuka politisi Partai Demokrat, Christo Mario Pranda, kepada Uskup Labuan Bajo, Max Regus menuai kritik tajam dari sejumlah pengguna media sosial. Surat tersebut dinilai provokatif karena dianggap mencoba menyeret Gereja Katolik masuk ke dalam polemik mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
Sejumlah warganet menilai langkah Mario Pranda berpotensi memancing persepsi seolah-olah Gereja perlu ikut campur dalam urusan administrasi pemerintahan daerah. Kritik bermunculan di media sosial setelah isi surat tersebut beredar luas.
Akun Facebook May Ndaumanu menilai surat yang dilayangkan suami anggota DPD RI Stevi Harman itu salah sasaran dan berpotensi membenturkan pemerintah dengan Gereja.
“Yang terhormat Bapak Mario Pranda, Anda salah alamat terkait surat terbuka yang anda layangkan ke Uskup Labuan Bajo,” tulis May Ndaumanu.
Ia menegaskan bahwa setiap ASN harus siap mengikuti kebijakan penempatan dan mutasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Jangan jadi ASN kalau tidak mau mengikuti aturan penempatan oleh Pemerintah Daerah,” lanjutnya.
Menurut May, kondisi keluarga yang hidup terpisah karena pekerjaan bukan hanya dialami ASN, tetapi juga banyak pekerja di sektor lain.
“Banyak karyawan swasta dan pencari kerja lainnya yang hidup terpisah di perantauan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar persoalan birokrasi tidak dicampuradukkan dengan otoritas Gereja Katolik.
“Jangan mencoba membenturkan Pemerintah dan Pejabat Gereja terkait aturan yang sudah menjadi ranah masing-masing,” tegasnya.
Kritik serupa disampaikan akun Maria Laurensiana. Ia menilai isi surat Mario Pranda seolah menggiring opini bahwa mutasi ASN menjadi penyebab rusaknya hubungan keluarga dan pernikahan.
“Pada surat itu poin yang saya soroti ialah bagaimana Bapak Mario seolah berasumsi bahwa mutasi telah menghancurkan sebuah keluarga dan hubungan pernikahan,” tulis Maria.
Menurutnya, dalam ajaran Gereja Katolik, fondasi utama pernikahan adalah iman dan kasih, bukan semata-mata kedekatan jarak fisik. “Landasan pernikahan pada Gereja Katolik salah satunya ya iman dan kasih. Kalau masih memiliki dua hal ini, mau dimutasi ke mana saja pasti akan tetap utuh,” katanya.
Maria mengaku dirinya juga menjalani hubungan jarak jauh bersama suami karena tuntutan pekerjaan. Namun, kondisi itu tidak membuat keluarganya goyah.
“Saya pribadi juga pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh. Suami harus meninggalkan saya dan anak untuk pekerjaan, tetapi kami tetap berkomitmen dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, akun Stefanus Radut menilai surat tersebut lebih bernuansa politis dibanding substansi kepentingan publik.
“Biasa pemula berpolitik, cari panggung jelang kontestasi. Tujuan surat tersebut sangat tidak masuk akal sehat,” tulis Stefanus.
Ia mempertanyakan relevansi Gereja dalam urusan birokrasi pemerintahan. “Apakah birokrasi diatur oleh Gereja? Apakah birokrasi sama dengan dekenat? Apakah birokrasi sama dengan paroki?” ujarnya.
Akun Benny Kudun bahkan menyebut langkah Mario Pranda sebagai tindakan provokatif yang memanfaatkan nama Gereja untuk kepentingan pribadi.
“Itu provokator ulung, dia sedang menjual Gereja Katolik untuk kepentingan pribadinya. Terlalu konyol,” tulis Benny.
Senada dengan itu, akun Yosep Marseng menilai surat tersebut berpotensi memicu benturan antara pemerintah daerah dan kalangan Gereja.
“Bukan salah alamat lagi, menjurus ke provokator untuk membentur antara imam dan pemerintah,” tulis Yosep.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Christo Mario Pranda terkait kritik yang ramai bermunculan di media sosial atas surat terbuka tersebut.
Editor : Chellz
Tinggalkan Balasan