LABUAN BAJO – Semangat kolaborasi demi pembangunan daerah mewarnai Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Manggarai Barat dengan agenda penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah.
Rapat yang dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Manggarai Barat, Benediktus Nurdin, menjadi forum strategis bagi legislatif untuk menyampaikan catatan kritis sekaligus konstruktif terhadap jalannya pembangunan di daerah tersebut.
Dalam sidang paripurna tersebut, sejumlah isu krusial mencuat, mulai dari tingginya biaya hidup di Labuan Bajo hingga kondisi infrastruktur di Kecamatan Sanonggoang yang membutuhkan penanganan segera.
Sorotan Biaya Hidup dan Keamanan Pariwisata Labuan Bajo
Anggota DPRD Manggarai Barat, Warus Martinus, menyoroti tingginya biaya hidup di Labuan Bajo yang dinilai semakin tidak terkendali. Ia menduga kondisi ini dipengaruhi oleh penetapan harga sepihak oleh sebagian pelaku usaha di sektor pariwisata.
“Barangkali ada satu lagi yang perlu diperhatikan menyangkut biaya kehidupan di Labuan Bajo itu mahal. Itu tidak terkendali harganya yang dilakukan oleh para pengusaha,” ujar Warus dalam rapat tersebut.
Ia mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada pertumbuhan sektor pariwisata, tetapi juga memastikan stabilitas ekonomi masyarakat lokal. Menurutnya, lonjakan harga yang tidak terkendali berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan menekan daya beli warga.
Selain itu, Warus juga mengingatkan adanya korelasi antara pertumbuhan kawasan wisata dengan potensi peningkatan kriminalitas ekonomi. Ia menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian agar keadilan ekonomi tetap terjaga bagi seluruh lapisan masyarakat.
Infrastruktur Mendesak di Sanonggoang
Sorotan lain datang dari anggota DPRD, Antonius Aron, yang melaporkan kondisi longsor di wilayah Seberang Ponore, Kecamatan Sanonggoang. Titik longsor tersebut dinilai semakin mengkhawatirkan dan berpotensi memutus akses transportasi utama warga.
Aron mendesak Pemerintah Daerah untuk segera mengambil langkah darurat, terutama mengingat intensitas hujan yang masih tinggi dalam beberapa waktu terakhir.
Ia menyebut, kendala pembebasan lahan yang sebelumnya menjadi hambatan kini telah mendapatkan persetujuan secara lisan dari pemilik tanah. Bahkan, pemilik lahan disebut berharap agar perbaikan segera dilakukan demi kepentingan masyarakat luas.
Masukan dari para anggota dewan tersebut menegaskan fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.
Dengan sinergi yang kuat antara Bupati Manggarai Barat dan DPRD, diharapkan persoalan strategis seperti pengendalian harga di Labuan Bajo serta percepatan penanganan infrastruktur di Sanonggoang dapat segera direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat.
Tinggalkan Balasan