JAKARTA — Setelah melewati perjalanan panjang selama 18 tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya disahkan menjadi undang-undang. DPR RI mengetuk palu persetujuan dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan regulasi ini menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Negara tidak lagi hanya dituntut memenjarakan pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki instrumen hukum untuk menelusuri dan mengambil kembali kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.
Selama ini, penanganan perkara korupsi kerap menyisakan persoalan mendasar: pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara, tetapi aset hasil kejahatan tidak selalu berhasil dipulihkan secara maksimal.
Kehadiran UU Perampasan Aset diharapkan menjawab persoalan tersebut. Kekayaan yang berasal dari tindak pidana dapat menjadi sasaran perampasan melalui mekanisme hukum yang diatur dalam undang-undang.
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna yang dihadiri 361 dari total 573 anggota DPR.
Sebelum pengambilan keputusan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap pengesahan RUU tersebut.
“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” ujar Puan.
Seluruh fraksi menyatakan persetujuan. Puan kemudian mengetuk palu sebagai tanda pengesahan.
Penantian Sejak 2008
Pengesahan UU Perampasan Aset menutup perjalanan panjang regulasi yang telah diperjuangkan sejak 2008.
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyebut pengesahan tersebut sebagai momentum penting karena regulasi ini sudah lama dinantikan masyarakat.
“Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008,” kata Nasir.
Panjang proses pembahasan menunjukkan bahwa perampasan aset bukan sekadar persoalan teknis penegakan hukum. Regulasi ini menyangkut hubungan antara kewenangan negara, kepemilikan pribadi, perlindungan hak warga negara, dan upaya mengembalikan kekayaan hasil kejahatan.
Karena itu, substansi undang-undang menjadi perhatian penting, terutama menyangkut kepastian hukum dan mekanisme pengawasan.
Merampas Aset Tanpa Menunggu Putusan Pidana
Salah satu substansi penting dalam UU Perampasan Aset adalah pengaturan mekanisme perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pemidanaan terhadap pelaku atau non-conviction based forfeiture.
Mekanisme tersebut memungkinkan negara mengajukan perampasan aset dalam keadaan tertentu sesuai persyaratan undang-undang, tanpa harus selalu menunggu adanya putusan pidana terhadap pemilik aset.
Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menjelaskan bahwa regulasi tersebut mengatur mekanisme perampasan melalui proses pidana maupun tanpa putusan pidana.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil,” kata Eddy dalam pembahasan bersama DPR, Rabu (18/11/2026).
Mekanisme ini menjadi salah satu instrumen penting untuk menghadapi perkara ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dituntut melalui proses pidana dalam kondisi yang memenuhi ketentuan hukum.
Namun, kewenangan tersebut harus disertai proses pembuktian, kesempatan bagi pemilik atau pihak ketiga untuk mengajukan keberatan, serta pengawasan pengadilan.
Tanpa perlindungan tersebut, kewenangan perampasan aset berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam penegakan hukum.
397 Masalah Dibahas dalam Pembahasan RUU
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa pembahasan regulasi tersebut melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pihak.
Menurut dia, terdapat 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang dibahas.
Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Komisi III juga menggelar 87 kali rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum sejak September 2025 untuk menyerap masukan masyarakat, pakar, serta organisasi.
Habiburokhman menyoroti pentingnya regulasi tersebut dalam menangani kejahatan yang menimbulkan banyak korban, termasuk penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi.
“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” kata Habiburokhman.
Ia menjelaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Hukuman pidana tetap dapat dijatuhkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Editor : Chellz


Tinggalkan Balasan