JAKARTA – Peta politik nasional memasuki babak baru. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap Gibran menyusul polemik dokumen pendidikan yang menjadi sorotan setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Informasi mengenai niat pengunduran diri itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Prasetyo membenarkan bahwa Gibran menyampaikan keinginan untuk mundur ketika bertemu langsung dengan Prabowo.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.
Pernyataan tersebut sekaligus membantah spekulasi bahwa Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
Menurut Prasetyo, Presiden tidak menyampaikan penolakan. Prabowo justru memberikan sejumlah saran dalam pembicaraan yang berlangsung selama dua setengah jam tersebut.
“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujarnya.
Prasetyo juga mengungkapkan bahwa Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dengan demikian, pertemuan tersebut belum dapat dimaknai sebagai pengunduran diri yang telah resmi berlaku. Istana baru mengonfirmasi adanya penyampaian niat untuk mundur, bukan keputusan final mengenai pemberhentian Gibran.
Tekanan Politik dan Desakan Gibran Mundur
Di luar Istana, persoalan Gibran telah berkembang menjadi persoalan politik dan konstitusional yang lebih luas.
Polemik dokumen pendidikan Gibran menjadi titik krusial setelah putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024.
Situasi semakin rumit ketika sejumlah anggota DPR mulai menggulirkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Anggota DPR Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota parlemen telah menandatangani dukungan terhadap usulan penggunaan hak tersebut.
Desakan agar Gibran meninggalkan jabatan Wakil Presiden pun menguat. Bagi kelompok yang mempersoalkan kelayakan Gibran, pengunduran diri dipandang sebagai jalan untuk meredakan polemik sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepresidenan.
Namun, persoalan ini tidak bisa semata-mata diselesaikan melalui tekanan politik. Ada mekanisme konstitusional yang harus dihormati, termasuk ketentuan mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Desakan mundur juga perlu dibedakan dari proses pemakzulan. Keduanya memiliki mekanisme dan konsekuensi ketatanegaraan yang berbeda.
Prabowo di Persimpangan Politik
Niat pengunduran diri Gibran menempatkan Prabowo dalam posisi politik yang tidak sederhana.
Di satu sisi, Gibran merupakan pasangan politik yang mengantarkannya memenangi Pilpres 2024. Di sisi lain, Presiden harus menjaga legitimasi pemerintahan dan memastikan setiap persoalan yang menyangkut pejabat negara diselesaikan berdasarkan konstitusi.
Sikap Prabowo yang tidak secara terbuka menolak niat pengunduran diri Gibran menjadi bagian penting dari perkembangan politik hari ini.
Meski demikian, belum ada pernyataan langsung Prabowo kepada publik mengenai apakah ia menerima atau menyetujui pengunduran diri tersebut. Penjelasan mengenai sikap Presiden sejauh ini disampaikan melalui Mensesneg Prasetyo Hadi.
Pada akhirnya, persoalan Gibran bukan hanya menyangkut bertahan atau meninggalkan jabatan Wakil Presiden. Persoalan ini juga menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, persyaratan kepemimpinan, dan supremasi hukum.
Pertemuan selama 2,5 jam itu mungkin telah membuka pintu bagi kemungkinan pengunduran diri. Namun, keputusan akhirnya masih menunggu perkembangan politik dan proses hukum berikutnya.**
Tinggalkan Balasan