LABUAN BAJO – Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat (PP) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Sanctus Thomas Aquinas, Alexandro Rolandi, melontarkan kritik terhadap ketimpangan pengelolaan sumber daya pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ia menyoroti pengelolaan pendapatan tiket masuk Taman Nasional Komodo (TNK) yang menurutnya belum memberikan keadilan fiskal bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan konservasi.
Pernyataan itu disampaikan Alexandro saat melantik kepengurusan PMKRI Cabang Labuan Bajo periode 2026–2027 di Kantor DPRD Manggarai Barat, Sabtu (7/11/2026) malam.
Menurut Alexandro, besarnya aktivitas pariwisata di Labuan Bajo semestinya berjalan seiring dengan distribusi manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat lokal.
Ia mempertanyakan mekanisme pengelolaan penerimaan tiket masuk TN Komodo yang disebutnya seluruhnya masuk ke kas Kementerian Kehutanan.
“Ada gagasan bahwasanya tiket di Taman Nasional Komodo itu semuanya masuk ke Kementerian Kehutanan, tidak masuk untuk daerah. Pertanyaannya: tanah ini tanah siapa?” kata Alexandro.
Ia mengingatkan, masyarakat lokal tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah pertumbuhan industri pariwisata yang berlangsung di tanah mereka sendiri.
“Jangan sampai kita, anak-anak Labuan Bajo, menjadi asing di tanah sendiri,” ujarnya.
Alexandro memastikan PP PMKRI siap membawa persoalan distribusi manfaat ekonomi pariwisata konservasi tersebut ke tingkat nasional.
Baginya, pengelolaan kawasan konservasi tidak cukup hanya berbicara tentang perlindungan ekosistem dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Negara juga harus memastikan masyarakat di sekitar kawasan memperoleh manfaat yang proporsional.
Ia menegaskan, keberadaan PMKRI harus menjadi bagian dari gerakan sosial yang berpihak kepada masyarakat marginal, bukan sekadar organisasi yang mendekat kepada pusat kekuasaan.
“PMKRI menghadirkan salib bukan untuk di altar, melainkan di jalanan, di pasar-pasar, bersama orang-orang yang termarginalkan. Tanah air ini milik rakyat, bukan milik pemerintah untuk dieksploitasi semata,” tegasnya.
Kritik Penjajahan Digital dan Kecerdasan Buatan
Selain persoalan ketimpangan ekonomi, Alexandro mengingatkan kader PMKRI tentang perubahan peradaban yang ditandai dengan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Ia menilai, tantangan kemanusiaan saat ini tidak lagi hanya berbentuk penindasan fisik, tetapi juga menyangkut kemampuan teknologi memengaruhi cara manusia berpikir, mengambil keputusan, dan mempertahankan kebebasan intelektualnya.
“Hari ini, melalui ensiklik Magnifica Communitas yang menyempurnakan Rerum Novarum, Bapa Paus mengingatkan kita bahwa penjajahan hari ini bukan lagi penindasan fisik raga mesin uap, melainkan penjajahan intuisi manusia melalui digital dan artificial intelligence,” kata Alexandro.
Karena itu, ia meminta kader PMKRI tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis dan kepekaan moral dalam menghadapi perubahan tersebut.
Menurutnya, organisasi mahasiswa harus melahirkan kader profesionalistik yang mampu berkontribusi bagi masyarakat, bukan sekadar mencetak politisi instan.
Alexandro juga mengingatkan agar kader tidak mengabaikan pendidikan formal demi aktivitas organisasi.
“PMKRI dan kampus adalah simbiosis mutualisme. Apa yang kita dapatkan di PMKRI tidak ada di kampus, dan apa yang didapat di kampus tidak ada di PMKRI. Studi harus tuntas, proses ber-PMKRI pun harus tuntas,” ujarnya.
PMKRI Harus Tetap Kritis
Dalam kesempatan itu, Alexandro turut menegaskan prinsip independensi dan interdependensi PMKRI dalam membangun hubungan dengan pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya.
Menurut dia, organisasi mahasiswa dapat menjalin kemitraan dan berdialog dengan pemerintah untuk mendorong perubahan. Namun, kerja sama tersebut tidak boleh menghilangkan sikap kritis ketika kebijakan publik merugikan masyarakat.
“Ketika kita bermitra dengan pemerintah, itu interdependensi untuk perubahan. Namun ketika bersikap, PMKRI harus mandiri menentukan arah pembelaannya. Jangan biarkan tanah Labuan Bajo dikuasai segelintir elite di Jakarta; tanah ini milik anak-anak Manggarai,” katanya.
Pernyataan Alexandro menjadi pengingat bahwa masa depan Labuan Bajo tidak semestinya hanya ditentukan oleh kepentingan investasi dan pertumbuhan industri pariwisata.
Di tengah statusnya sebagai destinasi pariwisata super prioritas, persoalan keadilan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat lokal tetap menjadi bagian penting dari pembangunan kawasan tersebut.
PMKRI, kata Alexandro, harus mengambil peran sebagai kekuatan moral dan intelektual yang hadir bersama masyarakat ketika kepentingan publik dipertaruhkan.*
Tinggalkan Balasan