JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu, 11 November 2026. Kabar mengejutkan ini dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, di tengah menguatnya tekanan politik terhadap putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
Budi Arie membenarkan informasi pengunduran diri Gibran ketika dikonfirmasi mengenai kabar tersebut. Ia menjawab singkat, “Betul”.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya Budi Arie dikenal sebagai salah satu tokoh yang memberikan dukungan politik kepada Gibran.
Pengunduran diri Gibran muncul di tengah polemik persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Presiden, menyusul dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Sehari sebelumnya, Selasa, 10 November 2026, Gibran telah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan sekitar dua setengah jam itu, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pembicaraan tersebut.
“Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.
Prasetyo juga meluruskan kabar bahwa Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
“Namun, sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sementara itu, dinamika politik di DPR terus berkembang. Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk mempersoalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menyatakan bahwa usulan tersebut akan diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, pengunduran diri Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional. Pasal 8 UUD 1945 mengatur bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Kini, perhatian publik tertuju pada pernyataan resmi Gibran dan kepastian proses administrasi pengunduran dirinya. Perkembangan ini juga akan menentukan arah politik pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.
Tinggalkan Balasan