JAKARTA – Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut berniat mengundurkan diri dari jabatannya justru memunculkan pertanyaan baru. Apakah pernyataan tersebut merupakan keputusan politik yang sungguh-sungguh, atau sekadar respons terhadap tekanan politik yang semakin menguat di DPR?
Alih-alih menyampaikan pengunduran diri secara resmi, Gibran justru menyatakan akan mengikuti saran Presiden Prabowo Subianto untuk tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Situasi ini membuat wacana pengunduran diri Gibran belum memiliki kepastian. Sementara itu, dorongan penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR untuk menindaklanjuti persoalan tersebut terus menjadi perdebatan politik.
Pernyataan mengenai niat mundur Gibran pertama kali disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi seusai pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
“Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.
Namun, sehari setelah kabar tersebut mencuat, Gibran justru menyampaikan sikap yang memberi penekanan berbeda.
Gibran mengatakan Prabowo memberikan sejumlah masukan, termasuk meminta dirinya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
“Salah satu saran beliau itu agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ujar Gibran.
Gibran juga menyatakan tidak ingin dinamika yang berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan pengunduran dirinya. Sebab, hingga pernyataan itu disampaikan, belum ada surat pengunduran diri resmi yang diajukan kepada MPR sebagaimana mekanisme konstitusional.
Mahfud MD: Mundur atau Dimakzulkan, DPR Harus Tetap Jalan
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai pengunduran diri merupakan jalan yang lebih baik dibandingkan proses pemakzulan apabila Gibran memang ingin menyelesaikan persoalan politik yang berkembang.
Namun, Mahfud menegaskan DPR tidak boleh menghentikan proses konstitusional hanya karena muncul pernyataan niat mundur.
Menurut Mahfud, selama belum ada surat pengunduran diri secara resmi, proses politik di DPR harus tetap berjalan.
“Menurut saya lebih baik, karena pilihannya mundur atau dimakzulkan. Kalau dia tidak mundur juga, kan harus dimakzulkan kalau situasi seperti itu. Oleh sebab itu, proses pemakzulan jalan terus,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang yang dikutip Rabu (11/11/2026).
Mahfud menyebut proses pengajuan hak menyatakan pendapat sudah mulai dilakukan oleh sejumlah anggota DPR dan kemungkinan melibatkan beberapa fraksi.
Ia juga menjelaskan bahwa pengunduran diri dan proses pemakzulan merupakan dua mekanisme berbeda.
Apabila surat pengunduran diri resmi disampaikan, proses pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan tidak lagi menjadi jalur yang diperlukan.
Sebaliknya, selama tidak ada pengunduran diri, DPR tetap memiliki ruang untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai konstitusi.
Sejumlah Politikus Dorong Gibran Mundur
Desakan agar Gibran mundur atau menghadapi proses pemakzulan juga datang dari sejumlah politikus lintas partai.
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Parera, sebelumnya mendorong Gibran mengundurkan diri menyusul perkembangan putusan MK dan MA terkait dokumen pendidikan yang menjadi polemik.
Andreas menilai apabila Gibran tidak mengundurkan diri, DPR dapat menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.
Politikus Partai Demokrat Benny K Harman juga menyampaikan pandangan agar Gibran berhenti dari jabatannya. Ia merujuk pada putusan MK dan MA serta dinamika politik yang berkembang di DPR.
Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa sampai saat ini Gibran masih berstatus sebagai wakil presiden. Puan juga menyatakan belum ada tindak lanjut resmi di DPR terkait persoalan tersebut.
Perbedaan sikap ini memperlihatkan bahwa persoalan Gibran tidak hanya menjadi perdebatan hukum, tetapi juga telah memasuki wilayah politik dan hubungan antarkekuatan di parlemen.
Menteri Hukum Jelaskan Mekanisme Pengunduran Diri
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pengunduran diri wakil presiden harus ditempuh melalui mekanisme konstitusional.
Menurut Yusril, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri, harus ada pernyataan tertulis yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Setelah menerima surat tersebut, MPR dapat bersidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden.
Selanjutnya, MPR akan menyurati Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden pengganti.
MPR kemudian melakukan pemilihan dalam waktu paling lambat 60 hari setelah menerima surat dari Presiden.
Yusril juga menegaskan bahwa selama belum ada proses formal tersebut, Gibran tetap menjalankan tugas sebagai wakil presiden.
Penjelasan ini memperlihatkan bahwa pernyataan niat mundur di hadapan Presiden belum dengan sendirinya mengakhiri masa jabatan Gibran.
Istana: Prabowo Tidak Menolak, tetapi Gibran Diminta Tetap Berjuang
Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan adanya penyampaian niat pengunduran diri Gibran dalam pertemuan dengan Prabowo.
Namun, perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa Prabowo memberikan masukan agar Gibran tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Dengan demikian, belum ada keputusan formal mengenai pengunduran diri tersebut.
Sikap Istana ini menempatkan persoalan Gibran dalam situasi yang belum selesai. Di satu sisi, terdapat pernyataan niat mundur yang disampaikan kepada Presiden. Di sisi lain, Gibran masih menjalankan tugas sebagai wakil presiden dan menyatakan akan menempuh upaya hukum.
Persoalan ini berakar pada polemik dokumen pendidikan Gibran yang kembali mengemuka setelah putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Putusan MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang menjadi bagian dari polemik persyaratan pendidikan Gibran. Sementara itu, putusan MK sebelumnya juga menjadi bagian dari rangkaian proses hukum yang dipersoalkan.
Perkembangan tersebut kemudian mendorong sejumlah anggota DPR menggalang dukungan untuk menggunakan hak menyatakan pendapat.
Secara konstitusional, Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Sementara Pasal 7B mengatur tahapan pemakzulan yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
DPR harus terlebih dahulu mengajukan pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus. Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses dapat diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan.
Karena itu, pernyataan niat mundur Gibran tidak serta-merta menghapus kewenangan DPR menjalankan fungsi pengawasan dan memproses persoalan tersebut sesuai ketentuan konstitusi.
Selama belum ada keputusan formal, wacana pengunduran diri masih sebatas pernyataan politik. Sementara proses konstitusional di DPR tetap menjadi bagian penting dari pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara.**
Editor : Chellz
Tinggalkan Balasan