JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memunculkan pertanyaan mengenai hak keuangan dan fasilitas negara yang akan diterimanya setelah meninggalkan jabatan.
Jika pengunduran dirinya diproses secara resmi dan Gibran berstatus sebagai mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat, ia tetap berhak memperoleh pensiun bulanan, tunjangan, rumah kediaman, kendaraan, hingga fasilitas kesehatan yang dibiayai negara.
Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pasal 6 undang-undang tersebut menyatakan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Besarannya mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima ketika masih menjabat.
Artinya, pensiun yang diterima mantan Wakil Presiden bukan dihitung berdasarkan keseluruhan penghasilan atau tunjangan selama menjabat, melainkan berdasarkan gaji pokok terakhir.
Selain pensiun, Pasal 7 mengatur sejumlah hak tambahan bagi mantan Wakil Presiden.
Hak tersebut meliputi tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga yang mencakup penggunaan air, listrik, dan telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden beserta keluarganya.
Tidak hanya itu, Pasal 8 juga mengatur pemberian rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Negara juga menyediakan kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.
Bahkan, berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden berhak memiliki staf yang terdiri atas pegawai negeri.
Pemberian hak-hak tersebut memiliki ketentuan waktu. Pasal 9 menyebutkan pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan perawatan kesehatan mulai dihitung sejak bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Mahfud MD: Mundur atau Diberhentikan, Haknya Sama
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai pengunduran diri Gibran merupakan pilihan yang dapat mengakhiri polemik politik tanpa harus menghabiskan waktu melalui proses pemakzulan atau impeachment.
Menurut Mahfud, tujuan akhir pemakzulan adalah memberhentikan seseorang dari jabatannya. Karena itu, apabila Gibran bersedia mengundurkan diri, proses pemberhentian dapat berlangsung lebih sederhana.
Mahfud juga menegaskan tidak ada aturan yang secara otomatis menghilangkan hak pensiun dan fasilitas mantan Presiden maupun Wakil Presiden hanya karena pemberhentiannya dilakukan melalui mekanisme politik.
“Jadi mundur atau tidak haknya sama saja,” ujar Mahfud dalam keterangannya melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (10/11/2026).
Mahfud mencontohkan pemberhentian Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 2001. Menurutnya, Gus Dur tetap memperoleh hak dan fasilitas sebagai mantan Presiden setelah diberhentikan melalui proses politik.
Pernyataan Mahfud tersebut memberikan penegasan bahwa hak keuangan mantan pejabat negara harus dilihat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan cara seseorang mengakhiri masa jabatannya.
Pengunduran Diri Gibran Harus Diproses Secara Konstitusional
Sementara itu, pengunduran diri Wakil Presiden memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 8 UUD 1945.
Pasal 8 ayat (2) menyebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari.
Dengan demikian, pengunduran diri Gibran tidak hanya menyangkut penyerahan surat pengunduran diri, tetapi juga harus ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan untuk mengisi kekosongan jabatan.
Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Gibran pada Rabu (11/11/2026).
“Betul,” kata Budi Arie saat dikonfirmasi wartawan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya juga mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Namun, proses konstitusional dan penetapan resmi berakhirnya jabatan tetap menjadi tahapan yang harus dipastikan.
Dengan adanya ketentuan tersebut, pengunduran diri Gibran berpotensi mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Presiden, tetapi tidak serta-merta menghapus hak keuangan dan fasilitas yang diatur undang-undang bagi mantan Wakil Presiden.**
Editor : Chellz
Tinggalkan Balasan