JAKARTA – Peta politik nasional memasuki babak baru setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya dan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Langkah tersebut menjadi perhatian publik karena terjadi di tengah bergulirnya wacana pemakzulan Gibran di DPR RI. Sejumlah anggota DPR bahkan mulai menggalang tanda tangan dan dukungan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai salah satu tahapan politik menuju proses pemberhentian Wakil Presiden.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar pengunduran diri Gibran. Ia menyatakan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo.
“Pokoknya benar,” kata Budi Arie saat dikonfirmasi awak media.
Namun, penyerahan surat pengunduran diri kepada Presiden tidak serta-merta membuat kursi Wakil Presiden langsung kosong. Masih terdapat mekanisme konstitusional yang harus dilalui sebelum pengunduran diri tersebut memiliki konsekuensi terhadap status jabatan Gibran.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden harus disampaikan secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
“Jadi kalau misalnya tidak menolak, kan nanti harus ada pernyataan tertulis dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat,” jelas Yusril.
Menurut Yusril, setelah proses pengunduran diri diterima dan dinyatakan sesuai mekanisme konstitusi, MPR akan menyelenggarakan sidang untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden. Selanjutnya, MPR meminta Presiden mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden sebagai pengganti.
“Jadi itu dari segi normatifnya seperti itu. Apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang kita tunggu saja perkembangannya. Saya enggak mau mendahului keadaan,” ujar Yusril.
Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan ini menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.
Di sisi lain, pengunduran diri Gibran berlangsung ketika DPR mulai menggalang dukungan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Langkah tersebut berkaitan dengan dorongan sejumlah anggota parlemen untuk membawa persoalan Gibran ke proses politik dan konstitusional yang dapat berujung pada pemakzulan.
Namun, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme yang berbeda. Berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui DPR harus terlebih dahulu mendapatkan pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR sebelum diteruskan kepada MPR.
Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran diproses secara resmi melalui mekanisme konstitusi, langkah tersebut berpotensi mendahului proses pemakzulan yang tengah dibangun di DPR.
Kini, perhatian publik tertuju pada tindak lanjut surat pengunduran diri tersebut, sikap resmi Presiden Prabowo, serta mekanisme yang akan ditempuh MPR. **
Editor : Chellz
Tinggalkan Balasan