‎
‎DI KOTA wisata kelas dunia yang menjual panorama laut dan bukit eksotis, air bersih justru masih menjadi barang yang datang bergiliran. Merespon ini, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi memberi ultimatum keras kepada Perumda Air Minum Wae Mbeliling agar kran-kran di Labuan Bajo tak lagi kering oleh kelalaian sistem.
‎
‎Bupati Manggarai Barat secara terbuka memberi ultimatum kepada manajemen PDAM Wae Mbeliling agar segera menemukan penyebab tersendatnya distribusi air di Labuan Bajo, kota wisata super prioritas yang ironisnya masih bergulat dengan krisis layanan air.
‎
‎Bagi Edi Endi, persoalan ini bukan sekadar teknis. Ia menyoroti jurang antara kapasitas produksi dan realitas pelayanan. Di atas kertas, Water Treatment Plant Unit 2 (WTP2) disebut mampu melayani hingga 8.000 rumah tangga. Namun di lapangan, air masih mengalir bergilir dan belum menyentuh layanan penuh 1×24 jam.
‎
‎“Kalau dihitung debit, sebenarnya tidak ada alasan air itu didistribusikan dengan sistem bergilir,” ujar Edi Endi.
‎
‎Ia menegaskan, secara kasat mata kapasitas WTP2 seharusnya cukup, tetapi fakta di lapangan berbicara sebaliknya. Ultimatum pun dilontarkan. Dalam waktu 30 hari kerja, manajemen diminta memetakan seluruh hambatan, baik teknis maupun manajerial yang membuat air tak sampai ke kran pelanggan.
‎
‎“Temukan apa kendalanya. Nanti saya akan datang lagi,” kata Bupati, memberi sinyal bahwa evaluasi berikutnya tak akan sekadar formalitas.
‎
‎Tugas berat itu kini berada di pundak Direktur Utama Perumda Air Minum Wae Mbeliling yang baru, Ponsianus Mato. Ia diminta melakukan evaluasi total sekaligus menyiapkan rencana kerja tahun 2026 dengan prinsip memaksimalkan jalur pipa yang sudah ada. Targetnya jelas: layanan air bersih yang merata dan tanpa giliran.
‎
‎Ponsianus tak menampik tantangan tersebut. Menurutnya, kapasitas distribusi WTP2 saat ini mencapai 87 liter per detik, melayani wilayah Wae Mata hingga Padang SMIP, termasuk kawasan perhotelan di bagian utara Labuan Bajo. Secara teknis, angka itu dinilai cukup untuk melayani 8.000 sambungan rumah.
‎
‎“Faktanya hari ini baru sekitar 4.000 sambungan yang terlayani,” kata Ponsianus.
‎
‎Mulai 1 Januari 2026, ia berkomitmen melakukan identifikasi menyeluruh di lapangan, dengan fokus utama pada titik-titik kehilangan air atau water loss yang diduga menjadi biang keladi rendahnya pelayanan.
‎
‎ Evaluasi 30 hari ini akan menjadi fondasi penyusunan Rencana Bisnis (Business Plan) Perumda Air Minum Wae Mbeliling periode 2026–2030. Bagi Ponsianus, masukan dari Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) menjadi penentu arah perusahaan ke depan.
‎
‎Di kota yang menjadi etalase pariwisata Indonesia timur, air bersih bukan sekadar kebutuhan rumah tangga, tetapi juga wajah pelayanan publik. Ultimatum 30 hari dari Bupati Edi kini menjadi harapan baru: agar Labuan Bajo tak lagi dikenal sebagai kota yang indah, namun kerap kehausan.
‎
‎Editor : Chellz
‎
‎