MAUMERE – Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, memaparkan strategi kolaborasi antara pemerintah daerah dan Gereja dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Paparan tersebut disampaikan dalam pertemuan strategis para uskup dan kepala daerah se-daratan Flores dan Lembata yang berlangsung di Seminari Tinggi Interdiosesan St. Petrus Ritapiret, Nita, Maumere, Kamis (12/3/2026).
Pertemuan ini mempertemukan para pemimpin Gereja Katolik dan pemerintah daerah dalam satu forum dialog strategis untuk membahas penguatan ekonomi umat, persoalan migrasi, serta tantangan perantauan masyarakat di wilayah Pulau Flores dan Pulau Lembata.
Sejumlah pemimpin Gereja yang hadir antara lain Paulus Budi Kleden, Uskup Agung Ende; Edwaldus Martinus Sedu, Uskup Maumere; Silvester San, Uskup Denpasar; Yohanes Hans Monteiro, Uskup Larantuka; serta Maksimus Regus, Uskup Labuan Bajo. Turut hadir pula sejumlah kepala daerah seperti Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda, Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen, Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq, serta Sekda Ngada Yohanes C. W. Ngebu.
Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Tantangan Kesejahteraan Masih Ada
Dalam paparannya, Bupati Endi menyoroti pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat yang mencapai 6,11 persen pada tahun 2025, menjadikannya salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Namun ia mengingatkan bahwa angka pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Sebagian besar masyarakat Manggarai Barat masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kontribusi sektor industri pengolahan baru mencapai 0,54 persen sehingga banyak produk lokal masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah,” ungkap Bupati Endi.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan perlunya transformasi struktur ekonomi agar mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.
Pariwisata dan Program MBG Jadi Peluang Ekonomi
Bupati Endi juga mengidentifikasi dua sektor strategis yang memiliki potensi besar dalam mendorong ekonomi daerah.
Pertama adalah sektor pariwisata di Labuan Bajo yang berkembang pesat sejak kawasan tersebut ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas nasional. Kunjungan wisatawan meningkat dari 411.349 orang pada 2024 menjadi 500.008 orang pada 2025.
Peluang kedua berasal dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkirakan dapat menciptakan perputaran ekonomi hingga Rp400 miliar di Manggarai Barat.
Program tersebut membuka peluang bagi petani, nelayan, dan peternak lokal untuk masuk dalam rantai pasok penyediaan bahan pangan.
“Tantangannya adalah memastikan masyarakat lokal dapat mengambil peran lebih besar sebagai pelaku ekonomi sehingga peluang yang ada benar-benar memberi manfaat nyata,” tegasnya.
Pendidikan Vokasi Jadi Kunci
Selain ekonomi, Bupati Endi juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan, khususnya pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Di NTT saat ini terdapat 364 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan lebih dari 43 ribu siswa, termasuk 19 SMK di Manggarai Barat. Meski demikian, kualitas pembelajaran, fasilitas praktik, serta keterhubungan dengan dunia usaha masih perlu diperkuat.
Ia menilai pendidikan Katolik memiliki peran historis penting dalam membangun kualitas manusia di NTT, namun saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kesejahteraan guru, serta berkurangnya jumlah siswa di sekolah pedesaan.
“Pendidikan Katolik memiliki peluang memperkuat perannya melalui pengembangan pendidikan berbasis keterampilan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat,” kata Endi.
Salah satu gagasan yang diajukan adalah pengembangan model sekolah Katolik negeri melalui dukungan tata kelola dan pembiayaan dari pemerintah.
Migrasi Aman dan Bermartabat
Isu migrasi juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. Bupati Endi mengakui bahwa migrasi sering menjadi strategi ekonomi keluarga di NTT, namun juga membawa risiko perdagangan orang dan perekrutan tenaga kerja ilegal.
“Ketika kesempatan ekonomi terbuka dan masyarakat memiliki keterampilan memadai, migrasi tidak lagi terjadi karena keterpaksaan, tetapi menjadi pilihan yang dilakukan secara sadar dan bermartabat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pencegahan migrasi tidak aman membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah, Gereja, dan masyarakat melalui peningkatan kesadaran di tingkat komunitas serta pengawasan terhadap jalur perekrutan tenaga kerja.
Kolaborasi Gereja dan Pemerintah
Menutup paparannya, Bupati Endi menegaskan pentingnya kolaborasi antara Gereja dan pemerintah dalam membangun masyarakat.
Menurutnya, Gereja memiliki kedekatan pastoral dengan umat hingga tingkat komunitas, sementara pemerintah memiliki mandat untuk menghadirkan kebijakan pembangunan.
“Umat bagi Gereja adalah masyarakat bagi pemerintah. Ketika Gereja dan pemerintah berjalan bersama melayani manusia yang sama, harapan membangun masa depan masyarakat yang lebih baik akan semakin terbuka,” pungkasnya.
Ia mengajak semua pihak memperkuat kerja sama untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, membangun pendidikan yang relevan, serta memastikan migrasi yang aman dan bermartabat sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur.
Editor : Chellz
Tinggalkan Balasan