LABUAN BAJO – Meningkatnya volume sampah di Labuan Bajo mulai menjadi perhatian serius Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Kepariwisataan DPRD Manggarai Barat. Anggota Pansus, Yopi Widyanti, mengingatkan agar persoalan sampah tidak dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengganggu citra Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas.

Menurut Yopi, tren kunjungan wisatawan dalam dua tahun terakhir terus meningkat. Pertumbuhan tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang baik agar tidak menimbulkan persoalan baru.

“Kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo terus meningkat dalam dua tahun terakhir. Jangan sampai keberhasilan sektor pariwisata justru dibayangi persoalan sampah yang tidak tertangani. Kita tidak ingin Labuan Bajo mengikuti jejak Bali yang kini mulai menghadapi persoalan serius akibat sampah yang semakin sulit dikendalikan,” tegas Yopi.

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Manggarai Barat menunjukkan timbulan sampah terus meningkat setiap tahun.

Pada 2022 volume sampah tercatat 5.151,89 ton atau rata-rata 14,11 ton per hari. Angka tersebut naik menjadi 6.718,30 ton pada 2023 atau 18,41 ton per hari, kemudian meningkat lagi menjadi 7.055,91 ton pada 2024 atau 19,33 ton per hari. Pada 2025, timbulan sampah melonjak hingga 9.010,61 ton atau 24,69 ton per hari.

Sementara hingga pertengahan 2026, volume sampah telah mencapai 3.667,11 ton dengan rata-rata 24,45 ton per hari.

Berdasarkan komposisinya, sampah organik masih mendominasi sekitar 50 persen, disusul sampah plastik 25 persen, kertas 7 persen, kaca 5 persen, serta tekstil dan residu sekitar 8 persen. Rendahnya tingkat pemilahan sampah dari sumber menyebabkan sebagian besar sampah berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Manggarai Barat, Vinsensius Gande, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi peningkatan volume sampah.

Salah satunya adalah memperluas areal TPA Warloka agar kapasitasnya mampu menampung sampah lebih lama. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan lahan di beberapa wilayah kecamatan untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih merata.

“Kami akan terus melakukan pengembangan areal TPA Warloka untuk mengatasi penumpukan sampah. Selain itu, kami juga menyiapkan lahan di wilayah kecamatan agar penanganan sampah tidak hanya bertumpu pada TPA Warloka,” kata Vinsensius.

DLH juga akan mengembangkan bank sampah induk dan bank sampah unit di desa maupun kelurahan. Program ini ditujukan agar sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dapat dipilah, didaur ulang, dan dimanfaatkan, sehingga tidak seluruhnya dibuang ke TPA.

“Bank sampah akan kami kelola secara profesional. Harapannya, sampah yang memiliki nilai ekonomi tidak lagi bermuara ke TPA, tetapi dapat dimanfaatkan kembali sehingga mampu mengurangi volume sampah sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.

Pansus DPRD Manggarai Barat menilai langkah tersebut harus segera diwujudkan. Menurut Pansus, keberhasilan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata kelas dunia tidak hanya diukur dari meningkatnya jumlah wisatawan, tetapi juga dari kemampuan daerah menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah secara berkelanjutan.