LABUAN BAJO – Sekretariat Bersama Asosiasi Pariwisata Manggarai Barat (SBAPMB) menerima kunjungan kerja lintas fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin (23/2/2026). Pertemuan yang berlangsung di Aula Gedung Sekber tersebut dihadiri 10 anggota dewan dari lima fraksi.
Kunjungan legislator ke Labuan Bajo ini bertujuan menyerap aspirasi pelaku pariwisata secara langsung di tengah meningkatnya kompleksitas pengelolaan destinasi unggulan di Nusa Tenggara Timur.
Kehadiran rombongan DPRD disambut jajaran pengurus Sekber dan para ketua asosiasi pariwisata Manggarai Barat. Forum dialog berlangsung konstruktif dengan pembahasan sejumlah isu strategis yang berkembang di lapangan.
Ketua Sekber, Aloysius Suhartim Karya, menegaskan pentingnya regulasi yang komprehensif untuk mengatur lalu lintas aktivitas kepariwisataan di tingkat provinsi.
“Kami melihat urgensi regulasi yang terstruktur agar aktivitas pariwisata di NTT berjalan tertib, terukur, dan berkelanjutan. Pengaturan yang baik akan mengoptimalkan daya tarik destinasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.
Sorotan juga datang dari Ketua Dive Operator Community Komodo (DOCK), Haris Manggala Putra. Ia memaparkan sejumlah persoalan mendesak yang dihadapi pelaku wisata bahari, mulai dari kelangkaan BBM hingga meningkatnya insiden kapal tenggelam.
Selain itu, ia menyinggung praktik penipuan oleh pelaku wisata ilegal serta kebijakan pengaturan carrying capacity yang berdampak pada pembatasan jumlah kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo.
“Masalah BBM, keselamatan pelayaran, dan praktik operator ilegal harus menjadi perhatian serius. Ini menyangkut keselamatan wisatawan dan reputasi destinasi,” kata Haris.
Ketua Persatuan Penyelam Profesional Komodo (P3Kom), Marselinus Betong, menambahkan bahwa kebijakan carrying capacity tidak dapat disamaratakan antara wisata darat dan wisata perairan.
“Wisata darat dan wisata selam memiliki karakteristik berbeda. Tingkat risiko dan daya dukungnya juga berbeda, sehingga pendekatan pengaturannya tidak bisa dipukul rata,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Kabupaten Manggarai Barat, Sebastian Pandang, menyoroti maraknya agen perjalanan ilegal yang melakukan praktik penipuan terhadap wisatawan.
“Praktik tour operator ilegal berpotensi merusak citra pariwisata Manggarai Barat. Pengawasan dan penindakan harus diperkuat,” ujarnya.
Merespon informasi dan keluhan pelaku wisata Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Kristine S. Pati dari Fraksi NasDem, menyampaikan apresiasi atas peran Sekber sebagai wadah strategis dalam membangun sinergi antara asosiasi dan pemerintah daerah.
“Forum seperti ini sangat penting untuk memperkuat koordinasi dan merumuskan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan pariwisata serta kesejahteraan masyarakat,” kata Kristine.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pariwisata Manggarai Barat dan NTT secara berkelanjutan, sekaligus menjawab berbagai tantangan yang muncul seiring pertumbuhan Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas nasional.
Editor : Nikolas
Tinggalkan Balasan