LABUAN BAJO – Ketua DPC Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta Indonesia (Gahawisri) Labuan Bajo, Budi Widjaja, menyoroti pentingnya transparansi dalam kebijakan pembatasan kuota wisatawan di kawasan Taman Nasional Komodo.
Menurutnya, kawasan konservasi kelas dunia tersebut bukan hanya kebanggaan nasional, tetapi juga simbol komitmen Indonesia di mata internasional. Karena itu, setiap kebijakan pengelolaan wisata, termasuk pembatasan kuota, perlu didasarkan pada data ilmiah yang terbuka dan dapat diakses publik.
“Komodo adalah ikon global. Risiko terbesar yang sering diremehkan bukan sekadar jumlah wisatawan, tetapi hilangnya kepercayaan publik jika kebijakan tidak transparan,” ujar Budi di Labuan Bajo.
Ia menjelaskan, pembatasan kuota wisata selama ini sering dikaitkan dengan upaya konservasi dan konsep quality tourism. Namun tanpa publikasi data daya dukung yang jelas, dashboard kunjungan yang bisa diakses publik, serta evaluasi ekonomi yang terbuka, kebijakan tersebut berpotensi dipersepsikan sebagai keputusan administratif semata, bukan berbasis sains.
Menurutnya, dalam industri pariwisata premium saat ini, tata kelola destinasi menjadi faktor penting bagi wisatawan kelas atas, investor, maupun lembaga konservasi internasional.
“Jika kuota berubah tanpa penjelasan teknis yang solid, maka yang muncul adalah ketidakpastian regulasi, dugaan distorsi pasar, hingga pertanyaan tentang akuntabilitas pengelolaan kawasan,” katanya.
Kepercayaan Publik dan Sistem Keselamatan
Budi juga menyinggung rencana penambahan sistem HF Radar untuk memperkuat early warning system di perairan Komodo. Teknologi tersebut dinilai penting mengingat karakter arus laut di kawasan tersebut sangat kompleks dan berpotensi membahayakan pelayaran wisata.
Dengan sistem radar, pemantauan arus laut secara real-time dapat dilakukan sehingga risiko kecelakaan laut dapat diminimalkan.
Namun menurutnya, investasi keselamatan juga membutuhkan legitimasi publik.
“Jika kebijakan kuota saja dianggap tidak transparan, masyarakat bisa mempertanyakan apakah data keselamatan nantinya juga akan dikelola secara terbuka,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan fondasi utama bagi modernisasi pengelolaan destinasi wisata kelas dunia.
Dampak pada Reputasi dan Ekonomi
Budi mengingatkan bahwa reputasi adalah “mata uang utama” bagi destinasi premium seperti Komodo. Ketika kebijakan dianggap tidak transparan, dampaknya dapat meluas, mulai dari ketidakpastian investasi hingga penurunan kunjungan wisatawan.
Ia menyebut potensi efek domino yang bisa terjadi, seperti pembatalan perjalanan wisata, investor menunda ekspansi usaha, premi asuransi meningkat, hingga UMKM pariwisata kehilangan stabilitas ekonomi.
“Komodo berada dalam radar komunitas internasional. Jika tata kelola dianggap tertutup sementara label premium terus dipromosikan, kontradiksi itu akan terlihat,” katanya.
Dua Pilihan Strategis
Budi menilai pemerintah dan pengelola kawasan memiliki dua pilihan ke depan.
Pertama, mempertahankan kebijakan kuota yang tertutup dan membiarkan spekulasi berkembang.
Kedua, membuka data daya dukung kawasan secara transparan, mempublikasikan metodologi penghitungan, serta menyediakan dashboard kunjungan yang bisa dipantau publik.
“Jika ingin menjadi destinasi kelas dunia, Komodo tidak cukup hanya indah. Ia harus kredibel,” tegasnya.
Tanggapan Balai Taman Nasional Komodo
Sementara itu, pihak Balai Taman Nasional Komodo menyatakan bahwa rencana pembatasan jumlah wisatawan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian ekosistem kawasan konservasi tersebut.
Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Hendrikus menjelaskan pembatasan kunjungan hingga maksimal 1.000 wisatawan per hari itu berbasis daya dukung kawasan.
Menurutnya, pengaturan jumlah wisatawan bertujuan memastikan keseimbangan antara aktivitas pariwisata dan perlindungan habitat satwa, termasuk komodo serta ekosistem darat dan laut di kawasan tersebut.
“Kebijakan ini dirancang untuk menjaga keberlanjutan kawasan Taman Nasional Komodo dalam jangka panjang, sehingga manfaat pariwisata tetap bisa dirasakan tanpa mengorbankan kelestarian alam,” ujarnya.**
Tinggalkan Balasan