LABUAN BAJO – Destinasi Super Prioritas Labuan Bajo kini menjadi sorotan bukan hanya karena keindahan laut dan keanekaragaman hayati, tetapi juga tantangan keselamatan wisata bahari yang masih terselubung masalah data. Menurut Budi Widjaja, Ketua Gabungan Usaha Wisata Bahari dan Tirta Labuan DPC Gahawisri Labuan Bajo, data cuaca maritim yang digunakan sebagai dasar kebijakan keselamatan laut sering kali belum akurat.

“Data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merupakan dasar yang digunakan instansi di Indonesia dalam mengambil keputusan keselamatan, termasuk Syahbandar (KSOP) yang mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) setiap hari. Pertanyaannya, apakah data itu valid?” kata Budi Widjaja, kepada Flores Inside, Sabtu (31/1/2026)

Budi menekankan kritiknya bukan untuk memojokkan instansi manapun, melainkan membuka fakta dan mendorong perbaikan sistem demi keselamatan pelaut dan wisatawan. Fenomena alam laut Indonesia, seperti pusaran air dan gelombang silang yang dikenal masyarakat lokal sebagai kala-kala, kerap luput dari perhatian.

Menurutnya, fenomena ini seharusnya bisa dipelajari dan dijadikan dasar untuk membangun Sistem Peringatan Dini (Warning System) bagi para pelaut.

Namun, realitasnya, upaya tersebut masih sebatas wacana. “Prioritas keselamatan belum sejalan dengan status Labuan Bajo sebagai Destinasi Super Prioritas,” ujar Budi.

Keterbatasan Stasiun Meteorologi Lokal

Stasiun Meteorologi Komodo di Labuan Bajo saat ini berstatus kelas IV, yang fokus pada pantauan udara, bukan maritim. Sementara itu, data maritim masih bergantung pada Stasiun Meteorologi Maritim Tenau di Kupang. Pembagian data perairan untuk kawasan Taman Nasional Komodo pun hanya terbagi menjadi dua regional: selat Sape utara dan selatan.

“Data regional ini sering tidak akurat dengan kondisi yang dihadapi pelaut atau pelaku wisata bahari di lapangan. Akibatnya, kebijakan yang diambil terkadang tidak dipahami dan berpotensi menimbulkan kecelakaan atau kerugian ekonomi,” jelas Budi.

Budi menekankan pentingnya menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama. “Percuma saja Labuan Bajo ditetapkan sebagai Destinasi Prioritas Pariwisata apabila instansi pendukung keselamatan wisata belum menjadi prioritas sepenuhnya,” katanya.

Menuju Sistem Keselamatan Laut yang Lebih Akurat

Fenomena alam yang kompleks dan peralatan pendukung yang terbatas menjadi tantangan utama. Budi menyebut, peningkatan kualitas data maritim, penguatan stasiun meteorologi, dan implementasi early warning system menjadi langkah krusial untuk mengurangi risiko kecelakaan dan kerugian ekonomi bagi pelaku wisata bahari.

“Jika pemerintah dan BMKG bisa memprioritaskan keselamatan maritim setara dengan pembangunan pariwisata, Labuan Bajo tidak hanya akan menarik wisatawan, tetapi juga aman untuk semua pelaku di laut,” tutup Budi.

 

Editor : Chellz