LABUAN BAJO – Sejak sebulan terakhir, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo menutup sejumlah rute pelayaran akibat cuaca ekstrem yang melanda perairan Taman Nasional Komodo dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penutupan ini tidak hanya berdampak pada operator kapal dan wisatawan, tetapi juga menjadi sorotan bagi pengelola destinasi pariwisata.
Budi Widjaja, Ketua Gabungan Himpunan Wisatawan Manggarai Barat (Gahawisri), menegaskan kondisi ini mencerminkan paradoks yang mendalam antara ambisi pembangunan pariwisata nasional dengan kenyataan struktural yang ada.
“Destinasi seperti Labuan Bajo disiapkan sebagai wajah pariwisata Indonesia, dengan perpaduan budaya, alam, dan fasilitas premium. Tapi kenyataannya, fondasi yang menopang semua itu masih rapuh,” kata Budi Widjaja, Sabtu (31/1/2026).
Menurut Budi, kerentanan ini terlihat dari koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Retakan pada sistem pengelolaan, tumpang tindih kewenangan antar instansi, serta tidak seimbangnya alokasi anggaran, personel, dan peralatan menjadi tantangan utama dalam memastikan keselamatan pelayaran.
“Papan nama instansi seperti Kepolisian, Syahbandar, Basarnas, dan kementerian terkait tersebar di lokasi yang rawan, mencerminkan lemahnya integrasi. Keberadaan atribut keselamatan dan tanda bahaya pun tampak tidak terorganisir, menunjukkan safety and security belum menjadi bagian integral pembangunan,” jelas Budi.
Ia menekankan bahwa destinasi prioritas tidak cukup hanya mengandalkan estetika visual dan fasilitas mewah. Fondasi regulasi yang kokoh, manajemen risiko yang mumpuni, serta sinergi kelembagaan yang harmonis mutlak diperlukan. Tanpa itu, kemegahan pariwisata akan berdiri di atas struktur rapuh yang rawan kegagalan sistemik.
Budi juga menekankan pentingnya pembenahan ekosistem birokrasi di tingkat akar. “Prioritas nasional harus menyentuh aspek fundamental, bukan hanya pembangunan fisik dan promosi. Dengan fondasi yang solid, visi Indonesia menciptakan destinasi wisata kelas dunia bisa tercapai tanpa risiko keruntuhan di masa depan,” ujarnya.
Penutupan pelayaran oleh KSOP Labuan Bajo sebulan terakhir menegaskan urgensi pembenahan sistem manajemen risiko dan keselamatan, sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah dan pelaku pariwisata untuk memperkuat koordinasi lintas instansi demi keberlanjutan industri pariwisata di Manggarai Barat.
Editor : Chellz
Tinggalkan Balasan