Oleh : Manuel Ewaldus Latu
Labuan Bajo semakin dikenal sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan Indonesia. Pembangunan terus berjalan, investasi masuk, aktivitas perdagangan meningkat, dan berbagai sektor ekonomi mulai berkembang. Namun, di tengah semua perkembangan itu, ada satu persoalan yang perlu kita bicarakan secara serius, apakah pertumbuhan ekonomi manggarai barat sudah berjalan seiring dengan kesejahteraan pekerjanya?
Ini tidak hanya menyangkut mereka yang bekerja di hotel, restoran, atau industri pariwisata. Ini juga menyangkut petani, nelayan, buruh bangunan, pedagang, sopir, tenaga administrasi, pekerja toko, hingga masyarakat yang menggantungkan hidup pada pekerjaan sehari-hari.
Karena mereka semua menghadapi persoalan yang sama yaitu kebutuhan hidup harus dipenuhi sementara penghasilan belum tentu mampu mengimbanginya.
Berdasarkan keputusan pengupahan tahun 2026, UMP Nusa Tenggara Timur berada pada angka Rp2.455.898 per bulan. Manggarai Barat masih menggunakan standar provinsi tersebut. Pertanyaannya, apakah standar ini sudah cukup menjawab kondisi ekonomi masyarakat di daerah yang memiliki karakteristik biaya hidup seperti Labuan Bajo?
Data BPS tahun 2025 mencatat rata-rata pengeluaran penduduk Manggarai Barat sebesar Rp1.061.015 per kapita setiap bulan. Dari jumlah itu, Rp577.923 digunakan untuk makanan dan Rp483.092 untuk kebutuhan bukan makanan. Angka ini bukan standar kebutuhan hidup layak pekerja, tetapi memberikan gambaran bahwa kebutuhan rumah tangga tidak berhenti pada urusan makan. Ada tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya (Adat Istiadat) yang juga harus dipenuhi.
Persoalan daya beli semakin menarik ketika melihat perkembangan harga kebutuhan pokok. Pada minggu keempat Oktober 2026, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mencatat Indeks Perkembangan Harga beras meningkat 5,84 persen dibandingkan September 2026. Bahkan, pemerintah harus menyiapkan pasar murah untuk membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau.
Di sisi lain, data BPS 2024 menunjukkan rata-rata upah bersih pekerja informal di sektor primer hanya sekitar Rp1,16 juta, sektor sekunder Rp1,19 juta, dan sektor tersier Rp2,04 juta per bulan. Ini menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan tidak bisa hanya dilihat dari standar upah pekerja formal. Ada kelompok pekerja lain yang juga membutuhkan perhatian serius.
Jangan Sampai Pertumbuhan Ekonomi Hanya Terlihat dalam Angka
Kita tentu tidak menolak investasi dan pembangunan. Justru kita menginginkan Manggarai Barat terus berkembang. Tetapi pembangunan tidak boleh hanya diukur dari banyaknya hotel, meningkatnya kunjungan wisatawan, atau besarnya aktivitas perdagangan. Pembangunan juga harus diukur dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Jangan sampai daerah semakin berkembang, tetapi masyarakat yang bekerja di dalamnya tetap kesulitan meningkatkan kesejahteraan. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya terlihat dalam laporan pemerintah, sementara daya beli masyarakat justru tertekan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.
Hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28D ayat (2) juga menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Bahkan, PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang perubahan kedua PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menegaskan pentingnya menjaga daya beli pekerja dan mewujudkan penghidupan yang layak.
UMKM Harus Diperjuangkan
Menurut saya, pemerintah daerah perlu mulai membuka pembahasan serius mengenai penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Manggarai Barat yang lebih tinggi daripada UMP NTT.
Hal ini memiliki dasar hukum. Pasal 25 ayat (1) PP 36 Tahun 2021 sebagaimana diubah terakhir melalui PP 49 Tahun 2025 mengakui adanya UMK dengan persyaratan tertentu. Pasal 26 juga mengatur formula penyesuaian upah yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu, termasuk perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak.
Memang, penetapan UMK tidak otomatis dilakukan hanya karena biaya hidup dianggap tinggi. Ada persyaratan ekonomi dan mekanisme pengusulan yang harus dipenuhi. Namun, kondisi tersebut seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk melakukan kajian, bukan alasan untuk diam.
Bupati Manggarai Barat perlu mendorong Dewan Pengupahan Kabupaten melakukan kajian berbasis data. DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan pemerintah provinsi perlu membuka ruang pembahasan terhadap rekomendasi UMK.
Perjuangan ini juga harus mencakup pengawasan hak pekerja, jaminan sosial, struktur dan skala upah, serta perlindungan bagi pekerja informal. Pemerintah perlu memperkuat pasar murah, distribusi pangan, dukungan bagi petani dan nelayan, serta pemberdayaan UMKM agar persoalan daya beli tidak hanya dibebankan kepada kebijakan upah.
Pada akhirnya, kita perlu mengubah cara pandang terhadap pembangunan Manggarai Barat. Keberhasilan daerah bukan hanya ketika semakin banyak orang datang berwisata atau investor menanamkan modalnya. Keberhasilan juga harus terlihat ketika petani mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, buruh memperoleh upah yang layak, pedagang memiliki daya beli, dan setiap pekerja bisa hidup lebih sejahtera.
Manggarai Barat tidak cukup hanya berkembang. Daerah ini harus memastikan bahwa masyarakat yang menggerakkan roda ekonominya juga menikmati hasil pembangunan. Sebab, pembangunan yang baik bukan hanya membuat daerah semakin maju, tetapi juga membuat kehidupan rakyatnya semakin layak.
Penulis : Ketua Lembaga Politik Dan Demokrasi PP PMKRI Periode 2026-2028)
Tinggalkan Balasan