LABUAN BAJO – Kabupaten Manggarai Barat genap berusia 23 tahun. Upacara peringatan digelar di kawasan Pantai Gorontalo, Rabu (25/02/2026), dipimpin langsung oleh Bupati Edistasius Endi.
Momentum hari jadi daerah yang lahir pada 25 Februari 2003 ini tak sekadar seremoni. Di tengah klaim capaian ekonomi dan lonjakan kunjungan wisata, publik juga menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Apel di tepi pantai itu dihadiri ASN, Forkopimda, TNI/Polri, BUMN/BUMD, organisasi perempuan, hingga tokoh masyarakat. Pemerintah memilih lokasi pesisir sebagai simbol komitmen menjaga wajah pariwisata bahari Labuan Bajo yang kini dikenal sebagai destinasi premium.
Klaim Capaian: IPM Naik, PAD Tertinggi di NTT
Dalam pidatonya, Bupati yang akrab disapa Edi Endi itu menyampaikan refleksi perjalanan daerah sejak dipimpin almarhum Wilfriedus Fidelis Pranda hingga periode sekarang.
“Apa yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari proses panjang dan kontribusi para pemimpin sebelumnya. Di usia ke-23 ini, kita patut bersyukur atas Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat, pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata provinsi dan nasional, serta raihan PAD tertinggi di NTT,” ujar Edi Endi.
Ia juga memaparkan lonjakan kunjungan wisatawan dari 411.349 orang pada 2024 menjadi 500.008 orang pada 2025. Angka ini menegaskan posisi Manggarai Barat sebagai motor pariwisata di Nusa Tenggara Timur.
Namun, di balik pertumbuhan itu, pertanyaan mendasar muncul: sejauh mana dampaknya dirasakan merata oleh masyarakat lokal, terutama nelayan, petani, dan pelaku UMKM di desa-desa penyangga destinasi?
Pariwisata Tumbuh, Tekanan Lingkungan Menguat

Peringatan HUT ditandai dengan aksi tanam pohon kelapa di pesisir belakang Sudamala Resort dan kegiatan bersih sampah plastik. Bupati menegaskan komitmen terhadap gerakan ekologis sejalan dengan program Gerakan Indonesia Asri.
“Kita memiliki tanggung jawab besar menjaga ekosistem. Penataan ruang publik dan aksi nyata seperti penanaman pohon bukan sekadar seremoni, tapi harus menjadi budaya kolektif,” tegasnya.
Meski demikian, tantangan lingkungan di Labuan Bajo bukan hanya soal sampah plastik. Alih fungsi lahan, tekanan pembangunan hotel dan infrastruktur, hingga pengelolaan kawasan pesisir menjadi isu yang terus menjadi sorotan.
Inovasi Digital Pangan, Solusi atau Ujian Transparansi?
Dalam kesempatan itu, Pemkab memperkenalkan dua aplikasi strategis: Lumbung MBG dan Natas Harga. Platform ini diklaim mampu memantau kebutuhan pangan dan menjaga transparansi harga pasar secara digital.
Langkah digitalisasi ini patut diapresiasi. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada integritas data, kesiapan SDM, dan pengawasan publik. Tanpa pengawasan ketat, inovasi berisiko menjadi simbol modernisasi tanpa dampak nyata.
Pengakuan PR: Lahan, Aset, dan Penegakan Perda
Secara terbuka, Bupati Edi Endi mengakui masih adanya pekerjaan rumah besar, mulai dari aksesibilitas, persoalan lahan, manajemen aset daerah, hingga penegakan peraturan daerah.
“Kita tidak boleh menjadi penonton di rumah kita sendiri. Mari tanggalkan perbedaan dan bangun kolaborasi pentahelix demi mewujudkan Manggarai Barat yang tangguh, unggul, dan populer,” ujarnya.
Tema HUT ke-23, “Bersatu untuk Bangkit, Bersinergi untuk Semakin Mantap,” menjadi ajakan kolektif. Namun publik tentu berharap, sinergi itu tak berhenti pada slogan, melainkan diterjemahkan dalam kebijakan yang berpihak pada masyarakat lokal di tengah derasnya arus investasi dan pertumbuhan wisata.
Di usia ke-23 ini, Manggarai Barat berdiri di persimpangan: antara kebanggaan sebagai destinasi kelas dunia dan tuntutan tata kelola yang adil, transparan, serta berkelanjutan.**


Tinggalkan Balasan