LABUAN BAJO– Sebanyak 26 gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah rampung dibangun dan sebagian sudah beroperasi di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, 22 desa dan kelurahan masih belum bisa membangun gerai karena tidak memiliki lahan sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan pemerintah.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM (Nakertranskop UKM) Manggarai Barat, Theresia P. Asmon mengungkapkan bahwa pembangunan gerai KDMP dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, tim TNI, dan PT pengelola proyek nasional.
“Dari total 169 desa dan kelurahan di Manggarai Barat, baru 26 gerai yang selesai dibangun. Sisanya masih dalam tahap pembangunan maupun survei lokasi,” ujar Theresia, Sabtu (24/1/2026).
Menurutnya, setiap gerai Koperasi Desa Merah Putih wajib berdiri di atas tanah milik desa atau lahan pemerintah daerah dengan luas minimal 1.000 meter persegi. Selain itu, lokasi harus strategis serta didukung akses jalan, listrik, air bersih, dan jaringan internet.
Keterbatasan lahan menjadi tantangan utama di 22 desa, ditambah kondisi geografis yang sulit dijangkau serta akses jalan yang belum memadai di beberapa wilayah lainnya.
“Untuk desa yang belum memiliki lahan, kami masih menunggu skema alternatif agar program ini tetap bisa berjalan,” jelas Nei.
Hingga saat ini, pembangunan gerai KDMP baru tersedia di wilayah daratan Flores, sementara desa-desa yang berada di pulau-pulau dalam wilayah Manggarai Barat belum tersentuh pembangunan gerai sama sekali.
Meski demikian, sebagian gerai yang telah berdiri mulai menjalankan aktivitas usaha secara mandiri. Beberapa unit koperasi telah mengembangkan budidaya ayam petelur dan ayam pedaging, dengan memanfaatkan modal swadaya anggota koperasi.
“Usaha bisa langsung berjalan sambil bermitra dengan BUMN terdekat, tanpa harus menunggu pinjaman besar cair,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat juga mendorong para pengurus KDMP agar lebih proaktif menjalankan usaha produktif, menyesuaikan dengan potensi desa masing-masing.
“Apa yang bisa dikerjakan sekarang, langsung dijalankan dengan mengelola modal anggota sesuai kesepakatan koperasi,” tegas Theresia.
Pembangunan gerai KDMP sendiri menggunakan skema top down, di mana pembangunan fisik ditangani oleh PT terkait dan tim lapangan bersama TNI, sementara pemerintah daerah fokus pada penguatan tata kelola dan manajemen koperasi agar berkelanjutan.
Editor : Chellz
Tinggalkan Balasan