LABUAN BAJO – Program pembibitan ternak babi yang dikelola UPTD Pembibitan Ternak Babi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Repi, Kecamatan Lembor Selatan, hingga kini belum mampu menutup biaya operasional sejak mulai dijalankan pada 2020. Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk tetap mempertahankan program tersebut sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi peternak lokal.
Data yang diterima floresInside menunjukkan, pada tahun anggaran 2024 pemerintah daerah mengucurkan dana sebesar Rp683.558.500. Dari jumlah tersebut, Rp534.058.500 dialokasikan untuk biaya pakan, sementara Rp149.500.000 digunakan untuk biaya operasional. Namun, total pendapatan dari penjualan bibit babi pada tahun tersebut hanya mencapai Rp175.980.000.
Kondisi serupa terjadi pada tahun 2025. Total anggaran yang digelontorkan kembali mencapai Rp683.558.500, dengan komposisi biaya pakan Rp534.058.500. Sementara itu, hasil penjualan bibit babi tercatat sebesar Rp200.000.000.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Manggarai Barat, Abidin, mengakui bahwa pendapatan dari program pembibitan babi tersebut belum sebanding dengan dana yang dikeluarkan setiap tahunnya.
“Pendapatan dari program ini memang belum stabil setiap tahun,” ujar Abidin, Selasa (20/1/2026).
Faktor Alam dan Manajemen Jadi Kendala
Menurut Abidin, belum stabilnya pendapatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama kondisi lingkungan seperti ketersediaan air serta faktor alam lainnya. Dalam kondisi tertentu, hasil ternak dapat dipasarkan hingga ke luar daerah, namun pada waktu lain hal tersebut belum memungkinkan.
“Tingkat produksinya belum stabil. Kadang bisa dipasarkan ke luar daerah, kadang tidak. Ini sangat bergantung pada kondisi alam dan manajemen operasional yang masih terus kami benahi,” jelasnya.
Pada tahun 2025, jumlah bibit babi yang berhasil dijual mencapai sekitar 170 ekor, dengan total pendapatan Rp200 juta. Bibit babi dengan berat sekitar 10 kilogram dijual dengan harga Rp1 juta per ekor.
Meski demikian, besarnya pendapatan tersebut dinilai belum mampu menutup biaya pakan, perawatan, serta kebutuhan operasional lainnya.
Beroperasi Serius Sejak 2020
Abidin menjelaskan, kegiatan pembibitan babi mulai dioperasikan secara lebih serius sejak tahun 2020, meski pembangunan kandang dan fasilitas pendukung telah dilakukan sejak 2017.
Program ini mengusung konsep pembibitan, di mana anakan babi dijual kepada masyarakat dan pasar umum untuk mendukung pengembangan peternakan rakyat.
“Kami fokus pada pembibitan. Jadi anakan babi yang dihasilkan kemudian dijual ke masyarakat,” ujarnya.
Salah satu kendala utama yang hingga kini masih dihadapi adalah belum tersedianya aliran listrik di lokasi peternakan. Kondisi tersebut membuat pengawasan ternak masih dilakukan secara manual dan berdampak pada tingginya biaya operasional.
“Rencana listrik baru bisa masuk pada tahun 2026. Kalau listrik sudah tersedia, pengawasan ternak tentu bisa lebih terkontrol,” kata Abidin.
Populasi Ternak dan Risiko Penyakit
Dari sisi populasi, saat ini jumlah induk babi tercatat sekitar 73 ekor, meski kualitas kelahiran masih bervariasi. Sementara itu, jumlah pejantan sebanyak 5 ekor, dengan 3 ekor dalam kondisi normal dan 2 ekor lainnya siap untuk program inseminasi buatan.
“Kami mulai melakukan seleksi. Induk yang tidak produktif akan diganti. Untuk program inseminasi buatan sendiri sampai saat ini belum dijalankan,” tambahnya.
Abidin juga menyoroti potensi risiko penyakit akibat aktivitas keluar-masuk orang di area peternakan. Meski demikian, ia memastikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kondisi kesehatan ternak masih dapat dikendalikan dengan baik.
“Kami terus melakukan pengawasan kesehatan hewan agar penyakit bisa dicegah sejak dini. Sejauh ini masih terkendali,” tutupnya.
Editor : Chellz
Tinggalkan Balasan