LABUAN BAJO – Di tengah gemuruh pembangunan pariwisata Labuan Bajo, ada satu hal yang tidak boleh hilang dari gerakan mahasiswa: keberanian berpihak kepada rakyat.
Pesan itu disampaikan Sirilus Ladur, alumni PMKRI Cabang Kupang, menyusul pelantikan kepengurusan baru PMKRI Cabang Labuan Bajo Sanctus Fransiskus Asisi periode 2026–2027. Ia mengingatkan, organisasi mahasiswa jangan sampai kehilangan daya kritis ketika berhadapan dengan kekuasaan dan kepentingan modal.
Menurut Sirilus, Labuan Bajo sedang berada dalam pusaran perubahan ekonomi dan politik yang besar. Investasi pariwisata tumbuh, kepentingan bisnis meluas, sementara masyarakat lokal masih berhadapan dengan berbagai persoalan sosial, lingkungan, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya.
Dalam situasi seperti itu, PMKRI tidak boleh mengambil posisi aman. Organisasi mahasiswa harus menjadi kekuatan kontrol sosial, bukan sekadar menyaksikan bagaimana keputusan-keputusan besar tentang ruang hidup masyarakat ditentukan oleh kepentingan elite.
“Persoalan sosial di tengah umat atau masyarakat jangan sampai menjadikan kader PMKRI sebagai penonton setia bersama oligarki atau para elit yang tidak pro-rakyat. PMKRI harus hadir sebagai penyambung lidah masyarakat, bukan mitra kenyamanan penguasa,” tegas Sirilus.
Pernyataan tersebut menjadi kritik terhadap kecenderungan gerakan mahasiswa yang berisiko kehilangan independensi ketika terlalu dekat dengan lingkaran kekuasaan. Padahal, salah satu tugas historis organisasi mahasiswa adalah menjaga jarak kritis terhadap penguasa dan mengawasi kebijakan publik.
Jangan Kehilangan Keberpihakan
Bagi Sirilus, PMKRI harus tetap berpijak pada prinsip preferential option for the poor, keberpihakan kepada kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan.
Prinsip tersebut tidak cukup berhenti sebagai semboyan dalam forum kaderisasi atau pidato organisasi. Ia harus hadir dalam sikap dan tindakan ketika masyarakat menghadapi ketidakadilan.
Di Labuan Bajo, keberpihakan itu memiliki banyak medan perjuangan. Mulai dari persoalan lingkungan, ketimpangan dalam pembangunan pariwisata, akses masyarakat lokal terhadap ruang ekonomi, hingga perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Pembangunan pariwisata tidak boleh hanya dibaca melalui angka investasi, pertumbuhan hotel, atau peningkatan kunjungan wisatawan. Di balik angka-angka tersebut terdapat kehidupan masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan kesempatan untuk menikmati manfaat pembangunan.
Karena itu, PMKRI perlu menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat yang berani mempertanyakan arah pembangunan, terutama ketika kepentingan ekonomi berhadapan dengan keadilan sosial.
Menjadi Role Model Gerakan Mahasiswa
Sirilus juga berharap kepemimpinan baru PMKRI Labuan Bajo mampu melahirkan tradisi gerakan yang lebih kuat dan menjadi contoh bagi cabang PMKRI lainnya.
“Paling tidak, Ketua PMKRI Cabang Labuan Bajo yang baru harus bisa menjadi role model (panutan) bagi ketua-ketua cabang PMKRI lainnya di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Harapan itu menuntut kepemimpinan yang tidak hanya piawai mengelola organisasi, tetapi juga memiliki keberanian moral dan ketajaman membaca persoalan masyarakat.
Kepengurusan baru di bawah Nicolas Pinoteli kini memikul tanggung jawab untuk membuktikan bahwa PMKRI tetap relevan di tengah perubahan Labuan Bajo.
Sebab, organisasi mahasiswa tidak seharusnya tumbuh menjadi bagian dari kemapanan yang justru dikritiknya sendiri.
Ketika oligarki memperluas pengaruh, ketika kepentingan modal semakin menentukan arah pembangunan, dan ketika suara masyarakat kecil berisiko tenggelam, mahasiswa seharusnya berdiri di sisi mereka yang membutuhkan pembelaan.
PMKRI tidak boleh hanya menjadi penonton yang menyaksikan panggung kekuasaan. Ia harus tetap menjadi suara kritis yang mengingatkan bahwa pembangunan seharusnya mengabdi kepada manusia, bukan sebaliknya.
Tinggalkan Balasan