Labuan Bajo – Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Inocentius Peni atau Ino Peni pesimis target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp318 miliar tahun 2025 yang dicanangkan oleh Edi-Weng. Ia menyebut target itu tidak mudah butuh keseriusan pemerintah.
“ Untuk target PAD sebesar 318 miliar tahun 2025 kami pesimis dapat tercapai, karena ada banyak hambatan. Hambatan-hambatan itu harus bisa menjadi perhatian serius pemerintah,” kata Ino Peni di Labuan Bajo, Selasa (25/2/2025).
Pertama, menurut Ino Peni, proyek infrastruktur yang menghasilkan PAD seperti pendapatan galian golongan C diperkirakan akan mengalami penurunan sebagai dampak dari program-program prioritas pemerintah pusat atau nasional.
Pemerintah daerah, kata dia, akan lebih fokus untuk mendukung program-prgram nasional sehingga kemungkinan akan berdampak menurunnya PAD.
Kedua, pencabutan hak daerah untuk mendapatkan hasil pungutan retribusi di kawasan Taman Nasional Komodo oleh pihak KLHK sejak Mei 2024 lalu. “Dengan dihentikannya pungutan retribusi itu, maka diprediksi akan mengurangi PAD Manggarai Barat”, ungkapnya.
Ketiga, berkurangnya event-event berskala besar atau nasional yang digelar oleh kementerian atau lembaga lainnya. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya tingkat kunjungan sehingga berimbas pada menurunnya PAD dari pajak hotel dan restauran.
Keempat, masih relatif tinggimya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) akan berdampak pada rendahnya pendapatan BPHTB. Menurut Ino, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut pemetintah daerah Manggarai Barat dituntut untuk meningkatkan daya inovasi dan berkreatifitas demi mengoptimalkan seluruh potensi yang ada.
“Pemerintah dituntut untuk bekerja keras dan mencari terobosan dengan lebih meningkatkan daya inovasi dan berkreatifitas demi mengoptimalkan seluruh potensi yang ada,” jelasnya.
Optimalkan Potensi
Ino Peni mengurai dalam berbagai rapat, DPRD terus mendorong pemerintah agar lebih giat mengoptimalkan potensi-potensi yang tersedia seperti menyiapkan kebijakan dan sistem yang kuat.
“Dimana kebijakan yang dilahirkan efektif dan tidak menimbulkan beban bagi masyarakat”, pintanya.
Selain itu, perlu menciptakan manajemen tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya manusia seperti menempatkan orang yang tepat pada bidang tugas yang tepat.
Politisi partai PAN itu juga menyebut, pemerintah perlu memfasilitasi UMKM yang belum tercatat sebagai wajib pajak daerah seperti restaurant atau rumah makan yang tercatat masih sekitar ratusan uasaha yang belum memiliki kelengkapan dokumen adminsitrasi. Demikian pula pengelolaan pasar-pasar yang ada agar lebih dimaksimalkan.
“Untuk itu dibutuhkan adanya regulasi atau aturan yang mengatur tata kelola termasuk dibidang pariwisata. Seperti bagaimana agar para wisatawan lebih lama tinggal di daerah ini. Selain itu, penataan dan pengelolaan destinasi-destinasi wisata yang tengah dikelola oleh Perusahaan daerah (Perumda) seperti Puncak Waringin, Kuliner Kampung Ujung dan Batu Cermin agar sungguh-sungguh dikelola secara lebih baik dan profesional,” sebutnya.
Sumber PAD lain yakni penataan area parkir kendaraan yang belum diatur secara maksimal. Demikian pula NJOP agar perlu ditinjau ulang karena tingginya NJOP berpotensi menghambat investasi masuk di Manggarai Barat. Selain itu, pemerintah perlu melakukan inventarisasi dan memanfaatkan secara maksimal aset-aset pemerintah daerah yang ada.
Ia menambahkan bahwa dulu pemerintah daerah Manggarai Barat menjanjikan untuk menertibkan berbagai aset pemerintah dengan membentuk satgas. “Namun, hingga kini aset-aset tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal, sangat disayangkan”, pungkasnya. ***
Editor : Chellz
Tinggalkan Balasan