LABUAN BAJO– Penyelenggaraan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan terukur ditegaskan sebagai fondasi utama pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Komitmen tersebut disampaikan langsung Gubernur NTT, Melki Laka Lena, dalam penegasan arah kebijakan tata kelola anggaran yang melibatkan publik sejak tahap awal pembahasan.
Gubernur Melki menegaskan bahwa seluruh proses perencanaan dan pembahasan anggaran dibuka seluas-luasnya untuk publik, baik di lingkup pemerintah provinsi maupun bersama DPRD.
“Sejak proses pembahasan, ruang publik sudah terbuka. Kami mengundang para pihak untuk berdiskusi, baik di internal pemerintah maupun bersama DPRD, dan semuanya dapat diakses publik,” ujar Gubernur Melki.
Ia menambahkan, untuk isu-isu yang dinilai sensitif atau berpotensi menimbulkan risiko hukum, Pemerintah Provinsi NTT secara aktif melakukan konsultasi dengan BPKP, BPK, serta Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk kepolisian dan kejaksaan.
“Kami ingin seluruh anggaran ter-record dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, tidak berisiko hukum, dan tetap berjalan seiring dengan partisipasi publik serta proses politik,” tegasnya.
Kurangi Ketergantungan Pusat, PAD NTT Ditargetkan Rp2,8 Triliun
Salah satu fokus utama Gubernur Melki adalah mendorong kemandirian fiskal daerah dengan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi strategi kunci.
“Tahun lalu PAD kita mencapai Rp1,297 triliun. Tahun ini, target kita naik signifikan menjadi Rp2,8 triliun,” ungkapnya.
Menurut Gubernur Melki, penguatan PAD akan memberikan ruang fiskal yang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah untuk mengeksekusi program-program aspiratif masyarakat yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam anggaran pusat yang peruntukannya sudah terkunci.
Program Nasional Harus Libatkan Ekonomi Lokal
Menanggapi program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Rumah Layak Huni, Gubernur Melki menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai pasok program.
Ia menyayangkan masih banyak bahan baku seperti telur dan daging yang didatangkan dari luar NTT, padahal potensi lokal sangat besar.
“Program pusat yang masuk ke NTT dengan nilai triliunan rupiah harus benar-benar memberi dampak ekonomi bagi masyarakat bawah, bukan hanya menjadi konsumsi dari luar daerah,” katanya.
Cegah Korupsi Lewat Birokrat Entrepreneur
Dalam upaya mencegah praktik korupsi, Gubernur Melki mendorong pendekatan yang tidak biasa dengan menanamkan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Masih banyak potensi usaha di masyarakat yang ‘tidur’. ASN harus berani bergerak mengelola potensi tersebut secara sehat dan produktif. Di luar sana masih banyak peluang ekonomi yang bisa dikelola dengan baik,” ujarnya.
Pendekatan ini diharapkan tidak hanya menekan risiko penyalahgunaan anggaran, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
Sebagai bentuk keterbukaan, Gubernur Melki mengajak masyarakat menyampaikan aspirasi melalui kanal komunikasi “Meja Rakyat: Melki–Johni Melayani Rakyat”, yang dapat diakses melalui WhatsApp maupun secara langsung di Sekretariat Meja Rakyat, Kantor Gubernur NTT, setiap hari kerja.
BPKP: Transparansi Adalah Akuntabilitas Nyata
Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT, Kapsari, menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata akuntabilitas publik.
Ia menyebut tiga aspek krusial dalam tata kelola keuangan daerah, yakni transparansi, partisipasi, dan pengukuran (measurable).
BPKP, kata Kapsari, akan terus mengawal kebijakan keuangan daerah melalui Laporan Eksekutif Daerah yang dievaluasi oleh BPKP Pusat. Ia mengapresiasi respons cepat Gubernur Melki yang langsung menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan.
Editor : Chellz
Tinggalkan Balasan