LABUAN BAJO — Ketua DPC Gahawisri Labuan Bajo, Budi Widjaja, menyoroti implementasi kebijakan pembatasan kuota wisatawan di Taman Nasional Komodo yang dinilai belum berjalan optimal dan berpotensi menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Menurut Budi, kebijakan kuota pada dasarnya memiliki tujuan menjaga daya dukung lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Namun, penerapan sistem berbasis aplikasi SIORA dinilai belum didukung desain kebijakan yang matang serta minim transparansi.
“Tanpa transparansi, kepercayaan publik akan runtuh. Ini yang mulai dirasakan pelaku wisata saat ini,” ujar Budi.
Ia menilai, hingga kini tidak ada kejelasan terkait distribusi kuota harian, jumlah kuota tersisa, serta siapa saja yang telah mengakses atau membeli kuota. Kondisi tersebut dinilai memicu kebingungan sekaligus keraguan di kalangan operator wisata.
Selain itu, Budi juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan kebijakan. Ia menyebut pembatasan ketat lebih dirasakan wisatawan reguler dan operator kecil, sementara kapal pesiar berkapasitas besar masih beroperasi tanpa batasan yang jelas.
“Jika tujuan utamanya konservasi, maka semua sumber tekanan terhadap ekosistem harus diperlakukan sama,” katanya.
Persoalan lain muncul dari kebijakan yang memperbolehkan penggunaan kuota lintas hari, di mana kuota yang dibeli untuk hari berikutnya dapat digunakan pada hari berjalan. Hal ini dinilai berpotensi merusak akurasi data dan membuka peluang kelebihan kapasitas kunjungan.
“Kuota kehilangan fungsi sebagai alat kontrol real-time,” ujarnya.
Di sisi pengawasan, ia juga menilai sistem masih parsial karena hanya terfokus pada titik utama seperti Padar, Rinca, Komodo, dan Gili Lawa, sementara lokasi lain relatif tidak terkontrol dan membuka peluang aktivitas wisata di luar sistem.
Budi menegaskan, perbaikan sistem menjadi kunci agar tujuan konservasi tidak meleset dari sasaran. Ia mendorong adanya langkah konkret seperti audit sistem, transparansi real-time, serta penegakan aturan yang konsisten.
“Konservasi harus dibangun di atas sistem yang transparan dan dapat dipercaya,” ujarnya.
Tanggapan Balai TN Komodo
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Hendrikus Rani Siga menyatakan bahwa kebijakan pembatasan kuota melalui sistem SIORA merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian kawasan sekaligus meningkatkan tata kelola kunjungan wisata.
Ia menjelaskan bahwa penerapan sistem digital masih dalam tahap penguatan dan evaluasi berkelanjutan. “Kami terus melakukan penyempurnaan, termasuk peningkatan transparansi data dan pengawasan di lapangan agar sistem ini berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Menurutnya, pengaturan kuota dilakukan berdasarkan kajian daya dukung dan daya tampung kawasan, serta mempertimbangkan aspek konservasi jangka panjang. Terkait isu ketimpangan, pihak balai menegaskan akan melakukan penyesuaian agar seluruh pelaku wisata tunduk pada aturan yang sama.
“Kami terbuka terhadap masukan dari pelaku wisata dan masyarakat. Evaluasi terus dilakukan untuk memastikan kebijakan ini adil dan tepat sasaran,” katanya.
Balai TN Komodo juga menyebut akan memperkuat pengawasan di titik-titik di luar destinasi utama guna mencegah aktivitas wisata di luar sistem, serta mengintegrasikan seluruh aktivitas kunjungan ke dalam satu mekanisme yang terkontrol.**
Tinggalkan Balasan