LABUAN BAJO — Upaya memperkuat fondasi keselamatan dan kualitas pariwisata di Labuan Bajo semakin diperjelas melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pilot Project: Penguatan Tata Kelola Risiko untuk Membangun Pariwisata Berkualitas di Labuan Bajo”. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis lintas sektor dalam merespons tantangan pengelolaan risiko destinasi wisata yang kian kompleks.
FGD yang digelar di Golo Mori Convention Center ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia melalui Deputi Pengembangan Pariwisata, bekerja sama dengan PT Jasaraharja Putera Insurance. Forum ini menandai penguatan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dalam membangun sistem pariwisata yang aman, terukur, dan berkelanjutan.
Dalam konteks pembangunan nasional, penguatan aspek keselamatan pariwisata sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menekankan pentingnya perlindungan wisatawan serta tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan kenyamanan, termasuk melalui penyediaan skema asuransi untuk aktivitas berisiko tinggi.
Data menunjukkan bahwa tantangan pengelolaan risiko di Labuan Bajo masih signifikan. Hasil pengukuran indikator Quality Tourism tahun 2025 mencatat skor 4,33 (skala 1–7) pada aspek manajemen krisis dan kebencanaan. Sementara itu, angka kecelakaan kapal wisata mencapai 18 kejadian sepanjang tahun 2025, meningkat 28,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menegaskan urgensi pembenahan sistem yang lebih terintegrasi.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Sekretaris Daerah Fransiskus S. Sodo menegaskan bahwa Labuan Bajo kini memegang peran strategis sebagai wajah pariwisata Indonesia di tingkat global.
“FGD ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan perspektif, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah konkret dalam membangun sistem pariwisata yang lebih tangguh di Labuan Bajo,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola risiko merupakan prasyarat agar pertumbuhan sektor pariwisata berjalan seimbang dengan peningkatan kualitas layanan dan keselamatan wisatawan.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, menekankan bahwa transformasi pariwisata tidak lagi semata berorientasi pada jumlah kunjungan, tetapi pada kualitas dan keberlanjutan.
“Penguatan tata kelola risiko menjadi kunci agar setiap aktivitas pariwisata berjalan dalam sistem yang terencana, terukur, dan terintegrasi,” tegasnya.
Dari sisi industri, Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, menyoroti pentingnya peran asuransi sebagai instrumen perlindungan yang tidak terpisahkan dari ekosistem pariwisata.
“Asuransi bukan sekadar pelengkap, tetapi bagian penting dalam membangun pariwisata yang aman dan nyaman,” katanya.
Sementara itu, Plt. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Andhy MT Marpaung, memaparkan pendekatan sistemik dalam penguatan tata kelola risiko. Ia menekankan pentingnya integrasi asuransi dalam paket wisata, penguatan standar dan sertifikasi pelaku usaha, hingga pengembangan sistem manajemen risiko destinasi berbasis data dan didukung sistem peringatan dini.
Selain itu, pembentukan Satuan Tugas Manajemen Risiko Destinasi dinilai krusial untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan respons krisis. Reformulasi regulasi serta klasifikasi usaha juga menjadi bagian dari upaya memastikan kepastian hukum dan akses terhadap skema perlindungan.
Melalui langkah-langkah tersebut, Labuan Bajo diharapkan tidak hanya menjadi destinasi unggulan dari sisi keindahan alam, tetapi juga sebagai model nasional dalam pengelolaan risiko pariwisata. Inisiatif ini sekaligus membuka peluang bagi Labuan Bajo untuk tampil sebagai pilot project nasional dalam membangun sistem pariwisata yang aman, tangguh, dan berkelas dunia.
Editor : Chellz
Tinggalkan Balasan