MAUMERE — Konferensi Republik Maumere menyoroti krisis kepercayaan terhadap demokrasi dan ketimpangan pembangunan yang dinilai semakin nyata di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam pernyataan sikap bertajuk “Republik Diuji di Tanah Ini”, Sabtu (31/10/2026), forum tersebut mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai semakin sentralistis, lemahnya pelayanan publik, hingga pembangunan yang mengabaikan keadilan ekologis dan hak masyarakat.
Konferensi yang berlangsung di Ledalero, Maumere, Kabupaten Sikka, itu menegaskan bahwa negara semakin kuat dalam simbol, tetapi justru absen dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Dari seluruh pembahasan di Maumere, kami sampai pada satu diagnosis: negara hadir dalam simbol, tetapi absen dalam layanan. Nusa Tenggara Timur adalah buktinya,” demikian pernyataan sikap konferensi tersebut.
Forum itu menilai pertumbuhan ekonomi tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan pembangunan apabila tidak diikuti perbaikan kualitas hidup masyarakat.
NTT disebut memiliki pertumbuhan ekonomi di atas lima persen, tetapi masih menghadapi angka kemiskinan sebesar 17,52 persen. Hampir empat dari sepuluh balita mengalami stunting, sementara indeks pembangunan manusia dinilai tertinggal sekitar seperempat abad dibandingkan Jakarta.
Konferensi juga menyoroti kemerosotan kepuasan publik terhadap demokrasi, dari 74 persen pada awal 2024 menjadi 40 persen pada Oktober 2026.
Bagi forum tersebut, kondisi itu merupakan peringatan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara semakin melemah ketika kebijakan tidak mampu menjawab persoalan riil warga.
Kritik terhadap resentralisasi dan militerisasi
Salah satu kritik utama konferensi diarahkan pada kecenderungan resentralisasi pemerintahan dan pemangkasan transfer ke daerah.
Konferensi menilai desentralisasi tidak boleh diperlakukan sebagai kebijakan yang dapat dikurangi setiap kali pemerintah pusat menghadapi kebutuhan fiskal.
Pemangkasan Transfer ke Daerah disebut telah menyulitkan ratusan pemerintah daerah dalam membiayai pelayanan dasar.
“Raja kecil tidak lenyap dengan menobatkan raja yang lebih besar,” demikian salah satu pernyataan dalam dokumen tersebut.
Forum itu menuntut pengembalian kewenangan dan sumber daya kepada pemerintah daerah dan desa, disertai jaminan standar pelayanan minimum dari pemerintah pusat serta pengawasan warga.
Selain itu, konferensi menolak keterlibatan militer dalam urusan sipil dan menegaskan bahwa tugas militer seharusnya berfokus pada pertahanan.
Pemerintahan, menurut mereka, harus diisi oleh orang-orang yang kompeten, bukan berdasarkan kedekatan politik.
Flores bukan sekadar pulau energi
Persoalan pembangunan dan lingkungan menjadi salah satu perhatian penting dalam pernyataan sikap tersebut.
Konferensi mengkritik penetapan Flores sebagai “pulau panas bumi” yang dinilai diputuskan dari Jakarta tanpa persetujuan warga.
Proyek panas bumi di Sokoria, Mataloko, dan Atadei disebut memperlihatkan persoalan yang menyertai pembangunan energi, mulai dari sengketa tanah, krisis air, kerusakan lingkungan, hingga tersingkirnya masyarakat adat akibat peta konsesi yang disusun tanpa keterlibatan mereka.
Konferensi menuntut peninjauan ulang penetapan Flores sebagai pulau panas bumi, keterbukaan peta konsesi, serta kajian dampak lingkungan yang independen.
Mereka juga menegaskan tidak boleh ada perluasan proyek tanpa persetujuan bebas dan sadar dari masyarakat terdampak.
Dalam pandangan konferensi, pembangunan tidak boleh mengorbankan tanah dan air yang menjadi ruang hidup masyarakat.
Keadilan ekologis, menurut mereka, harus mencakup keadilan dalam pembagian manfaat dan beban pembangunan, proses pengambilan keputusan, serta pengakuan terhadap pengetahuan ekologis masyarakat adat.
Negara dituntut bertanggung jawab atas korban bencana
Konferensi turut menyoroti persoalan penanganan bencana, khususnya kondisi pengungsi di Nagekeo, penyintas erupsi Lewotobi, dan warga Palue yang masih menunggu hunian layak.
Dalam pernyataan sikapnya, forum tersebut menyebut lebih banyak warga di Nagekeo meninggal di pengungsian dibandingkan tertimpa bangunan saat gempa.
“Mereka tidak dibunuh gempa; mereka ditinggalkan setelah gempa,” demikian pernyataan konferensi.
Forum itu menilai kematian warga dalam situasi pengungsian tidak dapat semata-mata dianggap sebagai dampak bencana alam, tetapi juga harus dilihat dalam konteks tanggung jawab negara menyediakan layanan dasar.
Konferensi mendesak pemenuhan segera kebutuhan air bersih, kesehatan, dan hunian bagi pengungsi, serta pertanggungjawaban atas kematian yang dinilai dapat dicegah.
Mereka juga menuntut adanya diskresi logistik bencana bagi pemerintah daerah agar penanganan darurat tidak terhambat prosedur birokrasi.
Keluhan warga, menurut konferensi, harus diperlakukan sebagai kesaksian yang perlu ditindaklanjuti, bukan ditolak dengan alasan kekurangan data.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan urusan privat
Dalam aspek perlindungan hak asasi manusia, konferensi menuntut negara memperluas layanan perlindungan perempuan dan anak hingga tingkat desa.
Layanan yang diminta meliputi unit pelayanan terpadu, rumah aman, tenaga profesional, dan anggaran yang memadai.
Forum tersebut juga menyoroti perdagangan orang yang dinilai berkaitan dengan persoalan kemiskinan dan migrasi tidak aman.
Adat, keluarga, dan agama diminta menjadi ruang perlindungan bagi korban, bukan tempat untuk menyembunyikan kekerasan.
“Pengampunan tidak boleh membungkam korban, dan belis tidak pernah membenarkan kekerasan,” demikian salah satu penegasan dalam pernyataan sikap itu.
Konferensi juga menolak penggunaan bantuan sosial sebagai alat untuk membungkam kritik atau menukar hak politik warga.
Penerima bantuan, menurut forum tersebut, tetap memiliki hak untuk bertanya, mengkritik, dan menagih tanggung jawab pemerintah.
Tuntut penuntasan pelanggaran HAM
Konferensi Republik Maumere mendesak negara menuntaskan 12 peristiwa pelanggaran HAM berat melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan HAM.
Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah pemenuhan keadilan bagi korban peristiwa 1965 di Sikka.
Forum itu juga meminta penghentian penangkapan sewenang-wenang terhadap peserta aksi, kekerasan aparat, serta perlindungan terhadap pengkritik dari praktik doxing dan teror.
Anak-anak yang berhadapan dengan hukum, menurut konferensi, harus diperlakukan sebagai anak dan memperoleh perlindungan sesuai hak-haknya.
Pendidikan harus memanusiakan
Dalam bidang pendidikan, konferensi mengkritik sistem yang dinilai terlalu pragmatis dan teknokratis karena lebih berorientasi mencetak tenaga kerja daripada membentuk manusia yang merdeka, bermoral, berilmu, dan berintegritas.
Pendidikan diminta berakar pada kebudayaan dan kearifan lokal, sekaligus membuka jalan bagi anak-anak untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa mereduksi manusia menjadi sekadar tenaga kerja.
Konferensi juga menuntut pemenuhan hak atas pendidikan yang bermutu dan setara antara wilayah timur dan barat Indonesia.
Teknologi, termasuk kecerdasan buatan, dinilai harus menjadi alat bantu pendidikan, bukan pengganti guru.
Kampus pun diminta tetap menjadi ruang bebas berpikir, tempat iman dan nalar dapat berjalan bersama untuk mengoreksi kehidupan bernegara.
Mandat rakyat harus dapat dikoreksi
Konferensi Republik Maumere menegaskan bahwa negara merupakan milik seluruh rakyat, sementara pemerintah hanyalah pengurus yang menjalankan mandat.
Karena itu, kemerosotan kepuasan publik terhadap demokrasi harus diperlakukan sebagai peringatan bagi pemerintah, bukan sebagai gangguan.
Forum tersebut menuntut pembenahan kabinet, pemulihan kebijakan berbasis bukti, keterbukaan anggaran, dan penghentian sikap curiga terhadap kritik.
Mereka menegaskan rakyat memiliki hak untuk mengoreksi pengurus negara, termasuk mencabut mandat melalui mekanisme demokratis dan konstitusional.
Berjanji mengawal perubahan
Selain menyampaikan tuntutan kepada pemerintah, Konferensi Republik Maumere menyatakan akan menjalankan sejumlah komitmen untuk mengawal perubahan.
Komitmen itu antara lain menyusun rapor layanan publik dari desa, paroki, dan kampus; mengawasi anggaran daerah, Dana Desa, serta dana bencana; mendampingi korban kekerasan; dan menghidupkan ruang musyawarah antara pemerintah, adat, agama, kampus, serta komunitas basis.
Forum tersebut juga bertekad menjaga hutan, mata air, laut, dan sawah sebagai bagian dari upaya bela negara serta menggunakan suara secara kritis di ruang publik maupun bilik suara.
“Kami tidak berhimpun untuk merebut kekuasaan. Kami berhimpun untuk mengembalikannya kepada pemiliknya: rakyat,” demikian penegasan konferensi.
Pernyataan sikap itu ditutup dengan penegasan bahwa republik bukan hanya milik pemerintah atau elite politik, melainkan milik rakyat yang mendirikannya, merawatnya, dan memiliki tanggung jawab untuk memperbaikinya.
Editor : Chelz
Tinggalkan Balasan