JAKARTA — Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri kini membuka persoalan serius mengenai keamanan ruang demokrasi di Indonesia.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengingatkan bahwa skandal penyadapan tersebut memiliki implikasi serius terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan pers.
Dalam pernyataan pada 4 November 2026, Usman menegaskan bahwa perkara tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan penyadapan terhadap Presiden.
Ia mengingatkan bahwa dugaan pengawasan juga menyasar gerak-gerik politisi, pengusaha, jurnalis, dan aktivis.
Amnesty bahkan memperingatkan kemungkinan munculnya praktik pemolisian rahasia yang digunakan untuk menjinakkan oposisi.
“Jika skandal ini dibiarkan, maka bisa menuju pemolisian rahasia untuk dapat menjinakkan oposisi,” ujar Usman.
Peringatan tersebut penting karena pengawasan ilegal dapat menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. Orang yang merasa dirinya terus diawasi cenderung membatasi komunikasi, menghindari pertemuan, bahkan memilih tidak menyampaikan kritik.
Dalam situasi seperti itu, pembungkaman tidak selalu membutuhkan penangkapan atau ancaman secara langsung. Cukup dengan menciptakan perasaan bahwa setiap percakapan mungkin sedang didengarkan.
Amnesty mendesak agar kepolisian membuka identitas pihak-pihak yang diduga menjadi korban penyadapan, termasuk jurnalis, aktivis, politisi kritis, dan pembela HAM.
Lembaga tersebut juga mendorong pembentukan komite independen yang melibatkan masyarakat sipil untuk mengusut perkara ini dan mengevaluasi sistem penyadapan negara.
Wartawan dan Kerahasiaan Narasumber dalam Bahaya
Ancaman penyadapan terhadap jurnalis memiliki dimensi yang berbeda dibandingkan pengawasan terhadap pejabat publik.
Dalam kerja jurnalistik, perlindungan narasumber merupakan salah satu prinsip penting. Tidak semua orang yang memberikan informasi kepada wartawan bersedia identitasnya diketahui publik.
Seorang pegawai yang membongkar dugaan korupsi, masyarakat yang melaporkan konflik agraria, atau sumber internal yang mengungkap penyalahgunaan kewenangan membutuhkan jaminan keamanan.
Apabila komunikasi wartawan disadap secara ilegal, kerahasiaan tersebut berpotensi terbuka.
Dampaknya bisa menjalar kepada narasumber. Mereka dapat mengalami intimidasi, tekanan pekerjaan, kriminalisasi, atau ancaman keselamatan.
Sekretaris Jenderal Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID), Selo Ruwandanu, mengecam dugaan penyadapan terhadap kalangan media.
“Penyadapan tanpa izin terhadap jurnalis dan pimpinan redaksi adalah kejahatan serius,” tegas Selo dalam pernyataan di Jakarta, 4 November 2026.
Ia mengingatkan bahwa tindakan tersebut mencederai kemerdekaan pers dan hak tolak jurnalis untuk melindungi kerahasiaan identitas narasumber.
SAJID juga meminta agar dugaan penyadapan terhadap kalangan media diusut secara transparan, termasuk mengungkap motif, metode, dan pihak-pihak yang menjadi sasaran.
Persoalannya bukan semata-mata apakah seorang wartawan dapat menerima atau melakukan panggilan telepon secara aman. Lebih jauh, ini menyangkut kemampuan pers menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.
Jika wartawan merasa komunikasinya diawasi, ruang investigasi dapat menyempit. Narasumber menjadi takut berbicara, sementara informasi yang seharusnya diketahui masyarakat berhenti sebelum sampai ke ruang redaksi.
Aktivis NGO Bisa Kehilangan Ruang Aman
Ancaman serupa juga membayangi organisasi masyarakat sipil.
Selama ini, NGO dan organisasi pembela HAM berperan mengawasi kebijakan pemerintah, mendampingi kelompok rentan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan.
Mereka sering bekerja di wilayah yang sensitif: konflik tanah, pertambangan, perkebunan, penggusuran, kekerasan aparat, hak masyarakat adat, dan kerusakan lingkungan.
Komunikasi dengan korban dan saksi menjadi bagian penting dari kerja tersebut.
Jika perangkat komunikasi aktivis menjadi sasaran penyadapan ilegal, kerahasiaan korban dan strategi advokasi dapat terancam.
Dalam konteks ini, pengawasan tidak lagi sekadar persoalan privasi individu. Ia dapat mengganggu kerja-kerja pembelaan HAM dan memperlemah kemampuan masyarakat untuk mengorganisasi diri.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sebagaimana diberitakan Deutsche Welle pada 5 November 2026, memperingatkan bahwa penyadapan terhadap kritik dan aktivitas politik yang sah dapat menjadi instrumen pembungkaman.
YLBHI mengingatkan bahwa praktik tersebut dapat menimbulkan ketakutan untuk berbicara, melapor, berorganisasi, dan mengawasi pemerintah.
Peringatan ini memperlihatkan bahwa dampak penyadapan bisa jauh melampaui individu yang menjadi sasaran langsung.
Masyarakat yang tidak pernah disadap sekalipun dapat ikut membatasi kebebasannya karena takut menjadi target berikutnya.
Pengamat: Pengawasan Bisa Melahirkan Ketakutan Kolektif
Pengamat kepolisian Bambang, dalam pemberitaan Monitor Indonesia, mengingatkan bahwa penyadapan pada dasarnya dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum. Namun, kewenangan tersebut harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur yang jelas, pembatasan objek, dan mekanisme pengawasan.
Ia menilai penyalahgunaan penyadapan terhadap jurnalis, aktivis, dan masyarakat sipil berpotensi menimbulkan ketakutan dalam kehidupan demokrasi.
Bambang menggunakan perspektif panoptisisme dari filsuf Michel Foucault untuk menggambarkan bagaimana pengawasan dapat membentuk perilaku masyarakat.
Dalam situasi ketika seseorang merasa selalu mungkin diawasi, ia akan mulai mengendalikan dirinya sendiri.
Kritik dikurangi. Percakapan dibatasi. Pertemuan dihindari. Informasi sensitif tidak lagi dibagikan.
Dengan demikian, pengawasan dapat menghasilkan efek pembungkaman bahkan tanpa adanya tindakan represif yang terlihat.
Inilah salah satu bahaya terbesar ketika teknologi pengawasan berada di tangan institusi yang tidak memiliki kontrol memadai.
Negara Harus Menjelaskan Siapa yang Memerintahkan dan untuk Apa
Kasus ini menjadi semakin serius karena dugaan penyadapan disebut berkaitan dengan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS), yakni sistem yang berkaitan dengan mekanisme intersepsi komunikasi.
Menurut keterangan Bareskrim Polri pada 3 November 2026, dugaan penyadapan dilakukan sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa prosedur yang semestinya.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data elektronik pada Oktober 2026.
Bareskrim telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara tersebut. Namun, penetapan tersangka belum dengan sendirinya membuktikan seluruh dugaan tindak pidana. Proses hukum tetap harus berjalan dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.
Di sisi lain, publik membutuhkan jawaban yang lebih luas daripada sekadar identitas pelaku.
Siapa yang memberikan perintah penyadapan? Siapa yang menerima dan mengakses hasil intersepsi? Untuk kepentingan apa informasi tersebut dikumpulkan? Apakah data digunakan untuk penegakan hukum atau kepentingan lain?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena penyalahgunaan teknologi pengawasan dapat menjadi persoalan kelembagaan apabila sistemnya memungkinkan seseorang memantau warga negara tanpa kontrol yang efektif.
Demokrasi Tidak Boleh Berubah Menjadi Negara Pengawasan
Indonesia telah melewati Reformasi 1998 dengan salah satu tuntutan utama mengakhiri praktik kekuasaan yang sewenang-wenang.
Kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, serta perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian penting dari perubahan tersebut.
Karena itu, dugaan penyadapan terhadap wartawan dan aktivis NGO harus dipandang sebagai persoalan serius bagi masa depan demokrasi.
Negara memang membutuhkan perangkat intelijen dan teknologi pengawasan untuk menghadapi kejahatan. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh digunakan untuk mengawasi kritik, mengintimidasi pembela HAM, atau mengendalikan pemberitaan.
Ombudsman RI, melalui pernyataan Anggota Ombudsman Syafrida R. Rasahan pada 4 November 2026, juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola penyadapan agar penyalahgunaan kewenangan tidak terulang.
Pengawasan terhadap negara harus berjalan beriringan dengan pengawasan terhadap penggunaan instrumen negara.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang siapa yang disadap dan siapa yang menyadap. Persoalan sesungguhnya adalah apakah warga negara masih memiliki ruang aman untuk berbicara, mengkritik, menulis, mengorganisasi gerakan, dan mengungkap ketidakadilan.
Sebab, ketika wartawan takut menghubungi narasumber dan aktivis takut berbicara dengan korban, demokrasi mungkin masih terlihat berjalan. Pemilu tetap berlangsung, lembaga negara tetap bekerja, dan kebebasan berbicara masih tercantum dalam konstitusi.**
Editor : Chellz
Tinggalkan Balasan