JAKARTA – Skandal dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto membuka kembali pertanyaan mengenai hubungan politik dua tokoh yang pernah berada dalam satu barisan kekuasaan: Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi salah satu pusat perhatian. Bukan hanya karena posisinya sebagai salah satu tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, tetapi juga karena riwayat politik dan kariernya yang memiliki hubungan erat dengan pemerintahan Jokowi.
Kasus ini berkembang menjadi persoalan yang lebih besar daripada sekadar dugaan pelanggaran prosedur kepolisian. Di tengah hubungan Prabowo dan Jokowi yang disebut mengalami keretakan, muncul pertanyaan apakah penyadapan tersebut murni penyalahgunaan kewenangan atau memiliki dimensi kepentingan politik yang lebih luas.
Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Ketiganya adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso.
Pada 6 November, polisi menetapkan tersangka keempat, yakni perwira tinggi berinisial SU, yang diidentifikasi sebagai Slamet Uliandi.
Penyidik mendalami dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh, termasuk dugaan penghapusan data hasil intersepsi.
Perjalanan karier Listyo Sigit tidak bisa dilepaskan dari perjalanan politik Jokowi.
Ketika Jokowi menjadi Wali Kota Solo, Listyo pernah menjabat Kapolresta Surakarta. Hubungan profesional tersebut berlanjut ketika Jokowi menjadi Presiden.
Pada Januari 2021, Jokowi mengangkat Listyo sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis.
Listyo kemudian memimpin institusi kepolisian selama pemerintahan Jokowi dan tetap berada di posisi strategis ketika Prabowo mengambil alih pemerintahan pada Oktober 2024.
Setelah pergantian kepemimpinan nasional, dinamika posisi Listyo kembali berubah. Ia kemudian dipercaya menjabat Kepala Kantor Staf Presiden. Namun, jabatan itu tidak bertahan lama.
Setelah namanya diumumkan sebagai tersangka dalam perkara penyadapan, Prabowo mengambil keputusan memberhentikannya dari jabatan KSP melalui Keputusan Presiden yang ditandatangani pada 4 November 2026.
“Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani keputusan Presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan,” kata Prasetyo.
Untuk sementara, Prabowo menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan.
Keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mengambil langkah administratif terhadap Listyo setelah perkara hukum mencuat. Namun, pemberhentian dari jabatan tidak menggantikan proses pembuktian pidana.
Kasus ini pada akhirnya memperlihatkan bahwa hubungan antarelite politik tidak selalu berhenti ketika jabatan presiden berpindah tangan.
Pengaruh politik, jaringan birokrasi, loyalitas personal, dan kepentingan kelompok dapat terus bergerak di balik struktur pemerintahan.
Listyo kini menghadapi proses hukum. Jokowi memilih menghormati proses yang berjalan. Prabowo mengambil keputusan memberhentikan mantan Kapolri tersebut dari jabatan KSP.
Sementara itu, polisi masih harus menjawab pertanyaan paling mendasar: siapa yang mengendalikan operasi penyadapan dan untuk kepentingan apa informasi tersebut dikumpulkan?
Editor : Chellz
Tinggalkan Balasan