LABUAN BAJO – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar RI) membahas langkah-langkah strategis penguatan sinergi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo, menyusul berkembangnya wacana pembatasan daya tampung pengunjung ke Taman Nasional Komodo.
Rombongan Kemenpar diterima oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Manggarai Barat, Agustinus Gias, mewakili Bupati, di ruang rapat Bupati, Selasa (03/03/2026).
Rumuskan Solusi Jangka Pendek hingga Panjang
Dalam pertemuan itu, para pihak sepakat untuk membahas teknis lanjutan secara lebih komprehensif. Langkah ini akan melibatkan Kemenpar Pemkab Manggarai Barat, Balai Taman Nasional Komodo, serta Kementerian Kehutanan.
Fokus pembahasan diarahkan pada pencarian solusi paling rasional untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Salah satu opsi yang disiapkan adalah pengembangan destinasi alternatif di wilayah daratan (mainland) Manggarai Barat secara lebih spesifik, guna mengurangi tekanan kunjungan ke kawasan konservasi.
Langkah ini dinilai penting agar kebijakan pembatasan daya tampung, jika diterapkan, tetap sejalan dengan keberlanjutan ekosistem sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata.
Penguatan Konektivitas dan Pemasaran Terpadu
Kemenpar juga menegaskan komitmennya untuk mengintegrasikan isu aksesibilitas dan konektivitas dengan strategi pemasaran destinasi. Upaya ini bertujuan menarik wisatawan berkualitas (quality tourism) yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian lokal.
Pendekatan pemasaran terpadu tersebut diharapkan mampu memperkuat positioning Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas yang mengedepankan prinsip pariwisata berkelanjutan.
Fokus SDM dan Desa Wisata Berbasis Masyarakat
Sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025, pengembangan pariwisata di Manggarai Barat akan difokuskan pada strategi berbasis masyarakat lokal melalui penguatan program desa wisata.
Kemenpar akan mengawal penyiapan sumber daya manusia (SDM), tata kelola, serta standardisasi desa wisata bersama kementerian teknis terkait. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong pemerataan manfaat ekonomi sekaligus memperkuat daya saing destinasi di tingkat nasional maupun internasional.
Pertemuan Khusus dengan Balai TN Komodo
Sebagai bagian dari komitmen tindak lanjut, rombongan Kemenpar dijadwalkan menggelar pertemuan khusus dengan Kepala Balai Taman Nasional Komodo.
“Kami sangat terbuka untuk komunikasi yang lebih intensif guna mengawal hasil pertemuan ini, karena ini adalah atensi luar biasa, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional,” tegas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar RI, Haryanto,
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi titik awal kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pariwisata Manggarai Barat yang berkualitas, berkelanjutan, serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat lokal.*
Tinggalkan Balasan