LABUAN BAJO – Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng, resmi membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang diselenggarakan oleh Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Manggarai Barat di Aula Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Manggarai Barat, Senin (16/3/2026).

Diklat bertema “Membangun Pramuwisata Profesional Berkompetensi dan Berdaya Saing untuk Pariwisata Labuan Bajo yang Berkualitas” ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pramuwisata guna mendukung perkembangan pariwisata di Labuan Bajo.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan strategis, antara lain Kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat Stefanus Jemsifori, Ketua Umum Himpunan Pramuwisata Indonesia Imam Widodo, perwakilan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), asosiasi profesi pariwisata, serta ratusan anggota HPI Manggarai Barat.

Pergeseran Paradigma Pariwisata

Peserta Diklat HPI Manggarai Barat, Senin (16/3/2026)

Wakil Bupati Yulianus Weng menegaskan bahwa paradigma pariwisata saat ini telah bergeser dari sekadar mengejar jumlah kunjungan wisatawan menuju pengalaman wisata yang berkualitas.

“Sudah ada perubahan paradigma. Kalau dulu orang mementingkan jumlah pengunjung, makin banyak yang datang dianggap bagus. Tetapi sekarang yang paling penting adalah wisata yang berkualitas,” ujarnya.

Menurutnya, pariwisata berkualitas harus memberikan pengalaman yang lebih otentik bagi wisatawan, tidak sekadar menikmati pemandangan atau berfoto di destinasi wisata.

“Mereka tidak hanya ingin diperkenalkan dengan spot foto. Selain berfoto, wisatawan juga ingin merasakan bagaimana budaya lokal, bagaimana kearifan lokal, serta berinteraksi dengan masyarakat setempat,” jelasnya.

Pentingnya Pariwisata Berkelanjutan

Yulianus Weng juga menekankan pentingnya prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan pariwisata.

“Keindahan alam ini bukan hanya untuk kita saat ini, tetapi harus tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Karena itu lingkungan harus dijaga, kebersihan destinasi harus diperhatikan, dan pengelolaan sampah harus dilakukan dengan baik,” katanya.

Selain menjaga kelestarian lingkungan, ia juga menegaskan bahwa pariwisata harus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Pariwisata berkualitas harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri,” tegasnya.

Pramuwisata Harus Menjadi Storyteller

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati juga menyoroti pentingnya kemampuan pramuwisata dalam menyampaikan narasi atau storytelling kepada wisatawan.

“Kita harus bisa menjadi storyteller yang baik, mampu menyajikan narasi yang alami dan benar tentang alam, sejarah, serta budaya tempat yang kita perkenalkan kepada wisatawan,” ujarnya.

Menurutnya, keunggulan suatu destinasi tidak hanya pada keindahan alam, tetapi juga pada kemampuan pramuwisata dalam menceritakan nilai dan makna dari tempat tersebut.

“Tempat lain juga indah, tetapi kelebihan kita adalah kemampuan menarasikan tempat ini dengan baik, dengan benar, dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Dorong Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

Wakil Bupati juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, asosiasi profesi, dan seluruh pelaku industri pariwisata.

“Jangan bekerja sendiri. Bangun kolaborasi dan sinergi, tidak hanya dengan pemerintah daerah tetapi juga dengan asosiasi pariwisata lainnya,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar Sekretariat Bersama (Sekber) asosiasi pariwisata dapat menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai persoalan sektor pariwisata di daerah.

“Kalau ada masalah atau hal yang ingin didiskusikan, duduk bersama dan bicarakan. Sekber harus menjadi mediator bagi semua asosiasi,” katanya.

Komitmen HPI Meningkatkan Profesionalisme

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pramuwisata Indonesia, Imam Widodo, menjelaskan bahwa HPI telah berdiri sejak tahun 1983 sebagai organisasi profesi pramuwisata di Indonesia.

Menurutnya, saat ini HPI memiliki sekitar 15 ribu anggota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dengan kemampuan pelayanan dalam 12 bahasa.

Ia menegaskan bahwa HPI berkomitmen memastikan pramuwisata memiliki kompetensi dan legalitas yang jelas melalui pelatihan serta sertifikasi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI).

“Kami menyadari masih banyak orang yang mengaku sebagai pramuwisata tanpa memiliki kompetensi dan legalitas. Melalui pelatihan dan sertifikasi, kami memastikan pramuwisata memiliki kredibilitas yang diakui,” ujarnya.

Perkuat SDM Pariwisata Labuan Bajo

Ketua DPC HPI Manggarai Barat, Aloysius Suhartim Karya, menyampaikan bahwa Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sekaligus destinasi pariwisata super prioritas.

Namun menurutnya, pembangunan infrastruktur pariwisata harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang profesional.

“Membangun pariwisata tidak hanya tentang sarana fisik, tetapi juga kesiapan SDM yang mampu menjadi duta destinasi berkualitas tinggi,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa diklat ini diikuti oleh 224 peserta yang telah melalui proses seleksi dua tahap, yaitu pendaftaran serta pendalaman dokumen melalui wawancara.

Peserta dipilih berdasarkan standar kompetensi kerja nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Melalui diklat ini, para peserta diharapkan mampu menjadi pramuwisata yang tangguh, kompeten, dan profesional serta mampu menjaga dan meningkatkan citra pariwisata Labuan Bajo sebagai destinasi super premium yang berkelanjutan.

 

Editor : Chellz