LABUAN BAJO – Kekecewaan terhadap penanganan kasus dugaan penyerangan dan perusakan di Lengkong Warang mendorong Masyarakat Adat Mbehal meminta Kapolri mengambil tindakan tegas terhadap jajaran Polres Manggarai Barat. Melalui surat yang ditujukan kepada Kapolri dan Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), mereka mendesak agar Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang dicopot dari jabatannya, Kasat Reskrim dievaluasi, serta penanganan perkara diambil alih demi menjamin proses hukum yang objektif dan transparan.
Desakan tersebut disampaikan setelah puluhan warga bersama para tetua adat dari Kampung Rungkam, Kampung Tebedo, dan Kampung Wate mendatangi Mapolres Manggarai Barat, Kamis (6/8/2026). Kedatangan mereka bertujuan mempertanyakan perkembangan laporan polisi terkait dugaan penyerangan dan perusakan yang terjadi di Lengkong Warang pada 29 Juli 2026.
Perwakilan Masyarakat Adat Mbehal, Donni Parera, mengatakan masyarakat datang untuk mencari kepastian hukum, bukan menciptakan keributan. Namun, hingga sembilan hari setelah laporan polisi dibuat, mereka mengaku belum menerima informasi mengenai perkembangan penyelidikan.
“Kami datang bukan untuk membuat keributan. Kami hanya meminta kepastian hukum atas laporan yang kami buat. Sampai hari ini kami tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan kasus, sementara orang-orang yang kami duga sebagai pelaku masih bebas berkeliaran. Kondisi ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap Polres Manggarai Barat,” kata Donni.
Menurut Donni, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat karena para terduga pelaku dinilai masih bebas berkeliaran dan berpotensi memicu konflik baru.
Selain meminta penjelasan mengenai perkembangan perkara, para tetua adat membawa surat berisi enam poin tuntutan yang hendak diserahkan langsung kepada Kapolres Manggarai Barat. Namun, menurut mereka, AKBP Christian Kadang tidak dapat menerima rombongan karena sedang memiliki agenda lain. Melalui ajudannya, rombongan diberitahu bahwa Kasat Reskrim akan menemui mereka, tetapi hingga mereka meninggalkan Mapolres, pertemuan tersebut tidak terlaksana.
Dalam surat tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah keberatan terhadap penanganan perkara. Mereka menilai Polres Manggarai Barat tidak bekerja secara profesional dan tidak transparan dalam menangani kasus dugaan penyerangan dan perusakan di Lengkong Warang.
Masyarakat juga menilai Kapolres Manggarai Barat mengingkari komitmennya saat menemui warga di Merot pada 31 Juli 2026. Ketika itu, Kapolres meminta masyarakat menahan diri dan menjaga situasi keamanan serta menyatakan bersedia menerima masyarakat apabila datang ke Polres untuk membahas perkembangan kasus.
Selain itu, masyarakat mengaku kehilangan kepercayaan terhadap penanganan perkara oleh Polres Manggarai Barat. Mereka menilai lambannya proses hukum berpotensi memperbesar konflik di tengah masyarakat.
Donni Parera menegaskan surat yang dikirim kepada Kapolri dan Kapolda NTT merupakan bentuk permohonan agar pimpinan Polri turun tangan menangani perkara tersebut.
“Kami meminta Kapolri mengevaluasi dan mencopot Kapolres Manggarai Barat karena kami menilai penanganan kasus ini berjalan lamban dan tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Kami juga meminta agar penyelidikan diambil alih sehingga proses hukum berlangsung objektif, transparan, dan profesional,” tegas Donni.
Ia menambahkan, masyarakat adat Mbehal tetap memilih menempuh jalur hukum dan berharap aparat kepolisian segera mengusut tuntas dugaan penyerangan serta perusakan di Lengkong Warang agar tidak memicu konflik yang lebih luas.
Kasus Lengkong Warang menjadi perhatian publik setelah terjadi bentrokan yang disertai dugaan penyerangan, perusakan, dan pembakaran kendaraan di kawasan yang tengah bersengketa. Peristiwa tersebut memicu meningkatnya ketegangan antarkelompok masyarakat yang mengklaim hak atas tanah adat di wilayah itu.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang terkait tuntutan pencopotan tersebut.**
Tinggalkan Balasan