JAKARTA — Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri berinisial LSP sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga pengusaha.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Asep Sadruudin mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi dan ahli.
Dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026) malam, Asep mengungkapkan, terdapat tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut, masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH.
Sementara itu, satu orang lainnya berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.
“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” kata Asep.
Penyadapan tanpa prosedur
Asep menjelaskan, dugaan penyadapan ilegal tersebut terjadi dalam rentang 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon yang dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Nomor-nomor tersebut kemudian disadap tanpa adanya kaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan yang berdasarkan undang-undang.
Padahal, menurut Asep, penyadapan oleh kepolisian harus dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan-penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ujarnya.
Penyidik juga menduga para tersangka memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan pada komputer sistem LIMS sekitar Oktober 2026.
Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan yang sebelumnya dilakukan.
Dilaporkan pada 30 Oktober
Kasus ini bermula dari laporan seorang petugas yang mengetahui adanya dugaan penyadapan tanpa prosedur.
Pelapor kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Bareskrim Polri menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan.
Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga orang saksi ahli.
Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
Asep mengatakan, penetapan tiga tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dengan pendekatan scientific crime investigation serta proses manajemen penanganan perkara.
Dijerat tiga pasal
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah pasal terhadap para tersangka.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait perbuatan melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik.
Pasal tersebut memiliki ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.
Kedua, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain.
Ancaman pidana dalam pasal tersebut mencapai enam tahun penjara.
Ketiga, penyidik menerapkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik.
Pasal tersebut memiliki ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun.
Polri klaim profesional
Asep menegaskan, penanganan perkara dilakukan oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri.
Ia menyebut penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang masih berjalan.
“Ini baru awal. Kita telah menetapkan tersangka tadi, tiga orang tersangka dan satu masih dalam proses pemeriksaan saksi,” ujarnya.
Asep memastikan jajaran penyidik akan menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Ini menunjukkan bahwa kami dan jajaran penyidik akan melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelidikan tersebut dengan profesional, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Kasus ini menjadi sorotan karena dugaan penyadapan tidak hanya menyasar komunikasi Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara dan berbagai elemen masyarakat.
Penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap peran masing-masing tersangka, termasuk dugaan perintah penyadapan dan penghapusan jejak hasil penyadapan dalam sistem LIMS.
Editor : Chellz
Tinggalkan Balasan