JAKARTA — Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak serius. Mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri.
Perkara ini tidak hanya mengguncang institusi kepolisian, tetapi juga membuka perdebatan politik dan hukum setelah Istana menyebut dugaan penyadapan terhadap kepala negara berpotensi mengarah pada tindak pidana makar.
Tiga petinggi Polri yang ditahan adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.
Penetapan tersangka diumumkan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Ketiganya diduga terlibat dalam penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo.
Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026 dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur dan verifikasi yang semestinya.
Selain Presiden, sasaran dugaan penyadapan disebut mencakup pejabat negara, politisi, tokoh organisasi masyarakat, jurnalis, aktivis lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Bareskrim telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta menyita telepon genggam, tablet, dan perangkat penyimpanan data elektronik untuk kepentingan penyidikan.
Istana Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah ke Makar
Polemik semakin berkembang setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pandangan Istana mengenai kasus tersebut.
Prasetyo menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran teknis semata.
“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya agenda politik di balik penyadapan terhadap kepala negara.
Namun, hingga kini penyidik belum mengungkap secara terbuka motif, tujuan, maupun pihak lain yang diduga berada di balik praktik penyadapan tersebut.
Yusril Berbeda Pandangan soal Makar
Pernyataan Istana tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Yusril meminta publik membedakan dugaan penyadapan ilegal dengan tindak pidana makar.
Menurut dia, hingga 3 November 2026, penyidik belum menggunakan pasal makar dalam perkara tersebut.
Kasus yang ditangani Bareskrim masih berkaitan dengan dugaan penyadapan dan intersepsi ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Yusril menegaskan bahwa makar memiliki unsur hukum tersendiri yang harus dibuktikan. Karena itu, dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai makar.
Perbedaan pandangan antara dua menteri tersebut menjadi perhatian karena menyangkut cara pemerintah memandang ancaman terhadap kepala negara sekaligus batas penerapan hukum pidana.
Politisi Pertanyakan Tujuan Penyadapan
Dari kalangan parlemen, anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil meminta penyidik mengungkap isi dan tujuan penyadapan sebelum menarik kesimpulan mengenai kemungkinan makar.
Menurut dia, publik belum memperoleh informasi yang cukup mengenai substansi komunikasi yang diduga disadap maupun rencana yang mungkin berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Nasir menilai penyidikan harus menjelaskan secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang memerintahkan, dan untuk kepentingan apa penyadapan dilakukan.
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena penyadapan diduga tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat, politisi, jurnalis, dan kelompok masyarakat.
Listyo Sigit Diberhentikan dari Jabatan KSP
Kasus ini juga berdampak langsung terhadap posisi Listyo Sigit di lingkungan pemerintahan.
Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Kantor Staf Kepresidenan setelah mantan Kapolri tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
Perkembangan ini semakin memperbesar perhatian publik terhadap hubungan antara kekuasaan, institusi kepolisian, dan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara.
Ujian Penegakan Hukum dan Demokrasi
Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo menyisakan persoalan yang lebih luas daripada sekadar penahanan tiga jenderal polisi.
Jika penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum, tindakan tersebut menjadi persoalan serius terkait penyalahgunaan kewenangan aparat negara dan perlindungan hak privasi warga negara.
Apalagi, dugaan sasaran penyadapan mencakup jurnalis, politisi, aktivis, serta kalangan masyarakat sipil.
Di sisi lain, tuduhan makar merupakan perkara serius yang tidak boleh dibangun hanya berdasarkan dugaan atau penilaian politik. Harus ada bukti yang menunjukkan terpenuhinya unsur tindak pidana tersebut.
Publik kini menunggu keberanian penyidik untuk membongkar seluruh rantai komando, motif, dan pihak-pihak yang mungkin terlibat.
Siapa yang memerintahkan penyadapan? Untuk kepentingan apa komunikasi Presiden dan sejumlah pejabat negara dipantau? Apakah ada agenda politik di balik operasi tersebut?
Dan yang paling penting, apakah benar terdapat rencana makar, atau justru terjadi penyalahgunaan kewenangan di dalam institusi negara?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadi ujian bagi transparansi penegakan hukum sekaligus komitmen pemerintah dalam menjaga demokrasi.
Editor : Chelluz
Tinggalkan Balasan