JAKARTA – Ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan daripada penyadapan terhadap seorang presiden: ketika perangkat pengawasan yang dimiliki negara diduga digunakan tanpa prosedur hukum, sementara orang-orang yang terseret justru berasal dari institusi yang bertugas menjaga keamanan negara.
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kini memasuki babak yang lebih rumit. Empat jenderal Polri telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, hingga 6 November 2026, penyidikan belum menjawab pertanyaan paling mendasar: apakah mereka bekerja atas inisiatif sendiri atau menjalankan kepentingan pihak lain?
Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Sebab, berdasarkan keterangan penyidik, aktivitas yang dipersoalkan bukan hanya menyasar nomor telepon Presiden. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat sipil, hingga pengusaha juga diduga masuk dalam daftar pemantauan.
Artinya, perkara ini berpotensi memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada pelanggaran prosedur penyadapan.
Siapa yang membutuhkan informasi dari percakapan orang-orang tersebut? Untuk apa informasi itu dikumpulkan? Dan yang paling penting, apakah ada pihak di luar struktur kepolisian yang menikmati hasilnya?
Empat pertanyaan itu kini menjadi pekerjaan rumah terbesar Bareskrim Polri.
Dari ruang pengawasan ke dugaan operasi tanpa prosedur
Penyidikan Bareskrim mengungkap dugaan penyalahgunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS), perangkat yang berkaitan dengan pengelolaan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum.
Dalam mekanisme yang semestinya, penyadapan bukan kewenangan yang dapat digunakan sesuka hati. Ada persyaratan, dasar hukum, serta prosedur yang harus dipenuhi.
Namun, Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server LIMS tanpa proses verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana.
Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung pada 2025–2026.
“Para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha,” kata Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026).
Pernyataan tersebut mengubah cara publik melihat perkara ini.
Jika hanya Presiden yang menjadi sasaran, penyidikan mungkin akan berpusat pada persoalan keamanan komunikasi kepala negara. Akan tetapi, ketika daftar sasaran diduga mencakup kelompok dengan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan jurnalistik, muncul pertanyaan tentang kemungkinan penggunaan informasi untuk kepentingan yang lebih luas.
Penyidik harus membuktikan apakah seluruh nomor tersebut benar-benar disadap, berapa lama pemantauan dilakukan, bagaimana informasi diperoleh, dan apakah hasilnya pernah diserahkan kepada pihak lain.
Di sinilah persoalan sesungguhnya bermula: siapa pemilik kepentingan di balik pengumpulan informasi tersebut?
Empat jenderal, tetapi siapa pengendali sebenarnya?
Hingga 5 November 2026, Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penetapan Slamet sebagai tersangka keempat menjadi perkembangan penting. Penyidik mulai menguraikan bagaimana kewenangan operasional dalam Monitoring Center Bareskrim bekerja.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menjelaskan Ahrie Sonta dan Eko Hadi, yang terkait dengan pelaksanaan provisioning atau penyadapan, harus memperoleh persetujuan Slamet Uliandi.
“Tersangka Irjen Slamet Uliandi meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini,” kata Suhermanto, Kamis (5/11/2026).
Keterangan itu memperlihatkan adanya dugaan hubungan kewenangan antara pelaksana teknis dan pihak yang memberikan persetujuan.
Namun, satu hal belum terjawab secara terbuka: siapa yang pertama kali menggagas operasi tersebut?
Persetujuan operasional tidak otomatis menjelaskan siapa pencetusnya. Begitu pula keberadaan seseorang dalam struktur pengawasan belum dengan sendirinya membuktikan bahwa ia merupakan pengendali seluruh kegiatan.
Penyidik perlu mengurai hubungan komunikasi, instruksi, aliran informasi, serta keputusan yang mendahului aktivitas penyadapan.
Terlebih, peran individual masing-masing tersangka masih perlu dibuktikan melalui proses hukum. Status tersangka bukan putusan bersalah.
Penghapusan data: upaya menutup jejak atau bagian dari mekanisme lain?
Salah satu bagian paling krusial dalam perkara ini adalah dugaan penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Menurut penjelasan Suhermanto, Ahrie Sonta meminta persetujuan Slamet Uliandi untuk menghapus file hasil penyadapan. Permintaan tersebut diduga disetujui.
Jika dugaan itu terbukti, persoalannya bukan lagi semata-mata bagaimana nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem. Penyidik juga harus menjelaskan mengapa data yang telah dikumpulkan kemudian dihapus.
Apakah penghapusan dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas ilegal? Apakah ada kekhawatiran data tersebut ditemukan? Atau adakah kepentingan lain yang berkaitan dengan keberadaan rekaman?
Semua kemungkinan itu masih membutuhkan pembuktian.
Dalam perkara berbasis teknologi, penghapusan data tidak selalu berarti seluruh jejak digital lenyap. Log aktivitas, riwayat akses, salinan data, perangkat yang digunakan, hingga komunikasi antaroperator dapat menjadi petunjuk penting.
Karena itu, penyidik seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang menekan perintah hapus. Mereka juga perlu menelusuri apakah pernah terjadi pemindahan data, siapa yang mengaksesnya, dan apakah terdapat salinan di luar sistem LIMS.
Tanpa penelusuran tersebut, perkara ini berisiko hanya mengungkap pelaksana dan pemberi persetujuan teknis, tetapi gagal menjangkau pihak yang mungkin berkepentingan terhadap informasi.
Istana sendiri belum mengetahui siapa penerima hasil sadapan
Menariknya, pemerintah mengakui belum mengetahui secara terperinci siapa yang berada di balik dugaan penyadapan tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Istana juga belum mengetahui siapa penerima informasi hasil penyadapan maupun apa tujuan pengumpulannya.
“Secara detail belum ya, karena itu kan masih proses yang sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman di Kepolisian,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (4/11/2026).
Pernyataan ini memperlihatkan adanya jarak antara pengungkapan dugaan pelanggaran dan pengetahuan mengenai motif serta penerima hasilnya.
Bahkan, pemerintah belum mengetahui secara lengkap isi percakapan yang diduga menjadi bagian dari perkara tersebut.
Prasetyo mengakui Presiden Prabowo mengetahui dugaan penyadapan setelah mendapat laporan dari Kapolri. Presiden kemudian meminta agar proses hukum dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak ada yang ditutup-tutupi.
“Ini tentunya dari niatan kan sudah membuat kita juga bertanya-tanya, ini tujuannya untuk apa,” ujar Prasetyo.
Kalimat tersebut justru menjadi salah satu bagian terpenting dari perkara ini.
Sebab, apabila Istana belum mengetahui siapa penerima hasil penyadapan, penyidik masih memiliki pekerjaan besar untuk mengungkap perjalanan informasi dari perangkat pemantauan hingga kemungkinan pihak yang memanfaatkannya.
Istilah makar mulai muncul, tetapi siapa yang memiliki motif?
Pemerintah tidak menutup kemungkinan bahwa perkara ini memiliki dimensi yang lebih serius daripada pelanggaran penyadapan.
Prasetyo Hadi bahkan menyebut dugaan penyadapan, penghilangan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap kepala negara berpotensi mengarah pada makar.
“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar,” ujarnya.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat dukungan dari Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono.
Sugiono menyebut dugaan penyadapan tersebut sebagai bentuk insubordinasi. Ia juga menilai terdapat indikasi motif yang mengarah pada makar terhadap Presiden.
“Kalau saya berpendapat ini merupakan satu bentuk insubordinasi, kemudian juga ditemukan motif-motif yang mengarah ke makar kepada Presiden,” kata Sugiono, Rabu (4/11/2026).
Namun, penggunaan istilah makar perlu ditempatkan secara hati-hati. Penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik tidak otomatis memenuhi unsur tindak pidana makar. Aparat harus membuktikan unsur perbuatan, kesengajaan, dan tujuan sebagaimana diatur dalam hukum pidana.
Justru karena tuduhannya serius, publik membutuhkan penjelasan berbasis bukti, bukan sekadar dugaan politik.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah ada tujuan tertentu di balik pengumpulan informasi tersebut. Apakah untuk memengaruhi keputusan politik, mengendalikan informasi, memperoleh keuntungan ekonomi, atau kepentingan lainnya?
Hingga kini, belum ada kesimpulan resmi mengenai motif tersebut.
Dugaan aktor politik: antara petunjuk dan spekulasi
Ketika penyadapan diduga menyasar sejumlah tokoh politik, spekulasi mengenai kemungkinan keterlibatan aktor di luar kepolisian tidak terhindarkan.
Juru Bicara Partai Gerindra Wihadi Wiyanto bahkan meminta Polri menelusuri kemungkinan adanya kelompok yang berada di belakang para tersangka.
“Karena penyadapan itu dilakukan dalam kapasitas pribadi, bukan institusi, maka tentunya ada kelompok-kelompok yang memang ada di belakang penyadapan tersebut,” kata Wihadi, Kamis (5/11/2026).
Pernyataan itu merupakan pandangan politik yang patut diuji melalui penyidikan, bukan bukti bahwa kelompok tertentu telah terlibat.
Isu mengenai kemungkinan keterlibatan ketua umum partai politik juga mencuat. Namun, Mensesneg Prasetyo Hadi mengaku belum memperoleh informasi mengenai hal tersebut.
“Ha, keterlibatan ketum parpol?” kata Prasetyo ketika ditanya wartawan, Jumat (6/11/2026).
Respons tersebut menunjukkan bahwa sampai saat itu pemerintah belum mengonfirmasi dugaan keterlibatan pimpinan partai politik.
Karena itu, penyidik perlu membedakan secara tegas antara pihak yang memiliki akses terhadap sistem, pihak yang memberikan instruksi, dan pihak yang mungkin menjadi penerima atau pengguna informasi.
Ketiganya bisa saja merupakan orang atau kelompok yang berbeda.
Jika memang terdapat aktor di luar institusi kepolisian, bukti hubungan komunikasi, transaksi, instruksi, dan perpindahan data harus menjadi dasar pengungkapannya.
DPR ikut mengawasi, kepercayaan publik dipertaruhkan
Kasus ini juga memunculkan persoalan mengenai pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat negara.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi III DPR ikut memantau perkembangan penanganan perkara tersebut.
“Kami akan meminta komisi teknis dalam hal ini Komisi III juga untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkara (penyadapan) ini,” kata Dasco, Jumat (6/11/2026).
Permintaan pengawasan parlemen menjadi penting karena perkara ini menyentuh dua wilayah sekaligus: penegakan hukum dan pengendalian kewenangan aparat.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai penyadapan ilegal merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dapat mengancam keamanan negara, hak privasi, dan kepercayaan publik.
“Penyadapan ilegal merupakan penyalahgunaan kewenangan yang mengancam keamanan negara, hak privasi, dan kepercayaan publik,” kata AHY.
Pernyataan tersebut memperluas persoalan dari sekadar keamanan komunikasi Presiden menjadi persoalan perlindungan hak warga negara.
Jika sistem yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dapat diakses atau dimanfaatkan di luar prosedur, masyarakat memiliki alasan untuk mempertanyakan bagaimana pengawasan terhadap teknologi tersebut dijalankan.
Bahkan, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, dan pengusaha yang diduga menjadi sasaran memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah komunikasi mereka pernah dipantau tanpa dasar hukum.
Polri memburu jawaban yang belum ditemukan
Pada 6 November 2026, Polri mengumumkan pembentukan tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin untuk mendalami perkara tersebut.
Di sisi lain, proses pidana dan etik terhadap empat tersangka terus berjalan. Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi, telah ditahan. Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisi kesehatan pascastroke.
Penyidik juga telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli dalam perkembangan penyidikan hingga 6 November.
Langkah tersebut penting. Namun, keberhasilan penyidikan tidak semestinya hanya diukur dari bertambahnya jumlah tersangka.
Ada setidaknya empat lapisan yang harus dibuka.
Pertama, lapisan teknis: bagaimana sistem LIMS digunakan, siapa yang mengoperasikan, dan berapa banyak nomor yang benar-benar dipantau.
Kedua, lapisan komando: siapa yang memulai, memberikan persetujuan, mengawasi, dan memerintahkan penghapusan data.
Ketiga, lapisan distribusi: apakah hasil penyadapan pernah disalin, dipindahkan, atau diserahkan kepada pihak lain.
Keempat, lapisan motif: siapa yang membutuhkan informasi tersebut dan kepentingan apa yang hendak dicapai.
Lapisan terakhir inilah yang paling menentukan arah perkara.
Sebab, mengungkap siapa yang menjalankan penyadapan belum tentu menjawab siapa yang menginginkannya.
Bukan sekadar siapa yang menyadap Presiden
Ada ironi besar dalam perkara ini. Negara memiliki perangkat untuk mengawasi ancaman terhadap keamanan nasional, tetapi perangkat yang sama kini justru menjadi objek penyidikan atas dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Kasus ini juga menghadirkan pertanyaan tentang relasi kekuasaan di dalam institusi negara. Apakah kewenangan teknologi dapat berjalan tanpa pengawasan yang memadai? Apakah mekanisme komando dapat digunakan untuk kepentingan di luar hukum? Dan bagaimana memastikan informasi sensitif tidak berubah menjadi alat tawar-menawar politik?
Presiden Prabowo telah meminta proses hukum berjalan objektif dan transparan. Pernyataan tersebut harus diterjemahkan menjadi keterbukaan penyidikan, terutama mengenai perkembangan pencarian pihak lain dan aliran data hasil penyadapan.
Pada akhirnya, publik tidak hanya menunggu siapa yang akan menjadi tersangka kelima atau keenam.
Publik menunggu jawaban tentang siapa yang berada di belakang operasi tersebut, siapa yang menerima hasilnya, dan siapa yang sesungguhnya mendapatkan keuntungan.
Empat jenderal telah masuk dalam pusaran perkara. Tetapi empat nama itu belum tentu merupakan keseluruhan cerita. **
Editor : Chellz
Tinggalkan Balasan