JAKARTA – Sosok Irjen Pol Slamet Uliandi alias Kapten Jack kini berada di pusaran perkara dugaan penyadapan ilegal yang mengguncang institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Perwira tinggi yang pernah dikenal publik karena perannya dalam penjemputan Ferdy Sambo pada 2022 itu resmi ditetapkan sebagai tersangka keempat dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan Slamet sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara dan menemukan dugaan unsur perbuatan melawan hukum.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto menyampaikan penetapan tersebut dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis (5/11/2026).
“Peningkatan status tersangka dengan inisial SU (Slamet Uliandi),” kata Suhermanto.
Ia menegaskan, keputusan tersebut merupakan hasil pemeriksaan dan gelar perkara yang dilakukan penyidik.
“Berdasarkan hasil gelar perkara, maka penyidik menyimpulkan bahwa saudara SU telah terpenuhi unsur melawan hukum,” ujarnya.
Penetapan Slamet menjadi perkembangan penting karena penyidik menduga ia bukan sekadar mengetahui aktivitas penyadapan, melainkan memiliki kewenangan memberikan persetujuan operasional.
Diduga Menjadi Pemberi Restu Penyadapan
Dalam perkara ini, Slamet disebut memiliki posisi strategis sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri.
Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010–2019.
Dalam kapasitas tersebut, Slamet diduga memiliki kewenangan memberikan persetujuan kepada tersangka Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso ketika hendak melakukan provisioning atau penyadapan.
Suhermanto menjelaskan bahwa kegiatan penyadapan oleh kedua tersangka tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Slamet.
“Jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan, harus mendapat izin dari Saudara SU,” kata Suhermanto.
Dugaan peran tersebut membuat penyidik menelusuri lebih jauh mekanisme pengawasan dan otorisasi penggunaan perangkat penyadapan di lingkungan kepolisian.
Persoalan tidak berhenti pada siapa yang mengoperasikan perangkat. Penyidik juga mendalami siapa yang memberikan persetujuan dan bagaimana kewenangan tersebut digunakan.
Diduga Menyetujui Penghapusan Hasil Sadapan
Peran Slamet juga dikaitkan dengan dugaan penghapusan data elektronik hasil penyadapan.
Menurut Suhermanto, pada awal Oktober 2026, tersangka Ahrie Sonta meminta persetujuan kepada Slamet untuk menghapus file hasil penyadapan.
Permintaan tersebut diduga disetujui.
“Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini,” ungkap Suhermanto.
Dugaan penghapusan data ini menjadi salah satu aspek krusial dalam penyidikan. Sebab, rekaman dan jejak elektronik berpotensi menjadi bukti untuk mengungkap siapa saja yang menjadi sasaran, kapan penyadapan dilakukan, serta informasi apa yang dikumpulkan.
Penyidik perlu memastikan apakah seluruh data hasil penyadapan masih dapat dipulihkan dan apakah terdapat salinan atau jejak aktivitas dalam sistem.
Presiden, Politikus, Jurnalis hingga Aktivis Diduga Disadap
Kasus ini berkembang menjadi persoalan serius karena sasaran penyadapan diduga tidak terbatas pada Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah kelompok yang disebut dalam pengungkapan perkara meliputi pejabat negara, tokoh politik, insan media, pimpinan organisasi kemasyarakatan, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026.
Penyidik menduga terdapat nomor telepon yang dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa dilengkapi dokumen resmi, termasuk permohonan penyidik dan laporan polisi.
Apabila terbukti, praktik tersebut bukan hanya persoalan pelanggaran prosedur internal kepolisian. Ada persoalan mendasar mengenai perlindungan privasi warga negara, kebebasan pers, dan ruang gerak masyarakat sipil.
Penyadapan merupakan instrumen khusus yang penggunaannya harus memiliki dasar hukum. Tanpa pengawasan dan legitimasi yang jelas, teknologi pengawasan dapat berubah menjadi alat untuk mengontrol kehidupan pribadi maupun aktivitas politik masyarakat.
Polri Bentuk Tim Khusus
Di tengah meluasnya perhatian publik, Divisi Humas Polri menyatakan Kapolri telah membentuk tim khusus untuk mendalami informasi dan perkembangan perkara tersebut.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan tim tersebut dipimpin langsung oleh Kabareskrim.
“Kapolri telah membentuk tim secara khusus dalam merespons informasi dan isu-isu tersebut untuk melakukan pendalaman yang langsung dipimpin oleh Bapak Kabareskrim,” kata Trunoyudo.
Ia menegaskan, pendalaman dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan hukum.
“Terkait dengan perkembangan masukan dan kemudian informasi ini, ini masih dalam proses untuk dibentuknya tim, yaitu secara cermat, profesional, dan akuntabel nanti akan disampaikan lebih lanjut,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena perkara ini turut menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Tiga Tersangka Ditahan, Kapten Jack Belum
Dengan penetapan Slamet Uliandi, jumlah tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal ini menjadi empat orang.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka pertama telah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Sementara itu, Slamet belum ditahan karena kondisi kesehatannya. Penyidik menyebut ia sedang menjalani pemulihan setelah mengalami stroke.
“Untuk tersangka SU saat ini belum bisa kita lakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pascastroke,” ujar Suhermanto.
Meski demikian, proses penyidikan terhadap Slamet tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.**
Tinggalkan Balasan