JAKARTA – Sikap dua organisasi kader Katolik, Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) dan Pemuda Katolik, memperlihatkan perbedaan dalam menyikapi polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah muncul persoalan hukum terkait dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonan Pilpres 2024.
PP PMKRI di bawah kepemimpinan Yohanes Tola mengambil sikap tegas dengan meminta Gibran mengundurkan diri atau dimundurkan dari jabatan wakil presiden. Sikap tersebut muncul setelah berkembangnya persoalan hukum menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Sementara itu, Ketua Umum Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, memperlihatkan kecenderungan pendekatan politik yang berbeda. Rekam jejak keterlibatannya dalam gerakan pendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 menjadi salah satu konteks yang menarik untuk membaca perbedaan tersebut.
Perbedaan ini bukan sekadar persoalan dukungan atau penolakan terhadap seorang wakil presiden. Lebih jauh, situasi tersebut memperlihatkan dua pendekatan organisasi kader Katolik dalam berhadapan dengan kekuasaan: mengambil posisi kritis melalui gerakan sosial-politik atau membangun hubungan kolaboratif dengan pemerintahan.
Yohanes Tola dan simbol perlawanan Salib Merah
Sikap kritis PP PMKRI tidak muncul dalam ruang kosong. Di bawah kepemimpinan Yohanes Tola, organisasi mahasiswa Katolik tersebut juga menghadirkan gerakan simbolik melalui aksi Salib Merah pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026, di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.
Dalam aksi itu, para pengurus dan kader PMKRI memanggul sebatang kayu salib berukuran besar yang dicat merah darah. Simbol tersebut kemudian menarik perhatian publik dan menjadi perbincangan di media sosial.
Ketua Presidium PP PMKRI Yohanes Tola menjelaskan bahwa gerakan Salib Merah lahir dari ketulusan dan kepedulian sosial terhadap kondisi bangsa.
Salib tersebut bukan sekadar atribut keagamaan atau properti demonstrasi. PMKRI menggunakannya sebagai simbol penderitaan rakyat kecil yang menghadapi tekanan ekonomi, menurunnya daya beli, terbatasnya lapangan pekerjaan layak, kemerosotan hukum, korupsi, serta berbagai persoalan kemanusiaan dan lingkungan.
Dalam tradisi Kristiani, salib merupakan simbol penderitaan, pengorbanan, solidaritas, sekaligus harapan akan pembebasan. Karena itu, ketika salib dihadirkan dalam ruang demonstrasi dan dicat merah darah, simbol tersebut memperoleh dimensi sosial-politik.
Merah dapat dibaca sebagai representasi luka, penderitaan, dan darah mereka yang menjadi korban ketidakadilan. Sementara salib menjadi pengingat bahwa penderitaan masyarakat tidak boleh dibiarkan menjadi sesuatu yang dianggap biasa.
Dengan demikian, Salib Merah menjadi bahasa moral yang digunakan PMKRI untuk menyampaikan kritik terhadap keadaan bangsa. Gerakan tersebut menghubungkan spiritualitas Katolik dengan keberpihakan kepada masyarakat yang mengalami ketidakadilan.
Yohanes Tola, yang secara resmi tercatat sebagai Ketua Presidium PP PMKRI periode 2026–2028, menempatkan gerakan sosial sebagai bagian dari arah perjuangan organisasi. Dalam kepengurusan ini, PMKRI juga menyatakan komitmen mengawal keadilan sosial dan menjaga independensi perhimpunan.
Stefanus Asat Gusma dan jejak politik Prabowo-Gibran
Berbeda dengan pendekatan PP PMKRI, Ketua Umum Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma memiliki rekam jejak keterlibatan politik bersama kubu Prabowo-Gibran.
Pada Pilpres 2024, Gusma terlibat dalam gerakan pendukung pasangan tersebut. Sebelumnya, ia juga mengungkapkan pengalaman panjang mendukung perjalanan politik Joko Widodo dan Gibran.
Dalam pemberitaan detikNews pada 27 Januari 2024, Gusma menceritakan keterlibatannya sebagai relawan Jokowi sejak maju sebagai Wali Kota Solo, kemudian dalam kontestasi politik berikutnya.
Ia juga menyebut pernah menjadi koordinator gerakan door to door ketika Gibran maju sebagai Wali Kota Solo.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa hubungan Gusma dengan Gibran bukan baru terbentuk ketika Pilpres 2024. Ada rekam jejak politik yang telah terbangun sebelumnya.
Kedekatan itu juga terlihat ketika Gibran menghadiri pelantikan Pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2024–2027 pada Desember 2024. Dalam kesempatan tersebut, Gibran mengajak Pemuda Katolik bersinergi mengawal program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya mengajak Pemuda Katolik untuk mengawal bersama harapan Presiden Prabowo,” kata Gibran dalam kesempatan tersebut.
Meski demikian, dukungan politik Gusma secara pribadi perlu dibedakan dari sikap kelembagaan Pemuda Katolik. Sebab, organisasi kepemudaan memiliki kader dengan latar belakang dan pilihan politik yang beragam.
Pertanyaannya, sejauh mana kedekatan politik pimpinan organisasi dapat berjalan beriringan dengan independensi organisasi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial?
Putusan MK dan MA menjadi ujian sikap
Polemik Gibran semakin menguat setelah muncul putusan hukum terkait dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan wakil presiden.
Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran menjadi salah satu pemicu meningkatnya desakan politik agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.
Di tengah situasi itu, PP PMKRI melalui Yohanes Tola menyuarakan tuntutan agar Gibran mundur atau dimundurkan.
Pada Selasa, 10 November 2026, persoalan tersebut memasuki babak baru. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
Prasetyo menjelaskan, Prabowo tidak menolak niat tersebut, tetapi memberikan sejumlah masukan. Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dengan demikian, hingga pernyataan Istana tersebut disampaikan, niat mengundurkan diri belum dapat disamakan dengan pengunduran diri yang telah resmi berlaku.
Independensi organisasi dan tanggung jawab moral
Perbedaan sikap PP PMKRI dan Pemuda Katolik membuka kembali diskusi mengenai posisi organisasi kader Katolik dalam kehidupan demokrasi.
Dalam tradisi gerakan mahasiswa, PMKRI dikenal memiliki sejarah panjang dalam advokasi sosial, kritik kebijakan, dan pengawasan kekuasaan. Sementara Pemuda Katolik juga memiliki ruang gerak dalam pemberdayaan masyarakat, kebangsaan, serta kolaborasi dengan berbagai institusi negara.
Keduanya memiliki hak untuk menentukan pendekatan politik masing-masing. Kolaborasi dengan pemerintah bukan sesuatu yang terlarang, sebagaimana kritik terhadap pemerintah juga merupakan bagian sah dari kehidupan demokrasi.
Namun, independensi organisasi tetap menjadi persoalan penting. Kedekatan personal atau politik seorang pemimpin dengan penguasa tidak seharusnya menghilangkan kemampuan organisasi untuk menyampaikan kritik ketika kebijakan atau tindakan pemerintah dipersoalkan.
Pada titik inilah Salib Merah PMKRI memperoleh makna lebih luas. Salib tidak hanya menjadi simbol identitas iman, tetapi juga pengingat tentang keberpihakan kepada mereka yang menderita.
Perbedaan sikap kedua organisasi akhirnya menyisakan pertanyaan mendasar: ketika kekuasaan berhadapan dengan kritik dan tuntutan pertanggungjawaban, apakah organisasi kader Katolik akan memilih menjaga jarak kritis, membangun kolaborasi, atau menemukan jalan tengah tanpa kehilangan independensinya?
Sebab, dalam demokrasi, kedekatan dengan kekuasaan bukan ukuran keberhasilan organisasi. Begitu pula kritik tidak cukup hanya menjadi simbol. Keduanya harus diuji melalui keberpihakan nyata terhadap kepentingan masyarakat.**
Editor : Chellz
Tinggalkan Balasan